Toko Modern Menjamur Diduga Matikan Ekonomi Pedagang Kecil – Palopo Pos
Metro

Toko Modern Menjamur Diduga Matikan Ekonomi Pedagang Kecil

PALOPO – Menjamurnya toko-toko modern seperti Alfamart, Alfamidi dan Indomart disebut bisa mematikan ekonomi pedagang kecil di kota Palopo. Persoalan ini kemudian dibawah ke Komisi III DPRD kota Palopo untuk dibahas bersama.

Rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Kota Palopo terkait dengan pendirian toko-toko modern serta permintaan penghapusan izin toko modern yang ada di kota Palopo dilaksanakan di ruang Komisi III DPRD dipimpin Ketua Komisi III DPRD Palopo, Budiman, Kamis, 4 Agustus 2016 kemarin.

Turut hadir anggota Komisi III DPRD Alfri Jamil, Budirani Ratu, Zubir Surasman, Abdul Rauf dan Marigallang. Hadir juga Asisten II Setda Palopo Burhanuddin, Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya kota Palopo, Kabid Perdagangan Diskoperindag, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Palopo, Kabag Hukum Setda Palopo dan Ketua SAPMA Bayu.

Ketua SAPMA, Bayu ketika dikonfirmasi Palopo Pos usai rapat mengatakan, menjamurnya toko-toko modern seperti Alfamart, Alfamidi dan Indomart di kota Palopo jelas mematikan pedagang kecil. Seperti PKL dan pedagang eceran.

Sementara program nasional hingga daerah dihampir semua wilayah mencanangkan program pro rakyat.
“Pertanyaanya, dimana titik keadilan bagi PKL dan penjual eceran. Mereka ini masyarakat Palopo, sementara pemilik toko-toko modern tidak diketahui siapa,” kata Bayu.

Bayu juga menyinggung regulasi mulai dari Perpres, Permendagri bahkan perwal disemua poin-poin pada intinya meninjau keadilan ekonomi dan sosial.
“Kami datang kesini, agar pemberian izin dibatasi. Persoalan retail modern tergantung politikalwil pemkot. Di daerah lain saja seperti Lutim dan Luwu, toko-toko modern ini ditutup,” bebernya.

Menurut Bayu, data dari Dinas Perizinan sudah ada 24 toko-toko modern di kota Palopo. Itupun tidak memperhitungkan radius dan arus lalu lintas.
“Dalam aturan dijelaskan, toko modern hanya boleh berada di jalur alteri, sekunder dan primer bukan di dalam kompleks perumahan. Harapan kami agar ini dibatasi kalau perlu ditutup bagi yang melanggar,” tandas Bayu.

Sementara itu, Asisten II Setda Palopo, Burhanuddin mengatakan, “Regulasi yang sudah ada kita sesuaikan dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini,” ujarnya singkat.

Anggota Komisi III DPRD Palopo, Alfri Jamil yang juga dimintai keterangannya mengatakan, permasalahan ini, intinya ada pada Pemkot Palopo. DPRD dalam hal ini hanya melihat dari sisi persoalan kemapaman hidup masyarakat dan perekonomian masyarakat.

“Masa kita mau bunuh penghidupan masyarakat kecil. Namun, kita juga tidak melarang kehadiran retail ini. Yang harus kita ketahui, semua perlu diatur. Mulai dari jarak, posisi dan lain-lainnya semua harus bisa terakomodir dengan baik. Agar semua bisa hidup, masyarakat kecil kita juga bisa berjaya, jangan dimatikan,” kata Alfri.

Lanjutnya, harapan DPRD, regulasi itu, peraturan atau keputusan Kepala Daerah perlu ditinjau. Tidak harus dihapus tetapi ditinjau. Peninjauan itu untuk melihat kembali dari segi aspek sosial dan ekonomi.(ara/rhm)

Most Popular

To Top