Gubernur Persiapkan Luwu Raya Jadi Provinsi – Palopo Pos
Utama

Gubernur Persiapkan Luwu Raya Jadi Provinsi

PALOPO – Masyarakat di Luwu Raya sudah sangat mendambakan terbentuknya provinsi. Hanya saja, masih terganjal dengan pelbagai persyaratan. Salah satunya harus ada minimal 5 kabupaten/kota di dalamnya. Pemekaran Luteng menjadi kuncinya.

Namun, sebelum menuju menjadi provinsi, sejumlah sektor pendukung juga harus sudah siap.

Inilah yang sedang diusahakan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA), meletakkan sektor pendukung tersebut.

Jika kita ketahui, pada awal masa jabatannya setelah dilantik sebagai Gubernur, Prof Nurdin Abdullah (NA) langsung membentuk tim percepatan pembangunan daerah atau TP2D, yang bertujuan melakukan sinkronisasi pembangunan dengan pihak eksekutif.

Kini, tim telah berjalan mengunjungi sejumlah daerah di Sulsel. Sesuai arahan Gubernur, dalam tiga tahun ke depan, perbaikan infrastruktur jalan, terkhusus daerah terpencil jadi fokus utama mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.

Daerah yang dipilih untuk perbaikan infrastruktur jatuh pada daerah Luwu Raya. Luwu Raya sendiri meliputi Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo.

Terbaru, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) bentukan Gubernur NA mengunjungi ruas jalan menuju Seko di Luwu Utara.

Tim mengakui beratnya medan menuju Kecamatan Seko. Hal ini diakui Ketua Tim TP2D Sulsel, Rudi Djamaluddin, saat meninjau langsung beberapa titik terparah akses jalan menuju Kecamatan Seko hingga ke wilayah Mabusa, Sabtu 17 November 2018, lalu.

“Wajar saja ketika jalur menuju Seko ini dijuluki sebagai jalur ojek termahal. Sebab, medan jalan yang begitu berat mewajibkan setiap pengendara mempersiapkan stamina dan perawatan bagi kendaraan mereka,” ujar Rudi Djamaluddin mengakui beratnya medan yang ia jalani bersama Tim TP2D lainnya, di sela-sela peninjauan.

Rudi yang ditemani Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, saat meninjau kondisi jalan ke Seko mengatakan, kendala utama yang terlihat adalah beratnya medan di sepanjang ruas jalan Rongkong dan Seko.

Untuk itu, kata Rudi, pembangunan ruas jalan Seko akan dilakukan secara bertahap, dengan menggunakan tiga alokasi anggaran melalui sharing anggaran, yakni APBD Luwu Utara, APBD Sulsel dan APBN.

“Awal 2019, kita memprioritaskan pembukaan jalan, agar jalur menuju Seko dapat ditempuh dengan mudah di segala kondisi cuaca, baik menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat,” ungkap Rudi.

Metode awal yang dilakukan dalam memulai pekerjaan pembangunan akses jalan adalah dengan menggunakan metode gravel road atau pengkerikilan.

“Semoga di akhir 2019, ruas jalan ke Seko sudah dapat diakses dengan mudah tanpa adanya kendala cuaca lagi,” harap Rudi seraya menambahkan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk 2019 sebesar kurang lebih Rp 80 Miliar.

Apa yang dilakukan pemerintah adalah bukti sahih bahwa perhatian pemerintah terhadap daerah terpencil sungguh sangat besar.

Selain membenahi jalan, gubernur juga ingin membangun Rumah Sakit Regional di Luwu Raya, pengembangan Bandara La Galigo Bua, dan mengembalikan Luwu Raya sebagai sentra komoditi kakao, dan lada.

Datu Berterima Kasih

Misi Gubernur membangun Luwu Raya juga mendapat respon positif dari Yang Mulia Datu Luwu, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau SH. Kepada Palopo Pos, Selasa, tadi malam, Datu mengatakan, untuk menjadi provinsi harus melalui prosedur panjang, disamping pembangunan juga melewati aturan UU.

