Daerah tak Berani Rekrut P3K – Palopo Pos
Utama

Daerah tak Berani Rekrut P3K

Anggarannya tak Ada

PALOPO — Pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap satu telah dibuka, kemarin. Pendaftarannya sistem online melalui portal sscasn.bkn.go.id. Bagi daerah, diwajibkan melakukan verifikasi data honorer K2 yang mendaftar. Hanya saja, pemda belum berani menerima lantaran terkendala pada anggaran.

Di hari pertama, portal tersebut sulit terbuka, kemungkinan akibat banyaknya calon pendaftar yang mengakses.

Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, jumlah pengunjung portal SSCASN (situs pendaftaran PPPK/CPNS) membludak.

Pembatasan formasi (guru Kemendikbud, guru agama, dosen, tenaga penyuluh K2, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian non K2) tidak bisa mengurangi minat honorer K2 membuka portal SSCASN BKN.
“Ini pengunjungnya sangat banyak karena PPPK-kan tidak ada pembatasan usia. Jadi semua yang berusia 20 sampai 59 tahun tertarik membukanya. Berbeda dengan CPNS yang ada batasan usianya,” terang Ridwan, Minggu (10/2).

Ridwan memastikan, pendaftaran bisa dilakukan hari ini. Mengingat tidak semua daerah yang membuka rekrutmen PPPK akibat terkendala teknis (anggaran).

“Tim kami terus menerus menambah kekuatan server agar proses pendaftaran bisa berjalan hingga 16 Februari mendatang. Saya sarankan honorer K2 untuk membuka akses di jam-jam yang tidak sibuk,” tandasnya.

Tak Ada Anggaran

Bagi daerah, meskipun telah terbuka pendaftaran, hanya saja daerah belum berani merekrut karena tidak memiliki anggaran untuk itu.
Seperti dari Luwu Utara. Hingga saat ini belum juga melaksanakan penerimaan PPPK, disebabkan anggarannya dibebankan ke APBD. Sementara APBD 2019 telah ditetapkan 30 November 2018, lalu.

Karena itu, kata Kepala BKSDM Luwu Utara Nursalim Ramli, pihaknya belum berani melakukan penerimaan PPPK karena anggaranya tidak ada. Namun, ia masih menunggu petunjuk teknis dari Pusat.

Senada itu, Bupati Indah Putri Indriani juga nengatakan, kalau anggaran PPPK dibebankan ke APBD, namun APBD tahun 2019 sudah ditetapkan, artinya anggaran untuk P3K tidak ada dalam APBD 2019.
Padahal sebelumnya, MenPAN-RB Syafruddin memastikan para kepala daerah tidak lagi mempersoalkan masalah gaji PPPK.

“Kemarin para kepala daerah itu salah persepsi. Mereka pikir gaji PPPK ditanggung daerah. Padahal PPPK itu kan aparatur sipil negara (ASN) juga jadi sumber gajinya lewat APBN hanya ditransfer ke daerah dalam bentuk DAU (dana alokasi umum),” kata Menteri Syafruddin di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia mengungkapkan, setelah mengetahui sumber dananya dari DAU, lebih dari 50 persen pemda siap melakukan rekrutmen. Rekrutmen tahap awal sebanyak 75 ribu ini sangat penting untuk memenuhi janji pemerintah kepada honorer K2.

Verifikasi

Pemerintah daerah diwajibkan melakukan verifikasi data honorer K2 yang daftar PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Hanya honorer K2 yang lolos verifikasi berhak mendapatkan kartu tanda peserta ujian pada 23-24 Februari mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, saat honorer K2 mendaftar, bersamaan dengan itu pemda melaksanakan verifikasi. Apakah benar honorernya masih bekerja sampai sekarang. Dan apakah ijazahnya memenuhi. Bisa jadi di database gurunya belum S1, tapi di data pemda sudah S1.

“Nanti hasil verifikasi administrasi oleh pemda ini akan disesuaikan dengan database BKN. Kalau ternyata honorernya tidak bekerja lagi atau terputus, otomatis langsung kami coret dari database,” terang Ridwan.

Hasil verifikasi data ini, lanjutnya, akan diumumkan pemda lewat aplikasi portal SSCASN. Dan, semua datanya bisa dilihat seluruh honorer K2 sehingga lebih transparan.

Ridwan menjelaskan, honorer K2 yang akan diangkat PPPK, syarat utamanya adalah pernah ikut tes CPNS 2013. Itu sebabnya, setiap honorer K2 dimintakan untuk menulis nomor peserta ujian CPNS 2013.

“Kalau yang sudah hilang kartunya bisa minta di masing-masing daerah. Mereka pasti punya arsip data peserta ujian CPNS 2013,” tandasnya.

150 Ribu K2

Sekitar 150.000 tenaga eks honorer Kategori II dan penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan sudah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) berpotensi dapat mendaftar dan mengikuti seleksi.

Untuk jabatan Guru di lingkungan pemerintah daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id).

Untuk tenaga kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang kesehatan dan mempunyai sertifikat (STR) yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi.

Adapun untuk Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.

Berdasarkan database BKN, tercatat sebanyak 5.527 eks THK2 bidang kesehatan, dan guru/dosen sebanyak 129.938 orang. Adapun penyuluh pertanian, tercatat 15.355 orang, terdiri dari penyuluh pertanian yang direkrut oleh pemda sebanyak 454 orang dan penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian sebanyak 14.901 orang.

Seperti pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), rekrutmen PPPK tahap I juga akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penggunaan teknologi dalam rekrutmen ini, bertujuan untuk menghindari kecurangan, terutama untuk mereduksi adanya calo. Juga, dalam rangka mendekatkan lokasi seleksi kepada peserta, agar peserta tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. (jun/idr)

Click to comment

Most Popular

To Top