Utama

Palopo Usul 7, 9 Belum Database

ILUSTRASI

 

* Kemenkes Siapkan Kuota 43 Ribu Bidan PTT

PALOPO — Kemenkes bakal membuka penerimaan PNS pada Juni 2016. Kuota yang disiapkan 43 ribu bidan PTT, dokter, dan dokter gigi. Yang bisa masuk dalam rekrutmen adalah dokter dan bidan PTT yang masuk database. Jumlah bidan PTT di Kota Palopo yang berpeluang diangkat jadi PNS kecil jumlahnya. Hanya 7 bidan PTT, sedangkan 9 lainnya belum masuk database.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, Dr dr Ishak Iskandar, M.Kes, melalui Kepala Bidang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Abdul Manaf SKM, membenarkan jumlah bidan PTT di Kota Palopo hanya 7 orang. Mereka tersebar di seluruh pelosok wilayah. Ada Tandung, Siguntung, Peta, Battang Barat. ”Mereka begitu berjasa dan tetap konsisten dalam mengabdikan dirinya kepada masyarakat, walaupun upah honor yang diberikan kurang cukup dalam memenuhi kebutuhan financialnya,” ujarnya.
Selain 7 bidan PTT tersebut, dinkes Palopo berupaya memperjuangkan nasib 9 bidan PTT daerah. Sayangnya, bidan PTT daerah ini belum dimasukkan dalam database CPNS. Karena kuota terbatas. ”Pengabdian mereka kepada masyarakat sudah cukup lama. Rata-rata selama 5 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan PTT daerah akan senasib pula dengan PTT pusat. Jika tetap konsisten dalam pengabdiannya kepada masyarakat,” paparnya.
Selama ini, kata dia, bidan PTT pusat hanya diupah Rp500 ribu per bulan. Di tahun 2016 mencapai Rp600 ribu. ”Pengangkatan seluruh bidan PTT pusat menjadi PNS menjadi hak prerogatif pemerintah pusat, tetapi tidak semuanya akan bisa diakomodir oleh pemerintah pusat serta ada aturan tertentu yang harus dipenuhi seperti umur,” jelas Abdul Manaf. “Terus bekerja, konsisten, insya Allah hasil yang kita inginkan tercapai,” pesan Abdul Manaf.
Ketika ditanya berapa jumlah bidan status PNS di Kota Palopo, ia mengatakan ada 86 yang menyandang PNS.
Apa dampak ketika kekurangan bidan, Kepala Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga), Maryam M. SKM, melalui Bidan Dina, mengatakan, perlu diketahui dulu fungsi bidan itu apa.
”Bidan merupakan petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Tentunya kesenjangan kesehatan pada bumil akan terganggu. Tetapi di wilayah
Kota Palopo sejauh ini kebutuhan akan pelayanan bidan kepada masyarakat tidak menemukan masalah,” ujarnya.
Setiap kelurahan, kata dia, ditempatkan beberapa bidan. Sehingga, kebutuhan bidan oleh masyarakat dapat dilayani. ”Dan saling mengisi ketika ada bidan yang berhalangan,” jelasnya Dina.
Tingkat populasi kelahiran ibu di Kota Palopo tahun 2015 sebanyak 2.747 bayi. Memasuki triwulan I/2016 sebanyak 674 bayi.
Ia menambahkan, sejauh ini ada 3 praktek bidan swasta di Kota Palopo. Jumlah itu berkurang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 6 praktek. ”Itu dikarenakan bidan yang bekerja sudah lanjut usia. Tidak terlepas juga dari adanya program pemerintah pemberlakuan BPJS kesehatan,” paparnya.

BAGAIMANA TENAGA DOKTER
Untuk tenaga dokter yang ada di Kota Palopo sebanyak 75 orang. 15 orang merupakan dokter gigi, 36 orang dokter umum, serta 24 orang dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit umum Sawerigading Palopo.
Untuk dokter spesialis, kata Dr dr Ishak Iskandar, Palopo masih membutuhkan sekitar 15 orang. Yaitu 1 orang dokter ahli jiwa, 1 orang gizi klinik, 1 orang rehab medik, 1 orang spesialis anak, 1 orang patologi anatomi, 1 orang dokter rontgen, bedah syaraf, jantung, paru-paru, bedah tumor, bedah digestif, bedah usus, sub spesialis endokrin metabolik, spesialis ginjal, anastesi, saraf THT, serta patologi anatomi
Seperti diberitakan sebelumnya, kemenkes akan membuka penerimaan PNS. Khusus bagi bidan PTT, dokter, dokter gigi yang masuk database.
Ada sekitar 43 ribu dokter, dokter gigi, dan bidan PTT yang masuk daftar database. Proses rekrutmennya dimulai 25 Mei berupa pengumuman. Pendaftaran dimulai awal Juni. Sedangkan seleksi administrasi akhir Juni.
”Pengumuman siapa saja yang lulus administrasi awal Juli mendatang. Sedangkan tes CAT serentak pekan kedua Juli,” terang Sekjen Kemenkes Untung Suseno Sutarjo, Selasa 10 Mei 2016.
Terkait dengan tes CAT, menurut Untung, harus dilakukan karena sesuai amanat UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).(mg3/ary/t)



Most Popular

To Top