Metro

Pembangunan Tower Tunggu Izin Pemkot

PONTAP — Pembangunan tower milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang ada di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur untuk sementara dihentikan.

Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo meminta agar pihak dari Kemenhub melengkapi izin atas pendirian tower setinggi 30 meter tersebut.

Anggota DPRD Palopo, Andi Herman Wahidin mengaku sudah menegaskan kepada pihak yang bersangkutan agar pembangunan sementara ini diberhentikan sembari melengkapi izin dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo.

“Permasalahannya saat ini ada izin yang dikantonginya hanya tidak sesuai. Cuma kantongi izin dari pihak Pemerintah Provinsi Sulsel,” jelas Herman Wahidin, Kamis 10 Januari 2019.

Politisi PDIP ini juga telah menyarankan agar tower yang dibangun dalam kawasan kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar, Stasiun Radio Pantai (Strop) Palopo, meminta pertimbangan warga setempat.

“Kekhawatiran warga lantaran sebelumnya terjadi angin kencang yang membuat mereka terancam. Apa lagi hal ini tidak pernah disampaikan kepada warga,” katanya.

Lurah Pontap, Anjar Lestari mengaku tidak begitu mempermasalahkan keberadaan tower itu. Hanya saja perlu kajian sebelumnya atas pendiriannya sebelum dikeluarkan izin. Saat ini pihaknya juga menyarankan agar pihak yang bersangkutan mengurus izin itu melalui Dinas Perizinan di Palopo. “Kalau ini sudah ada saya kira tidak ada masalah,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tower Stasiun Radio Pantai (Strop) milik Kemenhub disoal warga setempat.
Pembangunan tower setinggi 30 meter itu juga tak pernah disosialisasikan ke masyarakat. Selain itu, keberadaan tower tersebut mengancam keberadaan warga.

“Saat terjadi angin kencang, warga sekitar was-was. Ada aduan warga soal tower yang ditakutkan roboh saat angin kencang. Warga ingin menghentikan pembangunan tower ini. Sehingga kami turun melakukan peninjauan untuk mencari solusi dari aduan warga ini,” jelasnya.

Lurah Pontap, Anjar Lestari, mengatakan, sesuai penjelasan pihak tower, itu untuk mendeteksi kejadian di laut.

“Awalnya dikira tower BTS telepon seluler. Sehingga ada protes dari masyarakat. Namun memang tidak pernah ada pemberitahuan akan adanya pembangunan tower setinggi 30 meter dengan diameter 6×6 meter ini,” kata Anjar.

Sementara itu, Teknisi Strop dari Kemenhub, Edy, mengatakan, tower GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) ini sudah diratifikasi pemerintah Indonesia.

“Daerah wajib punya perangkat ini di wilayah yang punya pelabuhan. Ini publik servis. Gunanya untuk menangkap sinyal jika ada insiden di laut. Sebagai sarana keselamatan pelayaran. Sarana komunikasi maritim,” jelasnya. (rul/rhm)



Click to comment

Most Popular

To Top