Utama

Eksekusi Pasca Lebaran

ALDY/PALOPOPOS

* Warga: Ini Rumah Kami, Tanah Kami

PALOPO — Eksekusi lahan 25,5 hektar di Kelurahan Sampoddo ditunda dengan alasan kemanusiaan. Tapi, pasca lebaran, pemegang komando keamanan eksekusi akan mengamankan eksekusi lahan. Detik-detik saat eksekusi mau ditunda, pihak pemohon dan pemegang komando keamanan dalam hal ini Kapolres Palopo AKBP Dudung Adijono berdiskusi singkat di lokasi menuju obyek sengketa. Katanya, pihak pemohon setuju dengan alasan menyambut Ramadan dan lebaran, penggusuran rumah tidak dilakukan dulu. Eksekusi hanya dibacakan. Lalu, ada tanda dipasang berupa pemagaran saja. Namun, suasana langsung berubah saat pasukan mulai bergerak ke lokasi sengketa. Kapolres mendengar kabar ada warga berduka di sekitar obyek sengketa. Pasukan kemudian ditarik kembali. Memang, ada warga meninggal hari itu. Kapolres Palopo juga mempertimbangkan kemanusiaan. Karena lokasinya berdekatan dengan objek eksekusi. Saat itu, kapolres berjanji ke pemohon eksekusi akan mengawal proses eksekusi pasca lebaran. ”Saya janji. Pegang janji saya. Eksekusi akan dilaksanakan usai lebaran,” tegasnya. ”Kita juga hormati kedatangan bulan suci Ramadan ini,” lanjut kapolres Palopo, Rabu 26 Mei 2016. Sementara itu, Ketua PN Palopo, Albertus Usada, SH, MH, menegaskan bahwa pengadilan tidak pernah mengeluarkan penundaan eksekusi. ”Dalam artian, sewaktu-waktu eksekusi tetap bisa dijalankan sepanjang pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian RI siap membackup keamanan,” tandas Albertus, kepada Palopo Pos, Kamis 26 Mei 2016. Rahmat, SE, SH, pengacara pihak pemohon dalam hal ini M Nur, kembali membeberkan detik-detik saat mau eksekusi. Karena alasan kemanusiaan akan memasuki bulan suci Ramadan, makanya pihak pemohon hanya meminta kepada kapolres untuk dibacakan isi putusan dan pemagaran saja, tanpa dilakukan penggusuran rumah warga. “Nanti setelah lebaran baru akan dilaksanakan,” kata Rahmat dalam jumpa persnya yang dihadiri media cetak dan elektronik, Kamis 26 Mei 2016 di Hotel Platinum. Kala itu, kata dia, kapolres setuju. ”Tetapi tiba-tiba saat pasukan sudah bergerak ke lokasi objek sengketa, kapolres langsung memerintahkan anggotanya balik kanan,” paparnya. “Saya bingung, di lokasi apel kami langsung ditinggalkan begitu saja,” tambahnya. Menurut Rahmat, sudah dua kali Polres Palopo melakukan penudaan. Yang penundaan pertama tanggal 18 Mei 2016, itu diakui Rahmat dimaklumi. Sebab, jauh-jauh hari sebelumnya kaporles sudah memasukkan surat penundaan. Itu alasan kemanusiaan juga. M Nur melalui pengacaranya menilai, penundaan eksekusi secara sepihak menandakan bukti tidak adanya keseriusan dari alat negara untuk mengawal pelaksanaan eksekusi. “Kami ini rugi, alat berat sudah kami datangkan, semua prosedur dan syarat-syarat pelaksanaan eksekusi sudah kami laksanakan, tetapi saat pelaksanaan eksekusi kami ditinggal begitu saja di tempat apel,” ketusnya. Kalau alasan kemanusiaan karena bulan suci Ramadan, masih kata Rahmat, itu sudah disampaikan. Bahwa pengadilan dikawal saja untuk membacakan putusan eksekusi di objek eksekusi juga pemagaran. “Kami menyampaikan untuk alasan kemanusiaan, tidak akan dilakukan penggusuran rumah warga. Penggusuran akan dilakukan setelah lebaran. Waktu itu, pemegang kendali keamanan mengiyakan,” ujar Rahmat. Sementara itu, 48 KK di Sampoddo masih tetap bertahan di rumahnya. Ny. Neni, salah seorang ibu rumah tangga mengaku tetap bertahan di rumahnya. Ia mengaku telah bermukim di wilayah yang disengketakan tersebut sejak 1994. ”Kami tetap memilih menetap tanpa ada persiapan untuk pindah. Kemana lagi kami ingin pergi. Ini rumah kami, tanah kami,” ujar warga. Hal senada juga dikemukakan Ny Ramlah. Ia tetap mau bertahan di rumahnya. Ia menbgaku bersyukur karena eksekusi ditunda. ”Alhmadulillah, Tuhan kabulkan doa kami,” ujar Ny. Ramlah yang bermukim sejak 2005.(ara/ary/e)

Most Popular

To Top