Ekonomi

Solusi Kepemilikan Rumah Bagi PNS dan Swasta

* Tapera Menyempurnakan Bapertarum

PALOPO — Hadirnya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menyempurnakan Bapertarum yang sudah ada sebelumnya. Tapera ini jadi solusi kepemilikan rumah bagi PNS. Swasta dan pekerja mandiri. Mereka nantinya wajib diikutkan program yang diatur dalam UU Nomor: 4 Tahun 2016 tentang tapera.
”Tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP). Nanti di PP semua aturan main kepemilikan rumah akan diatur. Termasuk besaran iuran. Jadi, pemerintah nanti yang mengatur. Tugas kami di DPR RI sudah selesai sejak diundangkannya,” tandas Anggota DPR RI, Dr H Bahrum Daido, di hadapan pejabat SKPD Pemkot Palopo, Rabu 11 Mei 2016, kemarin.
Ia saat itu melakukan reses di auditorium SaokotaE. Saat ini, pemerintah dan DPR RI makin gencar menyosialisasikan kehadiran UU Tapera tersebut. ”Program ini nantinya wajib diikuti warga negara dengan melakukan potongan penghasilan. Namun ini masih dalam tahap sosialiasi,” tambah dia.
Anggota DPR RI asal Partai Demokrat, menegaskan, program ini sisa menunggu peraturan pemerintah (PP) untuk diberlakukan. “Ya, kira-kira 2 tahunanlah, program ini mulai berjalan. Intinya sudah diusulkan ke pemerintah,” ujarnya.
Lebih jauh dijelaskan, Tapera ini merupakan penyempurnaan program pemerintah sebelumnya yakni Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapetarum) bagi PNS dimana program tersebut dianggap tidak memberikan solusi yang baik terhadap kepemilikan rumah bagi PNS. Dengan Tapera ini akan diperluas kinerjanya yang juga untuk pegawai swasta dan pekerja mandiri. Dimana selama ini khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah masih ada yang belum mampu mendapatkan sementara melalui berbagai program telah disediakan rumah bersubsidi.
“Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi,” harap Bahrum Daido.
Dikatakannya, tabungan ini sifatnya wajib diikuti bagi warga negara. Bahkan, warga negara asing yang bekerja di wilayah NKRI pun wajib menabung sebagian dari penghasilannya di bank yang menyediakan program tersebut nantinya. Dan setiap kepesertaan berhak atas klaim yang telah disetorkan setiap bulan untuk mendapatkan rumah berdasarkan jumlah tabungan mereka. Namun akan menjadi prioritas bagi warga yang memiliki rumah pertama. “Sifat program ini adalah kegotong-royongan, artinya masyarakat menabung dengan potongan sekian persen. Di waktu tertentu, jumlah tabungan mereka akan disesuaikan dengan rumah yang akan dibangun,” ujarnya.
Terkait dengan teknis nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Ditegaskan, UU Tapera ini hadir sebagai payung hukum bagi pemerintah untuk mewajibkan setiap warga negara Indonesia maupun asing yang bekerja di wilayah NKRI untuk menabung sebagian dari penghasilannya. Nantinya, uangnya akan dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Tapera guna dimanfaatkan untuk penyediaan rumah murah dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.(ald-ary/t)

 



Most Popular

To Top