Solar Subsidi Bukan Untuk Kendaraan Industri – Palopo Pos
Utama

Solar Subsidi Bukan Untuk Kendaraan Industri

PALOPO — Kelangkaan BBM sudah sering terjadi. Kejadian ini hampir selalu terulang. Koordinasi stakeholder harus dimaksimalkan dalam mengatasi kondisi tersebut.
Yang terbaru, kelangkaan BBM jenis solar subsidi terjadi di beberapa daerah di Luwu Raya. Seperti di Kota Palopo dan Luwu Utara.

Namun, khusus di Kota Palopo sudah kembali normal berkat distribusi pasokan dari Terminal BBM Palopo di Karang-karangan. Sebagaimana beberapa hari lalu, pasokan harus didatangkan dari TBBM Parepare, lantaran kapal tanker pembawa BBM terlambat masuk di Karang-karangan.

Tak hanya soal keterlambatan, kelangkaan juga ternyata disebabkan penyelewengan penggunaan.

Penyelewengan yang dimaksud disini adalah, adanya pihak yang tidak berhak menggunakan, tapi justru menggunakan. Seperti truk dan kendaraan industri lainnya.
PT Pertamina (Persero) mewaspadai pengunaan solar bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak, karena murahnya harga solar subsidi jika dibanding dengan harga solar nonsubsidi.

Diketahui kalau harga solar subsidi Rp5.150 per liter lalu solar nonsubsidi Rp10.500 per liter, dan Dexlite Rp10.700 per liter.
Unit Manager Communication and CSR Pertamina Marketing Operation Region VII M.

Roby Hervindo? mengatakan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014?, pengguna BBM tertentu termasuk solar subsidi hanya ditujukan bagi rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum.

“Jadi walaupun sewa ataupun dimiliki industri langsung, tetap saja kendaraan industri khususnya di atas roda 6, tidak berhak menggunakan solar bersubsidi,” ujarnya saat dihubungi Palopo Pos, Rabu 7 November 2018.

Lanjut Roby, jika tetap saja ada yang melanggar, terkait sanksi, ini kewenangan pihak aparat. “Karena jelas aturannya dalam Perpres 191 tahun 2014, kendaraan industri tidak berhak pakai solar subsidi,” tandasnya.

Sementara itu, Dinas Perdagangan Kota Palopo yang disampaikan melalui Kabid Perlindungan Konsumen, Nurpati, dalam waktu dekat Dinas Perdagangan (disdag) akan mengeluarkan surat edaran yang akan disampaikan kepada setiap SPBU di Kota Palopo, agar tidak melayani kendaraan industri seperti truk.

Serta edaran tersbeut juga akan disampaikan ke sejumlah pelaku industri yang memiliki armada truk, agar menggunakan solar nonsubsidi yang bisa didapat di SPBU Sampoddo, dan SPBU Rampoang.

Terkait adanya Perpres yang mengatur hal tersebut, kata Nurpati, itu masih sebatas imbauan saja, belum ada sanksi. “Kalau sudah jadi UU, nah itu baru ada sanksinya. Kalau Perpres itu sebatas imbauan saja agar jangan pakai yang bukan haknya,” tutupnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Palopo, Harisal A Latief yang dimintai tanggapan menyatakan, sebenranya tidak ada kelangkaan, yang ada hanyalah keterlambatan. “Harusnya dinas perdagangan di sini peka melihat kondisi ini, jangan terjadi lagi,” kata politisi Partai Golkar saat dihubungi tadi malam.

Menurutnya, pemerintah harus hadir. Terkait penggunaan solar oleh kendaraan industri, kata Harisal, pemerintah juga harus melihat sistem pemberian BBM di SPBU.

“Ini tergantung SPBU-nya. Kalau tidak mau kasi, ya tetap tidak dikasi. Cuman ada beberapa SPBU yang tidak mengikuti aturan, mereka kompromi terhadap truk yang memakai solar subsidi. Kan itu bukan peruntukannya,” jelas Harisal.

Dalam menggunakan BBM pun, lanjut Harisal, contohnya kendaraan dinas Ketua DPRD Toyota Fortuner berbahan bakar solar, selalu ia gunakan solar nonsubsidi (dexlite).

“Jadi saya berharap kepada pemerintah bagaimana bisa memberikan ketegasan kepada pihak SPBU agar stok selalu ada, dan selalu turun ke lapangan memonitor,” terangnya.(idr)

Daftar Harga Solar
– Subsidi : Rp5.150 Per Liter
– Non Subsidi : Rp10.500 Per Liter
– Dexlite : Rp10.700 Per Liter

Perpres 191 tahun 2014 : Kendaraan industri tidak berhak pakai solar subsidi.

Click to comment

Most Popular

To Top