Di Sulsel, 4,7 Juta Bidang Lahan Belum Bersetipikat – Palopo Pos
Utama

Di Sulsel, 4,7 Juta Bidang Lahan Belum Bersetipikat

MAKASSAR — Hingga saat ini, masih ada sekitar 4,7 juta bidang tanah yang belum bersertipikat. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sulawesi Selatan memperkirakan jumlah bidang tanah di Sulawesi Selatan sejumlah 6.823.265 bidang, namun yang sudah terdaftar hanya 2.086.508 bidang.

Kepala Kanwil BPN Sulsel, Dadang Suhendi mengatakan hal tersebut dalam kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat di Lapangan Indoor PT Telkom di Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (26/12), lalu.

“Ini baru 30,57 persen, sementara sisa yang belum terdaftar 4.737.207 bidang atau 69,43 persen. Untuk tahun 2018 ini, BPN Sulsel mengelolah sebanyak 140.000 pemetaan dan 120.000 sertipikat,” katanya.

Dari kegiatan legalisasi aset tahun 2018, telah dilakukan juga pemberdayaan di enam kabupaten. Kabupaten yaitu kabupaten Gowa kabupaten Maros kabupaten Bone Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bantaeng.
“Dan tadi telah dilakukan testimoni dari kabupaten Gowa tiga jenis kegiatan, yakni pembuatan kusen dari Desa Julu Bori, di Kecamatan Pallangga pemberdayaan ini dilakukan dengan memberikan akses permodalan kepada pengrajin kusen dengan manfaat memanfaatkan sertifikat tanah sebagai jaminan,” jelasnya.

Dadang melanjutkan, bahwa rencana untuk tahun anggaran 2019 pihaknya menargetkan legalisasi aset Provinsi Sulawesi Selatan melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebanyak 155.000 bidang, meningkat dari tahun 2018 dan kegiatan redistribusi tanah sebanyak 17.500 bidang.

Untuk kegiatan pelayanan Pertanahan di Sulsel telah diperoleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai dengan November 2018 mencapai Rp286 miliar lebih. Sementara capaian nilai hak tanggungan di Sulawesi Selatan sampai dengan November 2018 sebesar Rp15 triliun lebih.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah yang menyerahkan secara simbolis kepada warga penerima. Sebanyak 3.000 sertipikat diserahkan.

Adapun rinciannya, untuk Kota Makassar 1.000 bidang, Kabupaten Gowa 500 bidang, Kabupaten Maros 500 bidang, Kabupaten Takalar 300 bidang, Kabupaten Jeneponto 150 bidang, Kabupaten Pangkep 200 bidang, Kabupaten Barru 200 bidang, Kabupaten Bantaeng 100 bidang dan Kabupaten Bone 50 bidang.

“Dengan program ini persoalan masyarakat dapat terselesaikan, beberapa usaha-usaha masyarakat bisa mengambil pinjaman modal. Dulu masyarakat tidak bisa mengambil duit di bank. Akhirnya cari yang lebih simpel, bunganya lebih mahal, akhirnya masyarakat kan kasihan,” sebutnya.

Dengan memiliki sertipikat, masyarakat bisa meningkatkan usahanya dengan bermitra dengan perbankan. Sertipikat tanah ini juga, sebagai jamiman untuk terhindar dari sengketa lahan. Biasanya disebabkan karena tidak memiliki alas hak.

“Saya kira lima tahun ini sudah hampir tuntas (target), apalagi sekarang tahun 2018 ini sudah tujuh juta (bidang di Indonesia) dan saya kira ini memang sebuah langkah yang sangat mulia. Mereka juga tidak harus bayar, kita lihat dulu betapa sulitnya untuk balik nama saja susah,” ujarnya.

NA mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh BPN Sulsel ini, termasuk sinergi yang dibangun. Dia juga berharap agar kerja sama dilakukan untuk membrantas mafia tanah dan pungutan liar.

“Saya yakin kedepan Sulsel akan memperkecil sengketa tanah itu. Apalagi kerjasama dengan Polda untuk memberantas mafia tanah, ini disambut bagus oleh investor. Kedua pungli, ini juga akan kita hapus semua,” pungkasnya. (fjr/idr)

Click to comment

Most Popular

To Top