Utama

Ada Setuju Dikebiri, Ada Sebut Langgar HAM

* Pengacara Palopo Soal Korban Pemerkosaan Tewas Akibat Tindakan Keji

PALOPO — Perppu penambahan hukuman kasus kejahatan seksual memang belum final. Namun, pengacara di Kota Palopo mendukung dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut. Kalau korban perkosaan tewas akibat ulah keji pelaku, pelakunya pantas dan layak dihukum mati, dikebiri, dan tambahan hukuman seumur hidup.
Umar Laila, SH, MH, salah seorang pengacara di Kota Palopo sangat mendukung tambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Tambahan hukuman tersebut akan diatur di Perppu. ”Saya kira sangat pantas dan layak dikebiri dan dihukum mati. Itu kalau perbuatannya sudah kelewatan. Saya setuju dikebiri dan dihukum mati,” tegas Umar Laila, kepada Palopo Pos, Rabu 11 Mei 2016, malam tadi. (berita terkait baca halaman 5)
Sebaliknya, kata dosen yang berlatarbelakang pengacara ini, kalau perbuatannya tidak disertai kekerasan hingga mati tidak perlu diberlakukan hukuman seperti itu. ”Saya ambil contoh kasus Yuyun. Ia jadi korban keganasan manusia biadab. Saya kira pelakunya bisa diganjar hukuman yang setimpal. Paling tidak bisa seumur hidup,” katanya.
Terkait kasus seperti yang menimpa korban Yuyun di Curup, Rejang Lebong, Bengkulu, itu, tiga pengacara lainnya juga ikut memberi pendapat hukum.
Ketiganya mengaku tidak setuju pelakunya dihukum kebiri dan hukuman mati. Mereka mengatakan, hukuman mengebiri itu melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).
Kata ketiganya, solusi terbaik adalah meningkatkan maksimal hukuman badan untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Demikian juga status hukuman terhadap anak yang menjadi pelakunya.
“Itu melanggar HAM, solusi terbaik adalah hukuman badannya yang dimaksimalkan bukan hukuman potong badan yang diterapkan. Itu menyangkut masa depan keturunan pelaku. Bisa bahaya kalau dikebiri, mereka tidak punya keturunan lagi,” kata advokat, Umar Kaso SH, kepada Palopo Pos, Rabu 11 Mei 2016.
Hal senada juga diungkapkan oleh pengacara Abbas Djohan, SH, MH, dan Rahman SH. Kata dua pengacara ini, bagaimana jika pelakunya anak-anak juga. Tentu masa depan mereka juga terenggut. Mereka tidak lagi bisa mendapatkan keturunan.
Menurut mereka, kendati pelaku sudah dikebiri, tetapi pikiran mesum masih bisa muncul di otak mereka. “Sebagai laki-laki, pikiran seksual pasti ada. Bagaimana jika mereka ingin melakukan tetapi tidak bisa karena sudah dikebiri, tentu akan terjadi tindak pidana yang lain. Bisa saja mereka stres dan melakukan tindakan anarkis,” beber Rahman.
Hukuman kebiri, menurut Abbas Djohan, perlu dipikirkan lagi. Apakah itu menjadi solusi. “Solusi terbaik hukuman badan yang ditinggikan, jangan hukuman potong badan, itu melanggar HAM,” tandasnya.
Pemerintah tampaknya sangat serius menyikapi masalah pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun oleh 14 orang, juga kasus gadis asal Manado inisial Siv, 19, yang diduga diperkosa 19 pria. Belum lagi yang tidak terekspos ke publik.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, pihaknya memang sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk mempercepat Perppu penambahan hukuman bagi kasus kejahatan seksual.
’’Saat ini, masih ada dua pilihan untuk menambah hukuman kejahatan seksual. Pertama, hukuman kebiri, kedua hukuman seumur hidup atau hingga mati. Nah, kami sendiri belum memutuskan mana hukuman yang lebih cocok,’’ ungkapnya.
Dia menjelaskan, jika memang hukuman kebiri dilakukan, hukuman tersebut bukan berarti akan menghilangkan fungsi libido secara permanen.
Dia mencontohkan hukuman kebiri di Korea Selatan yang hanya menidurkan fungsi libido pelaku selama 10 hingga 15 tahun.
’’Perlu diketahui bahwa hukuman itu sudah diterapkan di berbagai negara. Mulai dari beberapa negara bagian AS, Jerman, sampai Australia. Jika perlu, ditambahkan sanksi sosial dengan memajang foto pelaku di tempat-tempat umum,’’ tegasnya.
Menurutnya, sanksi-sanksi tersebut merupakan langkah tepat untuk menekan kasus pemerkosaan. Pasalnya pemerkosaan bukan hanya berkaitan dengan kejahatan. Namun, juga terhadap isu trafficking.
Menurutnya, kasus pemerkosaan di Manado itu pun merupakan wujud lain terhadap aksi trafficking.
’’Selama ini kita kenal trafficking dengan modus TKI yang dijanjikan kerja pelayan tapi malah dieksploitasi. Tapi, kasus ini pun masuk kategori TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Karena sang korban diajak dua temannya dan malah diperdaya untuk diperkosa,’’ ujarnya. (ara/ary/t)



Most Popular

To Top