Utama

St Khadijah: Perhatikan Juga Nasib Kami

foto-foto tiara/palopopos

* Kapolres Masih Lobi Pemohon Agar Mau Hibahkan Tanahnya untuk Warga Sampoddo

Ft-1

Warga Sampoddo menolak kehadiran aparat kepolisian yang datang memberikan imbauan, Selasa 24 Mei 2016. Imbauan tersebut terkait dengan lahan hari ini. Peristiwa ini mengakibatkan arus lalu lintas di jalan poros macet.

Ft-2PALOPO — Eksekusi lahan seluas 25,5 hektare di Kelurahan Sampoddo tetap jalan. Dijadwalkan berlangsung Rabu 25 Mei 2016, hari ini. Kapolres Palopo AKBP Dudung Adijono sehari mau eksekusi masih sempat melobi pemohon agar mau menghibahkan tanahnya seluas 2 hektar untuk ditempati warga Sampoddo.
Proses pelaksanaan eksekusi dikawal kurang lebih 700 personil gabungan TNI, Brimob, Polres Palopo, Satpol-PP, dan dishub. Kendati demikian, warga Sampoddo tidak sedikit pun gentar. Mereka rela mati dan siap melakukan perlawanan. Terlepas dari itu, semoga eksekusi ini bisa berjalan damai.
Sejak kemarin, suasana sempat tegang. Warga sempat tutup jalan. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Tumpukan kayu dan keranda dibuka kembali. Ibu-ibu keluar rumah. Mereka meneriakkan perjuangan mempertahankan tanahnya. Dari raut mereka, tidak sedikitpun menampakkan rasa takut. Mereka juga meminta perhatian Pemkot Palopo agar melihat nasib mereka yang akan dieksekusi. ”Tolong pemerintah perhatikan nasib kami,” teriak St Khadijah, salah seorang ibu rumah tangga yang memimpin kaum ibu melakukan protes, kemarin.
Ia bersama warga sempat melakukan pertemuan dengan Kapolres Palopo AKBP Dudung Adijono. Warga masih meyakini bahwa lahan yang mau dieksekusi adalah tanah mereka. Sementara kapolres meminta supaya benda yang menutup jalan dibuka oleh warga. Biar jalan poros trans Sulawesi lancar kembali.
Memang, arus lalulintas di jalan poros trans Sulawesi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, sempat macet. Itu karena warga yang berjumlah kurang lebih 150 orang melakukan aksi penutupan jalan sebagai tanda penolakan.
Warga memblokir jalan poros sepanjang Kelurahan Sampoddo menggunakan keranda, kayu dan batang sebagai penghalang di tengah jalan. Aksi ini sebagai penolakan terhadap rencana eksekusi oleh PN Palopo pada 25 Mei 2016 besok (baca hari ini, red). Untung saja, setelah kapolres melakukan koordinasi dengan perwakilan warga, arus lalin kembali normal.
Sekira pukul 15:30 Wita, Kapolres Palopo, AKBP Dudung Adijono SIk melakukan pertemuan dengan M Nur dan pengacaranya sebagai pihak pemohon eksekusi. Pertemuan itu berlangsung di Mapolres Palopo. Pada kesempatan itu, kapolres melakukan lobi dan koordinasi kepada pemohon agar kiranya pemohon mau mengibahkan tanahnya seluas 2 hektare untuk warga Sampoddo.
“Saya sudah melakukan koordinasi dengan M Nur tadi sore,” kata kapolres.
Dalam pertemuan itu, M Nur mulai membuka suara. “Menurut M Nur, sudah 56 tahun dirinya memberi banyak kebijakan kepada para termohon, mulai dari menawarkan hibah tanah hingga penawaran uang konpensasi. Namun, niat baiknya itu tidak diterima baik oleh para temohon. Bahkan, para termohon melakukan perlawanan,” kata Dudung.
Kesabaran M Nur ternyata ada batasnya, setelah 56 tahun bersabar dan memberikan banyak kebijaksanaan namun ditolak mentah-mentah. Akhirnya M Nur berkeras tidak akan memberikan tanahnya kepada para termohon lagi.
“M Nur sudah tidak mau lagi, sudah tidak ada tawar menawar lagi katanya. Sudah 56 tahun dia bersabar,” kata Kapolres.
Wakil Ketua PN Palopo, Moch Yuli Hadi SH MH selaku juru bicara PN Palopo mengatakan, masalah eksekusi adalah kuasa penuh Ketua PN Palopo.
“Kita juga simpatik dengan para termohon, tetapi kita juga harus memperhatikan hak dari pencari keadilan dalam hal ini pemohon M Nur dkk,” kata Yuli Hadi yang mengatakan eksekusi tetap akan berjalan sesuai keputusan ketua PN.
Menurut Yuli Hadi, jauh sebelum pelaksanaan eksekusi, sejak awal melalui rakor, permasalahan setelah eksekusi sudah dibicarakan. Makanya, kapolres Palopo sudah meminta kepada pemohon agar mengibahkan tanahnya.
“Hanya saja, para termohon menolak. Ini yang menjadi permasalahan. Dan saat ini, kesabaran pihak pemohon juga sudah habis, dan sudah tidak mau lagi mengibahkan tanahnya. Dalam hal ini, Dinas Sosial juga harus turun tangan, agar bisa menampung warga yang tereksekusi,” kata Yuli Hadi.
Pelaksanaan eksekusi lahan seluas 25,5 hektare di Kelurahan Sampoddo rencananya dimulai pukul 08:00 Wita, hingga selesai. H-1 pelaksanaan eksekusi, kurang lebih 300 personil gabungan Polres Palopo dan TNI Kodim 1403 Sawerigading mengarahkan iring-iringan kendaraan ke Kelurahan Sampoddo.

BERSIHKAN JALAN

Kemarin, iring-iringan kendaraan pengamanan bergerak mulai pukul 09:30 Wita. Dari Polres Palopo menuju lokasi eksekusi. Iring-iringan kendaraan ini menarik perhatian pengguna jalan dan masyarakat. Itu dipimpin langsung oleh Kapolres Palopo, AKBP Dudung Adijono SIk.
Tiba di lokasi, ratusan personil TNI-Polri melakukan pembersihan sepanjang jalan di Kelurahan Sampoddo. Ada 16 titik tumpukan batu sebesar telapak tangan diangkut ke atas mobil truk. Menurut pihak kepolisian, batu tersebut diduga akan digunakan warga untuk melawan petugas saat pelaksanaan eksekusi.
Namun, tudingan pihak kepolisian dibantah. Warga mengatakan batu itu adalah milik warga yang mau membangun rumah.(ara/ary/L)

Most Popular

To Top