Tunjangan Pengasilan PNS Rp71 M – Palopo Pos
Luwu

Tunjangan Pengasilan PNS Rp71 M

* APBD 2019 Molor Ditetapkan

BELOPA –— Sejatinya, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Pokok 2019 Kabupaten Luwu akan ditetapkan di akhir November 2018. Tetapi hingga Rabu 5 Desember 2018, kemarin, belum juga terealisasi alias molor. Berbagai materi dari Ranperda tersebut masih harus diharmonisasi dan finalisasi.

Anggota DPRD Luwu, Summang SE, MM, yang dikonfirmasi harian ini, Rabu, kemarin, membenarkan belum ditetapkannya APBD Pokok 2019 Kabupaten Luwu.
“Sebetulnya tidak lambat ditetapkan. Saat ini, kita masih melakukan proses harmonisasi dan finalisasi di tingkat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Luwu.

Pembahasan disetiap komisi kita harmonisasi ditingkat Banggar,” ungkap Summang.
Summang mengatakan, banyak aspek yang harus dirasionalkan dalam muatan APBD Pokok 2019 Kabupaten Luwu, antara sektor belanja dan pendapatan dan harus merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Salah satu contoh, tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Untuk tahun 2019 mengalami kenaikan yang luar biasa dari Rp44 miliar menjadi Rp71 miliar. Oke, kami setujui dalam pembahasan,” ujarnya.

Akan tetapi, lanjut dia, pihaknya minta beberapa anggaran PD dirasionalkan. Hampir ditemukan di semua PD mengalokasikan banyak program/kegiatan yang berimplikasi pada belanja ATK, honor dan lain-lain. Padahal, sebetulnya kegiatan itu sudah menjadi tupoksi PD yang bersangkutan. ”Semua ini harus dirasionalkan. Honor-honor dalam kegiatan itu tidak perlu lagi, ada karena sudah ada tambahan penghasilan,” kata Summang.

Summang menambahkan, batang tubuh APBD 2019 harus bersandar pada aturan yang ditetapkan pemerintah, misalnya alokasi anggaran pendidikan, harus memenuhi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, yang mengamanahkan alokasi APBD harus mencapai 20 persen.

Demikian pula untuk sektor kesehatan, harus merujuk Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanahkan harus mencapai 15 persen, dengan pembagian belanja yang ditanggung APBN sebesar 5 persen dan yang ditanggung APBD sebesar 10 persen.

“Demikian pula Undang-undang Nomor 15 tahun 2017 tentang APBN, juga mengamanahkan perlunya alokasi anggaran sebesar paling sedikit 25 persen dari transfer umum untuk belanja infrastruktur daerah. Semua ini harus terakomodir dalam APBD Pokok 2019 Kabupaten Luwu,” tandas Summang.(and/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top