Utama

Albertus: Tak Ada Penundaan Eksekusi dari PN

PALOPO — Di balik penundaan eksekusi lahan 25,5 hektar di Sampoddo, PN Palopo mengaku tidak pernah mengeluarkan penetapan penundaan eksekusi. Eksekusi tidak terlaksana karena pemegang komando keamanan dalam hal ini Polres Palopo meminta penundaan eksekusi dengan alasan kemanusiaan.
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Palopo, Albertus Usada, SH MH, menegaskan, dirinya selaku Ketua PN Palopo tidak pernah mengeluarkan penetapan penundaan eksekusi lahan seluas 25,5 hektare di Kelurahan Sampoddo. ”Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah mengeluarkan penetapan penundaan eksekusi. Eksekusi kemarin tidak terlaksana, karena pemegang komando keamanan mungkin tidak siap. Tapi, katanya, penundaan eksekusi dengan alasan ada telepon dari kapolda yang meminta penundaan eksekusi,” tegas Albertus Usada, kepada Palopo Pos, Kamis 26 Mei 2016.
Menurut Albertus, secara hukum, penundaan eksekusi adalah kewenangan ketua pengadilan. Itu setelah melihat kondisi di lapangan. Hingga kemarin, pihak keamanan dalam hal ini Polres Palopo belum memberikan surat keterangan resmi tertulis alasan kenapa tidak bisa membackup pelaksanaan eksekusi.
”Sampai sekarang PN Palopo tidak pernah mengeluarkan penetapan penundaan eksekusi. Dalam artian, sewaktu-waktu eksekusi tetap bisa dijalankan sepanjang pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian RI siap membackup keamanan,” katanya.
Ketua PN Palopo, Albertus Usada SH MH yang didampingi Juru Bicara Pengadilan, Moch Yuli Hadi SH MH mengungkapkan kekecawaannya. ”Jangan sampai ada anggapan alat negara ‘lembek’, yang akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum,” tambah Yuli Hadi.
Ditambahkannya, alasan kemanusiaan terkait ada yang meninggal, itu tidaklah mendasar. “Setelah dikroscek, orang yang meninggal itu berada jauh dari objek eksekusi dan bukan termohon eksekusi,” tambahnya.
M Nur, pemohon eksekusi didampingi Tim Pengacaranya, masing-masing, Rahmat Taqwa, SE, SH, Asdar SH, Helmy Fauzi Kamumu SH, Andi Irwin, SH, dan Muh Hafinuddin SH, dalam jumpa persnya, Kamis 26 Mei 2016, kemarin, secara tegas menuntut pemegang komando pengamanan saat eksekusi ditunda untuk mengembalikan dana pengamanan eksekusi senilai Rp437 juta.
Itu diungkapkannya di depan awak media elektornik dan cetak sekitar pukul 16:00 Wita, di ruang pertemuan Hotel Platinum. Jumpa pers berlangsung kurang lebih 20 menit.
Tidak hanya menuntut pengembalian dana pengamanan, M Nur juga meminta klarifikasi secara tertulis alasan penundaan eksekusi yang sepihak.
“Kami sudah memasukkan surat tembusan ke pengadilan dan Polres Palopo, mengenai permintaan klarifikasi tertulis alasan penundaan eksekusi sepihak dari kapolres,” kata Rahmat.
Lanjutnya, jika hingga hari Senin 30 Mei 2016, belum ada surat klarifikasi itu, maka ia akan langsung ke Polda Sulselbar untuk meminta klarifikasi tertulis dari Kapolda dan Waka Polda tentang alasan perintah penundaan ekseskusi kepada Kapolres Palopo.
Ditambahkannya, pihak pemohon akan bersurat ke Mabes Polri, MA, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menyelidiki kenapa eksekusi ini selalu ditunda. ”Apakah memang alasan kemanusiaan atau alasan lain,” bebernya.
Kapolres Palopo, AKBP Dudung Adijono SIk, melalui Kabag Humasnya, Iptu Bustang, yang dihubungi terpisah tidak tahu menahu soal dana yang disampaikan pemohon dalam konfrensi pers. ”Kami dapat makanan dari bagian keuangan polres Palopo. Diantar langsung anggota. Kalau bantuan, saya tidak tahu itu,” tandas Bustang, malam tadi.(ara/ary/t)



Most Popular

To Top