Utama

Revisi UU ASN Jadi Kunci

Untuk Angkat Honorer K2 jadi Pegawai Tetap

PALOPO — Sejumlah tenaga honorer K2 menolak tegas mendaftar sebagai tenaga PPPK. Mereka hanya ingin diangkat jadi ASN. Kuncinya ada di UU ASN. Itu, sedang didorong DPR ke pemerintah untuk direvisi.

Dikatakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Luthfi A Mutty kalau sebenarnya, sejak terbitnya PP nomor 48 tahun 2005 tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer.

Sejak itu, lanjutnya, tidak ada lagi pengangkatan PNS secara otomatis dari jalur honorer. Yang semakin dipertegas melalui UU nomor 5 tahun 2014, yang antara lain menegaskan syarat-syarat penerimaan PNS.

Namun, kata Luthfi, mengingat masih adanya tenaga honorer K2 yang belum terangkat, maka DPR lewat Baleg terus mengusulkan revisi UU ASN.

“Kini bolanya ada di pemerintah. Kami (DPR,red) sudah sepakat mendukung revisi. Hanya saja, dari pemerintah yang belum menyerahkan Daftar Invetaris Masalah (DIM),” ujar mantan Bupati Luwu Utara dua periode ini saat dihubungi, Selasa 12 Februari 2019.
Panitia kerja yang dibentuk Badan Legislasi sampai sekarang juga belum menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo menambahkan, sekarang masih dalam proses, dalam pembahasan, tapi belum selesai-selesai.
Saat ditanya apakah Panja Revisi UU ASN di Baleg sudah melakukan rapat kembali, Firman tidak memerinci. Namun dia menyebut bahwa pemerintah belum serius melanjutkan pembahasannya.

“Ya pemerintah masih belum secara serius untuk membahas UU ini. Itu kan sudah masuk pembahasan tingkat satu, tapi sampai sekarang belum ada keputusan,” jelas politikus Golkar itu.
Isu seputar revisi UU ASN meredup pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan bahwa peraturan tersebut membuka peluang pengangkatan honorer K2 bagi yang telah melampaui usia maksimal untuk menjadi PPPK dengan hak yang setara dengan PNS. Antara lain guru honorer.

sebagaimana diberitakan, pendaftaran PPPK yang dijadwalkan dibuka pada 10 – 16 Februari 2019 belum bisa direalisasikan. Pasalnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) sebagai payung hukum dan panduan teknisnya belum diterbitkan.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengatakan, website sscasn.bkn.go.id yang digunakan untuk pendaftaran sudah diaktifkan. Namun karena payung hukum belum selesai, pendaftaran belum bisa dilakukan.

“Saya sudah bicara dengan temen-temen yang menangani di pusat. Ternyata dari pagi masih ada rapat (bahas) Permenpan,” ujarnya, Senin (11/2), lalu.

Terkait persoalan yang masih mengganjal, Ridwan menyebut ada sejumlah hal teknis yang belum tuntas akibat hal yang mendadak. Salah satunya terkait laporan perubahan data jumlah tenaga honorer di daerah yang mendapat akses pendaftaran.

“Ternyata ada beberapa data yang baru diverifikasi lagi. Pak yang ini sudah ga ada, yang ini sudah non-aktif, dan sebagainya,” imbuhnya.
Soal penyelesaiannya, Ridwan menegaskan dirinya bersama Kemenpan akan menuntaskan hambatan tersebut sesegera mungkin. Dia menargetkan proses pendaftaran akan tetap dilakukan pada kurun waktu hingga 16 Februari mendatang.

Ridwan mengakui, tidak bisa menunda lebih lama. Sebab, pihaknya harus berkejaran dengan waktu agar prosesnya sudah selesai pada awal Maret bulan depan.

“Karena fasilitas CAT UNBK, akan dipakai itu untuk UNBK SMA kalau gak keliru,” tuturnya. Namun, dia belum bisa memastikan kapan pendaftaran bisa dimulai.

Karena waktu sedikit terdesak, Ridwan menghimbau BKD di setiap daerah bisa membantu memfasilitasi proses pendaftaran secara lebih aktif.

Pasalnya, seperti diketahui, rata-rata pendaftar merupakan honorer K2 yang secara usia relatif sudah senior sehingga perlu pendampingan dalam mengakses pendaftaran secara online. (idr)

Click to comment

Most Popular

To Top