Luwu Utara

ASN tak Netral, Bawaslu ‘Tumpul’

*Sumastono: Ini Sangat Berbahaya

MASAMBA–Divisi Hukum/Advokasi Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Aziz, angkat bicara. Itu menyangkut persoalan adanya dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik. Kasus tersebut sudah diplenokan, bahkan dijanjikan segera diumumkan hasil pleno tersebut.

Namun, sudah sampai detik ini, penyelenggara dalam hal ini Panwascam maupun Bawaslu, belum juga mengeluarkan hasil pleno yang sudah dilakukan.

Atas dasar itulah, Bawaslu beserta Panwascam dinilai tumpul ketika menyelesaikan kasus terkait keterlibatan oknum ASN dalam hal ini Lurah Salassa.

Olehnya itu, Abdul Azsiz, selaku Divisi Hukum Adfvokasi, mendesak Bawaslu Luwu Utara (Lutra) segera menyikapi adanya Aparat Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam Pemilu. Itu menyusul pesta demokrasi sudah akan dihelat tanggal 17 April 2019 mendatang.

Desakan tersebut disampaikan dalam diskusi yang dilaksanakan JaDI Sulsel bertajuk Ngopi (Ngobrol Politik) dengan Thema “Darurat Pemilu 2019 Hoaks, Politik Intitas dan Politisasi ASN” bertempat di Warkop Dg Azis, Jl Jenderal Ahmad Yani Masamba, Rabu, 13 Februari 2019.

“Saya mendesak agar Bawaslu menyikapi keluhan dari sejumlah pimpinan partai politik terkait adanya dugaan keterlibatan ASN dalam politik praktis. Karena, jika didiamkan seperti ini, terkesan Bawaslu yang merupakan bahagian dari pengawasan Pemilu tumpul,” tegasnya.

Selain itu, dia (Abdul Aziz) juga menyarankan agar Bawaslu dan jajarannya meningkatkan pengawasan.

“Bawaslu harus meningkatkan pengawasan diseluruh tingkatan,” harap Aziz yang juga mantan Ketua Panwaslu Lutra.

Kesempatan ini pula Aziz juga mengajak ASN bekerja sesuai tupoksinya dan tidak melibatkan atau dilibatkan diri dalam politik praktis.

“ASN merupakan orang pilihan yang diberikan tugas untuk mengabdi pada negara,” jelasnya.

Sebelumnya Ketua DPD Partai Indonesia Raya (Perindo) Lutra, Sam Sumastono, menilai Bawaslu tidak maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga pengawas.

Dia menyebutkan sejumlah ASN terlibat langsung mengkampanyekan salah satu calon legislatif tidak diproses Bawaslu.

“Ini sangat berbahaya jika dibiarkan oleh Bawaslu,” ucapnya.

Sementara Divisi SDM Bawaslu Lutra, Sriwati Sukma Deningsi, berjanji akan memproses seluruh laporan baik temuan maupun laporan dari masyarakat yang masuk di Bawaslu.

“Insha Allah kami (Bawaslu) akan memproses semua laporan maupun temuan yang masuk di Bawaslu sesuai aturan yang berlaku,” janjinya.

Dikatakan dalam proses penentuan status terlapor memiliki mekanisme atau alur tersendiri.

Dia mencontohkan sebelum menentukan apakah terlapor melanggar administrasi atau pidana terlebih dahulu dibahas dalam rapat Sentragakumdu yang terdiri unsur Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu.

“Ada prosedur yang harus dilalui sebelum mentukan status hukum seseorang,” tutupnya. (jun/ded)

Click to comment

Most Popular

To Top