Utama

Pengacara: Harus Dilaksanakan, Itu Perintah UU

PALOPO — Kalangan dokter diberi pilihan yang begitu sulit. Profesi ini dituntut taat dan tunduk pada kode etiknya. Begitu keluar Perppu, mereka sangat dilematis. Kalau jadi eksekutor takut langgar kode etik. Tidak siap, nanti dianggap tidak taat pada payung hukum yang lebih tinggi. Jadi, harusnya laksanakan perintah undang-undang.
Jika itu perintah undang-undang, maka dokter selaku eksekutor hukum kebiri tidak bisa menolak. ”Apa bedanya jaksa atas perintah UU (KUHAP) menjadi eksekutor hukuman mati,” tandas Harla Ratda, SH, MH, salah seorang lawyer di Kota Palopo.
Kata dia, dalam menjalankan tugas negara, apalagi menyangkut penegakan hukum untuk melibatkjan dokter selaku eksekutor hukum kebiri harus diatur di dalam UU. ”Sehingga tidak ada alasan untuk menolak perintah negara tersebut. Sehinga lebih dahulu dibuatkan perangkat hukumnbya,” papar pengacara yang menjadi dosen hukum di Unanda.
Hal senada juga dikemukakan Umar Kaso, SH. Ia meminta supaya dokter sebagai eksekutor hukum kebiri tunduk dan taat pada aturan yang lebih tinggi. ”Perppu sudah mengatur eksekutor hukum kebiri adalah dokter. Kalau misalnya dalam amar putusan hakim menjatuhkan vonis hukum kebiri,” ucap Umar Kaso.
Hal lain yang dikemukakan Umar Kaso, perppu yang disahkan Jokowi lebih tinggi kedudukannya dari kode etik. ”Jadi para dokter harus tunduk pada perppu. Revisi saja itu kode etiknya. Dokter sebagai eksekutor harus laksanakan,” tandasnya.
Pandangan yang sama juga datang dari akademisi. Burhanuddin Nur, SH, MH, akademisi asal Unanda, meminta para dokter supaya tidak ragu dan gentar melaksanakan hukum kebiri. Sebab, semuanya sudah diatur di perppu. ”Apa bedanya polisi yang jadi eksekutor hukum mati. Sama dengan ini. Karena tidak mungkin petani yang turun jadi eksekutor hukum kebiri,” paparnya.
Ia memberi gambaran tentang kode etik dan peraturan perundang-undangan. Kata Bur,
kode etik disusun berdasarkan perundang-undangan. Kode etik sifatnya berupa norma-norma yang harus ditaati, tapi tidak punya sanksi hukum. Tapi, kalau peraturan perundang-undangan, berisikan sanksi hukum yang tegas, apabila dilanggar. Perundang-undangan produk legilastif dan mempunyai kekutan hukum. Kemudian disahkan bersama dan diundangkan oleh presiden.
”Kalau kode etik itu dirumuskan oleh sebuah organisasi. Kalau perlu kode etiknya direvisi,” tandas Bur, sekretaris FKPPI Kota Palopo.
Pandangan yang berbeda dikemukakan Anthon Pabesak, SH, MH. Ia sependapat dengan komentar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Palopo. Kalau dokter jadi eksekutor takutnya bertabrakan dengan kode etik.
Memang, kata dia, kejahatan seksual di Indonesia sangat darurat. Sementara pemerintah mengeluarkan Perppu terhadap kejahatan seksual dan ini menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, baik itu dari kalangan praktisi hukum maupun yang berprofesi sebagai dokter.
”Bukan berarti saya tidak mendukung Perppu. Hanya saja, anggapan yang biasa dilontarkan mengenai hukum kebiri bagi pelakau kejahatan seksual sepertinya kurang sependapat dengan itu,” tandas dosen yang sehari-harinya mengajarkan Hukum Perlindungan Anak asal STIH.
Kalaupun misalnya pemerintah melaksanakan berlakunya hukum kebiri berarti yang akan melaksanakan eksekutor adalah pihak dokter. ”Setahu saya, manakala seorang dokter diangkat dan disumpah menjadi dokter jelas dalam sumpahnya dapat menyembuhkan seseorang tapi bukan menyakiti dan juga hukuman kebiri itu mengakibatkan seseorang mengalami gangguan psykologis, terlebih menyakitkan seseorang yang sebenarnya dalam kondisi sehat,” paparnya.
Kalau hal ini dilakukan dokter, kata dia, berarti sudah melanggar sumpah yang diucapkan pada saat dia diangkat sebagai dokter. ”Jadi saya sependapat dengan ketua IDI bahwa jangan paksakan dokter melanggar kode etik. Kalaupun juga ada yang memberikan tanggapan terhadap pemberian hukuman mati itu berarti sudah melanggar Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang notabene tidak mengatur sanksi hukuman mati,” terang Anthon Pabesak.
Menurut Anthon Pabesak, perbuatan kejahatan seksual itu tidak bisa ditolerir dengan cara apapun. Hanya saja, menurut Anthon Pabesak, SH, pelaku kejahatan seksual harus diberikan hukuman yang berat. Supaya ada efek jera. Dan persoalan ini sebenarnya tergantung Perppu yang memberikan payung hukum bagi korban kejahatan seksual supaya pelaku kejahatan seksual itu tidak akan lagi melakukan perbuatan biadab, tapi bukan cara mengebiri dan seyogyanya diberikan hukuman berat sesuai apa yang tersirat dalam Perppu tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, IDI setuju kalau pelaku kejahatan terhadap anak dihukum seberat-beratnya. Namun, dokter sebagai eksekutor hukuman kebiri terganjal kode etik.
Untuk hukuman kebiri secara kimiawi ini pertanyaannya adalah siapa eksekutornya. ”Jika eksekutornya diamanahkan kepada para dokter lantaran profesi dokter bersentuhan dengan anatomi manusia, saya yakin tidak ada dokter yang mau melakukannya,” tandas dr Hamzakir, ketua IDI Palopo.
Sementara itu, langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mendapat reaksi beragam. Meski banyak yang mendukung, namun tak sedikit pula yang menentangnya.
Namun, pemerintah tetap meyakini aturan baru yang kini dikenal dengan sebutan Perppu Kebiri itu bakal efektif. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyatakan, sudah beberapa negara menerapkan hukuman kebiri dan ternyata berhasil.
“Di Jerman efektif, Inggris efektif, di Korea Selatan efektif,” katanya sebelum rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin 30 Mei 2016.
Menurutnya, kebiri merupakan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual. Hukuman tambahan itu tidak berlaku bagi predator seksual yang dihukum mati.
“Kalau sudah hukuman mati ya sudah tidak akan ada tambahan kebiri, karena sudah hukuman mati,” jelasnya.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, kebiri sebagai hukuman tambahan dikenakan kepada predator seksual yang telah menjalani hukuman pokok berdasarkan putusan pengadilan. Kebiri pun tidak diberlakukan selamanya.
“Kebiri kimia setelah pelaku menjalani hukuman pokok dan itu untuk masa dua tahun. Deteksi elektronik berupa (pemasangan) chip. Lalu diikuti oleh proses rehabilitas bagi korban, keluarga korban,” tambahnya.(ary)

Most Popular

To Top