Utama

Sejarah Baru, Palopo Raih WTP

PALOPO — Wali Kota Palopo, Drs HM Judas Amir MH mencatat sejarah baru. Untuk kali pertama sejak terbentuk tahun 2002 lalu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Palopo meraih predikat/opini “Wajar Tanpa Pengecualian alias WTP” berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulsel.

Hal itu diketahui saat serimoni penyerahan LHP tujuh Pemkab/Pemkot se Sulsel di Auditorium Kantor BPK-RI Sulsel, Jalan Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Senin 30 Mei 2016, kemarin. Ke-7 daerah itu yakni Pemkot Palopo, Pemkot Makassar, Pemkab Bulukumba, Wajo, Bantaeng, Soppeng, dan Pangkep.

LHP Palopo diterima langsung Wali Kota Judas Amir didampingi Ketua DPRD Palopo Harisal A Latief, dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Palopo, H Hamzah Jalante.

Wali Kota yang dihubungi Palopo Pos usai penyerahan LHP via telepon selulernya, kemarin, mengungkapkan rasa syukurnya. ”Alhamdulillah dengan apa yang kita raih hari ini. Untuk pertama kalinya Kota Palopo kita tercinta meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” terang Judas.

BACA JUGA: Juni, Kemenkes Buka Penerimaan PNS
Raihan WTP dari BPK ini, tidak lepas dari kerja keras semua pihak di jajaran Pemkot Palopo,
termasuk dukungan elemen masyarakat yang senantiasa ikut mengawasi kinerja pemerintahan untuk mewujudkan good governance.

”Semua ini dapat kita jadikan pemicu untuk bekerja lebih giat lagi dan senantiasa bekerja sesuai dengan koridor yang ada, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah serta kita dapat meraih predikat tertinggi dari audit BPK, yakni clear and clean,” terangnya.

Kadis Hamzah Jalante juga mengungkapkan hal senada. ”Alhamdulillah. Kerja keras dan komitmen jajaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo dibawah arahan dan bimbingan Wali Kota Palopo, HM Judas Amir mewujudkan good governance, membuahkan hasil,” jelasnya.

Hamzah juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga Kota Palopo untuk pertama kalinya meraih predikat WTP. Terutama kepada Wali Kota yang tak henti-hentinya memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepadanya dan seluruh staf DPPKAD, untuk bekerja keras tanpa mengenal waktu, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance).

BACA JUGA: 100-an Guru Asal Palopo Bermasalah Dapodiknya di Kemendikbud 3 Bulan TPG Tak Cair
Lanjut Hamzah, SKPD yang dipimpinnya membutuhkan waktu selama dua tahun dengan melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek), perbaikan sistem, sosialisasi, penyuluhan, dan berbagai upaya lainnya. Tahun 2013, LHP LKPD Palopo sebenarnya sudah hampir “clear” namun masih ada kendala dengan ditemukannya kasus Rp8,4 miliar.

Kemudian dilakukan lagi sejumlah upaya dan alhasil pada tahun 2014, LKPD Palopo naik peringkat dengan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ganjalan yang masih ada waktu itu, dibenahi pada tahun 2015 dan menuai sukses. LKPD Palopo tahun 2015 yang diserahkan tahun 2016, akhirnya mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Sementara itu, Ketua DPRD Palopo, Harisal A Latief, memberi apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja Pemkot Palopo. Sehingga, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berbuah hasil yang selama ini dinanti-nanti seluruh lapisan masyarakat Kota Palopo. Palopo kini meraih WTP.

”Syukur alhamdulillah. Palopo telah meraih predikat WTP, setelah sekian lama, dari dislaimer. Namun, saya tegaskan jangan kita terbuai dengan WTP yang diraih sekarang ini. Jangan sampai 2015 dapat WTP, 2016 lain lagi cerita,” tandas ketua DPRD Kota Palopo.
Atas prestasi yang diraih itu, DPRD secara kelembagaan mengucapkan selamat dan memberi apresiasi yang tinggi.

BACA JUGA: ABK Asal Luwu Bebas
Dengan adanya opini WTP yang diterima dari BPK Perwakilan Makassar, lanjut legislator asal Partai Golkar, tercermin hubungan pemerintah dengan legislatif jalan normatif. Pemerintah dengan fungsi pelaksanaannya, legislatif dengan fungsi budgeting, pengawasan, dan legislasi. ”Terakhir kami pesankan, prestasi ini harus kita tingkatkan lagi di 2016,” tandasnya.

Penyerahan LHP BPK RI berlangsung di Makassar. Diserahkan pukul 14:00 Wita. Ia hadir menyaksikan sejarah baru yang dicetak Kota Palopo tersebut.

Mendengar Kota Palopo meraih WTP,
Aziz Bustam, wakil ketua DPRD Palopo, mengatakan, prestasi yang diraih pemerintah kota sangat bagus. ”Saya kira bagus. Karena WTP ini jadi dasar penilaian pusat untuk mengucurkan bantuan,” ujar Azis yang saat dihubungi sedang berada di bandara untuk persiapan take off menuju Jakarta.(ikh-ary)

Most Popular

To Top