Apalagi, sekarang moratorium berlaku, sifatnya formalitas sudah tercapai, tinggal Luwu Tengah yang belum.

“Apa yang dilakukan Gubernur baru ini, bagus sekali menurut saya. Persiapan sebelum itu terjadi, apa yang dilakukan. Maka sebagai Orang Luwu wajib kita mendukung sepenuhnya. Cita-cita tak pernah berhenti,” ujarnya.

Lanjut Datu, kebetulan ada gubernur yang perhatian dengan pembangunan jalan di Luwu Raya, pada waktunya akan beriringan juga dengan pembangunan bandara, pelabuhan, dan rumah sakit.

“Alhamudlillah, saya terima kasih sekali kepada gubernur, apabila ini bisa direalisasikan,” pungkasnya.

Misi

Misi orang nomor satu di Sulsel ini pun tercuat usai dirinya menghadiri Serah Terima Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, Jumat (28/9/2018) lalu. Bahkan ia berencana akan berkantor disana untuk fokus menyelesaikan masalah infrastruktur.

“Luwu Raya ini ada harapan yang harus diobati, mereka sudah sekian puluh tahun memimpikan jadi provinsi, untuk itu kita harus fokus membenahi infrastruktur,” kata NA beberapa waktu lalu saat di Palopo.

Ia menambahkan, untuk menjadi satu provinsi maka diperlukan perbaikan baik segi fasilitas dan sarana juga infrastruktur.
Hanya saja, mimpi Luwu Raya menjadi provinsi, kata NA sepertinya butuh proses yang sangat panjang. Kata dia perlu infrastruktur yang baik sehingga menunjang perkembangan wilayah provinsi baru.

“Maka kita persiapkan dulu, nanti kalau sudah rampung infrastruktur, daerah terisolirnya sudah selesai, pertumbuhan ekonomi terus kita pacu, kesejahteraan masyarakat meningkat tajam, baru akan diproses menjadi suatu provinsi,” terangnya.

Hal ini bisa dibilang terlalu berlebihan bagi NA, pasalnya berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) disebutkan ada 13 syarat untuk mengabulkan DOB.

Syarat itu diantaranya syarat administratif terdiri dari persetujuan dari seluruh kepala daerah dan menteri dalam negeri, selain itu persetujuan dari anggota DPRD setempat juga dibutuhkan.

Syarat selanjutnya, yakni syarat teknis terdiri dari kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, kampusnya keuangan, serta rentang kendali.
Untuk itu, terlalu dini bagi NA untuk menyimpulkan bahwa perbaikan infrastruktur sudah bisa pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya.

Sebelumnya, dirjen otonomi daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono telah memastikan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang tak berkembang dari hasil evaluasi yang dilakukan, maka akan dikembalikan ke daerah induknya.

“Ada dua bentuk usulan yang selama ini dibahas, terkait dengan DOB, ada 205 daerah ada yang berhasil ada kurang berhasil ada juga yang sedang-sedang saja. Toraja Utara termasuk daerah yang berhasil,” kata Sumarsono.

Mengenai kelanjutan Bone Selatan dan Luwu Tengah, mantan Pj Gubernur Sulsel ini menegaskan kembali jika tidak akan ada pemekaran sampai dengan 2020, dan mempersilahkan untuk mendaftar. “Tidak akan ada lagi membahas pemekaran sampai tahun 2020,” tegasnya. (idr)

Sektor yang Dibenahi Sebelum Jadi Provinsi :

– Fokus menyelesaikan masalah infrastruktur.
– Kemampuan ekonomi.
– Potensi daerah.
– Sosial budaya.
– Sosial politik
– Kependudukan.
– Luas daerah.
– Pertahanan, keamanan.
– Tingkat kesejahteraan masyarakat.
– Kampusnya keuangan.
– Rentang kendali.
– Menyiapkan RS Regional.
– Mengembangkan kembali kakao dan lada.
* Sumber: Diolah dari Berita

Click to comment

Most Popular

To Top