RMB Ajak Daerah Bersatu Lobi Pusat – Palopo Pos
Utama

RMB Ajak Daerah Bersatu Lobi Pusat

* Turunkan Passing Grade, Agar Kuota Terpenuhi

PALOPO — Sesuai hasil tes SKD CPNS beberapa waktu lalu, semua daerah di Luwu Raya dan Toraja yang ikut mengeluhkan tidak tercapainya kuota CPNS yang diberikan Kemenpan.

Jumlah peserta yang lolos SKD berbanding terbalik dengan jumlah kuota. Seperti di Kota Palopo, jumlah peserta yang lolos tes hanya 24 orang, sedangkan yang akan diterima 126 kursi. Masih banyak kekurangan kuota.

Pemda pun mengaku kewalahan mencari cara untuk pemenuhan kuota tersebut. Tinggal menunggu kebijakan dari pusat (panselnas).
Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso mengaku punya cara agar kuota tersebut dapat terpenuhi, yakni dengan bersama-sama menghadap atau melobi Menpan di Jakarta.

“Kita akan ke Jakarta menghadap Kemenpan, tanyakan bagaimana solusinya,” kata mantan Ketua DPD II Golkar Kota Palopo saat ditemui di Lapangan Pancasila, Rabu 7 November 2018.

Dikatakan Wawali Rahmat, selain itu, daerah juga tetap menunggu petunjuk selanjutnya dari pusat. “Inikan kewenangan dari pusat semua, jadi kita sambil tunggu juga dulu apa maunya mereka. Kalau dibilang diranking ya kita jalankan, kalau tes ulang, kita juga jalankan,” sebutnya.

Wawali juga mengaku akan berkordinasi dengan pemda di Luwu Raya dan Toraja bersama-sama memikirkan solusinya. “Kalau perlu bersama-sama menghadap ke Kemenpan, itu lebih bagus,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, daerah yang telah menggelar tes SKD CPNS sistem CAT adalah Kabupaten Luwu, sebanyak 35 orang berhasil lolos passing grade. Lalu, Kota Palopo hanya 24 orang, Kabupaten Luwu Utara 6 orang, dan Kabupaten Tana Toraja hanya 13 orang.

Revisi Kebijakan

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), Nursalim Ramli, mengungkapkan, hasil SKD hanya ada enam yang memenuhi passing grade.

Berdasarkan PermenPAN Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka sepanjang tidak ada perubahan kebijakan untuk menurunkan passing grade, maka yang lulus hanya itu saja.

Meski demikian, Nursalim tetap berharap agar KemenPAN membuat kebijakan terkait passing grade yang dinilai memberatkan peserta.

”Kita berharap KemenPAN membuat kebijakan untuk merevisi PermenPAN 37 dengan menurunkan passing grade, atau kalau bisa passing grade ini dihilangkan, sehingga kelulusan berdasarkan rangking saja,” harapnya.

Proses Seleksi Kompetensi Dasar akan berakhir di 17 November 2018 mendatang. Setelah itu, kata Nursalim, kemungkinan seluruh BKPSDM akan melakukan pertemuan membahas hasil SKD. “Kita lihat perkembangannya, sambil menunggu kebijakan apa yang dikeluarkan KemenPAN usai kelarnya SKD pada 17 November mendatang,” tuturnya.

“Feeling saya, insya Allah ada kebijakan lain yang dikeluarkan, karena coba kita bayangkan, banyak sekali formasi, tapi yang lolos sedikit. Penyebab semua ini karena passing grade yang terlalu tinggi, mungkin juga faktor soal yang sulit ataukah memang karena SDM. Kalau memang ada kebijakan, ya mungkin passing grade ini yang kita harap diturunkan. Untuk itu, mari kita bersabar menunggu,” pungkasnya.

Perubahan

Pemerintah telah menetapkan regulasi dalam menentukan standar penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Jika ingin sebuah perubahan, maka kebijakan mutlak diikuti. Tak ada toleransi.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menegaskan hal tersebut saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN), (6/11). Menurut dia, substansi dari tes CPNS untuk menerima sumber daya manusia (SDM) terbaik.

“Kalau mau negara ini maju dan berkembang tentu orang-orang yang kita tempatkan harus berkompeten. Dan, untuk tes CPNS, pemerintah sudah berupaya menerapkan standar untuk itu. Termasuk dengan menyiapkan passing grade,” ujarnya.

Agus juga tak mempersoalkan beratnya standar passing grade yang membuat banyak peserta yang berguguran lantaran tak memenuhi kualifikasi. Baginya, demi kemajuan sebuah sistem hal itu tak perlu dipersoalkan. Meskipun jumlah SDM yang dibutuhkan ternyata tak memenuhi kuota yang telah ditetapkan oleh masing-masing formasi dan daerah.

“Kalau tidak memenuhi kuota itu tidak ada masalah. Kan tahun depan bisa diadakan tes lagi. Dan, itu sudah dimoratorium selama lima tahun. Kalau passing grade dipersoalkan, itu sama saja kalau memaksa menerima yang SDM yang jelek karena tak sesuai standar,” katanya.

Menurut dia, persyaratan ketat untuk menerima aparatur sipil negara (ASN) berintegritas sudah tepat. Perlu ada revolusi pada jajaran instansi demi terciptanya iklim pemerintahan yang sehat. “Sekarang harus ada posisinya diangkat jadi PNS dan sudah diatur ketat sama Kemenpan RB. Jadi aturan tentu harus dilaksanakan. Jadi kalau tidak memenuhi syarat jadi PNS, ya cari pekerjaan lain,” ungkapnya.

Di sisi lain kehadiran para tenaga honorer juga menumbulkan polemik. Kata Agus, banyaknya jumlah tenaga honorer telah memberi pekerjaan rumah (PR) dan menjadi warisan dari pemerintahan sebelumnya.

“Terutama di tenaga kesehatan dan guru. Dan sudah menumpuk. Di sisi lain kemampuan APBN kita juga cukup terbatas,” pungkasnya.(idr)

Click to comment

Most Popular

To Top