Metro

PPPK tak Perlu Lagi Seleksi

*Honorer K2 Sudah Punya SK dan Pernah Tes Tertulis

TOMPOTIKKA — Kebijakan pemerintah melakukan seleksi dan tes CAT pengangkatan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), menuai sorotan dari politisi PPP Sulsel, Basri Annas.

Menurutnya, seleksi pengangkatan honorer Kategori II (K2) menjadi PPPK tidak perlu lagi dilaksanakan. Karena Honorer K2 sudah pernah mengikuti tes tertulis pada tahun 2013 lalu. Datanya sudah di KemenPAN-RB dan BKN. Para K2 pun telah memiliki SK dari instansi masing-masing.

“Untuk apa lagi diseleksi sebagai tenaga kontrak sedangkan mereka telah tes dan memiliki SK honorer,” terang Basri Annas kepada Palopo Pos usai konsolidasi pemenangan caleg PPP Dapil XI Luwu Raya di Hotel Four Point Seraton, Makassar, Sabtu, 9 Februari 2019.

Mestinya, lanjut putra Luwu ini, pemerintah membuat regulasi untuk mempercepat pengangkatan K2 menjadi ASN. Jadi DPR-RI bersama Menpan dan BAKN menyelesaikan K2.

“Ini salah siapa. Mereka melamar dan diterima sebagai tenaga honorer,” ucapnya dengan nada bertanya.
Jadi gubernur, Wali kota dan Bupati bersama DPRD masing-masing memperjuangkan K2 supaya semuanya selesai dengan baik. Bukan tes-tesan seperti tes CAT CPNS lalu.

Dan lebih rumit nantinya, karena SK PPPK hanya berlaku 1 tahun. Kemudian diseleksi lagi. Sehingga persoalan ini tidak ada habisnya.
“Masa sih K2 tidak bisa diselesaikan negara. Mesti malu terhadap mereka yang sudah mengabdi tapi tidak diupah. Masih berkelit untuk tidak mengankat mereka,” kata Basri.

Kalau masalah anggaran jadi alasan, sebenarnya banyak solusinya. Banyak proyek pembangunan yang ternyata mubasir saja. Nah, anggaran inilah yang bisa dipakai membayar gaji K2 yang diangkat jadi ASN.

Dan K2 yang diangkat harus prioritaskan yang umur 35 tahun ke atas. Karena batas usia ASN, semua tahu yakni 58 tahun sudah pensiun.
Dan perlu dipahami, K2 adalah sisa honorer Kategori 1 yang belum diangkat sebagai PNS yang memiliki SK tmt 1 Januari 2005 yang tidak mendapat upah APBD maupun APBN.

Seperti diberitakan sebelumnya, pendaftaran dari honorer K2 akan segera dibuka. Jadwal resmi sudah dilayangkan pemerintah ke setiap daerah. Rekrutmennya dibuka mulai 10-16 Februari.

Dengan waktu penerimaan yang sangat mepet. Sejumlah daerah bahkan menilai ini seakan dipaksakan. Pasalnya, berbeda dengan rekrutmen CPNS yang sebelum waktu pendaftaran, persiapannya sudah dilakukan jauh hari sebelum dibuka.

Seperti yang diutarakan Sekkot Palopo H.Jamaluddin. Dikatakan Sekkot, kalau sesuai hasil kesepakatan di Batam beberapa waktu lalu, itu deadlock. Tak ada hasil.

Belakangan muncul kalaus emuanya sudah beres. Hanya saja, muncul pertanyaan? Kalau dilakukan perekrutan pegawai P3K untuk tahun ini, anggarannya dari mana? Padahal APBD 2019 sudah ketok palu tahun 2018, lalu. Sementara DAU yang dijanjikan pemerintah pusat hingga kini belum kunjung turun.

Ditambahkan Hamka, staf BKPSDM Bagian Pengadaan dan Informasi yang ditemui Palopo Pos, kalau seakan-akan ini dipaksakan.
Dari segi waktu pendaftaran yang hanya sepekan, lalu akhir Februari tes, dan ada hasil. Pada Maret 2019, sudah harus diangkat.

“Cepat sekali tahapannya. Sementara Peraturan Pemerintah (PP) ada, tapi tak dibarengi dengan petunjuk teknis (juknis) tata cara perekrutan. Ini yang buat kami bingung,” ujarnya, Rabu 6 Februari 2019.

Dari surat yang masuk, disebutkan kalau seluruh tahapan perekrutan P3K selesai di bulan Maret. Nantinya peserta tes PPPK dari tenaga honorer K2 akan melakukan tes sistem CAT di akhir bulan ini. “Soal passing grade pun hingga kini belum ada penetapan dari BKN,” sebutnya.

Di rekrutmen PPPK ini diutamakan adalah guru, kesehatan, dan penyuluh. Dengan batasan usai minimal 21 tahun dan maksimal 59 tahun.

Jika pemberkasan tenaga PPPK selesai Maret, lanjutnya, maka penggajiannya sudah berjalan April. Sementara anggaran daerah untuk itu tidak ada. “Seolah-olah ini dipaksakan sekali,” jelasnya lagi. (ikh)

Click to comment

Most Popular

To Top