Utama

Tim Labfor dari Mabes Sisir Gedung IAIN 6 Jam

Penyebabnya Terbakar atau Dibakar, Tunggu Seminggu

PALOPO — Kasus kebakaran gedung baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Palopo mendapat perhatian dari Mabes Polri. Tim labfor pun diterjunkan langsung ke TKP melakukan penyisiran.

Sejumlah barang bukti pun telah dibawa ke labfor untuk diselidiki penyebab kebakaran atap gedung berlantai 3 ini. Apakah terbakar tanpa kesengajaan, atau ada unsur kesengajaan.

Sejak Kamis pagi pukul 06:00, tim Laboratorium Forensik (Labfor) mabes Polri Cabang Makassar, melakukan identifikasi di lokasi kebakaran, Kamis, 10 Januari 2019.

Sayang, awak media hanya diperbolehkan berada dinluar garis polisi line yang terpasang di TKP.
Pantauan Palopo Pos di lokasi kebakaran, enam jam lamanya mulai pukul, 06.00-11.00 Wita tim dentifikasi Labfor mencari bukti-bukti terkait terbakarnya gedung tersebut.

Tim yang dipimpin langsung Wakalabfor Polda Sulsel, AKBP Kartono, ditemani tiga anggotanya, memeriksa secara detail satu persatu bahan bangunan yang terbakar.

Usai melakukan identifikasi, AKBP Kartono, mengatakan, untuk mengetahui gedung tersebut dibakar atau terbakar, tunggu sampai satu Minggu ke depan.

“Beberapa barang bukti sudah kita sita selanjutnya akan diselidiki. Hasilnya nanti satu Minggu kedepan baru bisa disimpulkan penyebab pasti kebarakan tersebut,” kata AKBP Kartono, kepada Palopo Pos, kemarin.

Maaih kata dia, beberapa barang bukti seperti, almunium foil, paku arang dan plastik-plastik di bawa ke Labfor untuk diselidiki.

“Nanti kita akan koordinasikan dengan Tim Inafsi Polres Palopo, kebetulan mereka juga berada di lokasi melakukan identifikasi,” paparnya.

Sekedar diketahui, Gedung IAIN Palopo yang terbakar tersebut, sementara dalam tahap proses pembangunan yang telah rampung 80 persen. Proyek tersebut menelan anggaran APBN 2018 senilai Rp22,4 miliar.

Pentingnya K3

Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma, Hasbi ST M.SP kepada Palopo Pos memberikan pandangan soal penyebab kecelakaan di dalam jasa konstruksi. Seperti yang terjadi pada gedung baru IAIN Palopo senilai Rp22,4 miliar.

Dijelaskannya, kalau setiap pekerjaan konstruksi ada namanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). “Pertanyaannya, apakah proyek yang di IAIN itu sudah dilengkapi dengan K3. Apalagi informasi berkembang itu terjadi karena korsleting listrik di proyek besar ini,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya di Fakultas Teknik Unanda, Kamis 10 Januari 2019.

Lanjutnya, K3 kemudian dianggap remeh, dianggap tidak terlalu urgent. “Kami dari dunia teknik sipil, dalam setiap pelaksanan konstruksi harus safety,” sebutnya. Contohnya, pada pengerjaan proyek di Bendung Baliase.

Itu proyek nasional, kontraknya bukan 6 atau 1 tahun melainkan lebih dari 2 tahun. Di sana menerapkan betul K3. Sementara di daerah, banyak proyek yang tidak dilengkapi perusahaan K3 sebagai perusahaan pembanding yang mengerjakan fisik.

“Karena setiap pekerjaan ada potensi kecelakaan kerja. Mau proyek nasional atau bukan. Murni setiap insiden dalam jasa konstruksi, baik saat pelaksanaan dan proses pemanfaatan dikembalian ke K3,” ujarnya.

Jika melihat kebakaran gedung IAIN Palopo artinya, yang mengerjakan bangunan itu bukan orang dari luar, lalu timbul pertanyaan, apakah benar-benar orang ahli di bidangnya. Misal ahli di bidang pengelasan, pemasangan lantai, instalasi listrik, dan sebagainya. ” Mungkin pekerja yang dilibatkan tidak terlatih, ada tamatan SD, SMP,” ungkapnya.

Terjadinya kecelakan kerja itu karena tidak safety. Misal, saat mengelas, apakah pekerja menggunakan sarung tangan, pelindung wajah, kacamata. Padahal ini sangat menghindari kecelakan terhadap pekerja itu.

“K3 dalam jasa konstruksi adalah wajib. Merencanakan suatu desain konstruksi wajib di lakukan analisis potensi kecelakaan kerja. Pertanyaannya, apakah sudah dianggarkan untuk K3 pekerja di proyek APBN Kemenag itu? Dari besarnya anggaran yang digunakan, tentunya dikerjaan perusahaan yang skala nasional. Kita tidak tahu apakah proses tendernya mengikuti ketentuan. Ini juga harus dikaji lagi. Kami mensinyalir metode pekerjaan tidak dibarengi K3. Kalau ada, itu juga kita pertanyakan seperti apa penerapannya,” jelasnya.

Lebih jauh di katakan Hasbi, dari awal tender memang perusahaan mengerjakan harus ada kontrak ketenagakerjaan. Salah satunya, dari perusahaan harus safety, karena yang melakukan komponen salah satunya yakni, BPJS Ketenagakerjaan.

“Kewajiban perusahaan yang mengerjakan konstruksi tersebut untuk mendaftarkan semua tenaga kerja yang terlibat pda pekerjaan konstruksi pada pihak asuransi yang mitra dengan pemerintah, salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Karena setiap kecelakaan kerja akibat kerja pada pekerja,” sebutnya.

Diduga karena korsleting yang mengakibatkan kebakaran, kata Hasbi, juga harus dilihat keahlian pekerjanya. Apakah sudah benar seusai prosedur. Karena kecelakaan kerja terjadi karena kelalaian. Siapa yang bertanggungjawab adalah rekanan.

Dijelaskan Hasbi, di dalam pekerjaan proyek skala besar, ada tiga komponen perusahaan. Pertama, rekanan, lalu konsultan pengawas, dan terakhir K3. “Ketiganya kalau terjadi miss, maka akan saling berdampak. Lantas dimana tanggung jawab owner (pemerintah). Seharusnya, owner selalu melakukan ‘Unwishing’ rapat setiap saat akan progres pekerjaan. “Ini perlu juga, karena pemerintah bertanggungjawab selain pelimpahan kepada pihak pengawas,” ujarnya.

Di setiap proyek, salah satu cara melindungi dari gangguan adalah dengan memasang pelindung di sekeliling kawasan proyek. “Entah itu seng atau apalah yang bisa tidak sembarangan orang bisa mengakses, karena ini pekerjaan yang berisiko,” jelasnya.

Jangan sampai, kebakaran di gedung IAIN Palopo ada unsur kesengajaan yang dilakukan orang luar, dengan memasang pagar mengelilingi objek/proyek dapat mencegah pihak-pihak luar yang tidak berkepentingan untuk mengakses proyek. Sehingga dipastikan yang dapat mengakses adalah mereka-mereka yang terlibat secara langsung atau pihak lain yang telah mendapat izin oleh pihak proyek.

Dari data tingkat kecelakaan kerja, tertinggi itu di jasa konstruksi sebanyak 32 persen, lalu di sektor manufaktur 31 persen.
Lalu, tambahnya, K3 belum menjadi budaya di Indonesia. Ini yang harus dibiasakan. (ded/idr)

Click to comment

Most Popular

To Top