Utama

Kemendagri Panggil Bupati Tator

* Buntut Meng-SK-kan Dirinya jadi Plt Kadinkes

PALOPO — Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah memanggil Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae dan sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hari ini, Kamis 14 Maret 2019 di Jakarta.

Pemanggilan tersebut dituangkan dalam surat bernomor 95/Dit. FKKPD/SD. 4/III/2019 tertanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri, Makmur Marbun.

Selain Nicodemus, beberapa pejabat yang dipanggil diantaranya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, Inspektur Daerah Provinsi Sulsel dan Inspektur Daerah Tana Toraja, Kepala BKD Sulsel dan Kepala BKPSDM Tana Toraja, serta sejumlah pejabat Kemendagri dan KemenPANRB.
Sebelumnya, keputusan kontroversial dilakukan Bupati Tator dengan mengangkat dirinya sebagai Plt Kadis Kesehatan.

Nico mengangkat dirinya sebagai plt kepala Dinas Kesehatan (Diskes) melalui surat perintah bupati nomor 820/40/BKPSDM/III/2019. Isi surat itu memerintahkan Nicodemus Biringkanae bupati Tana Toraja menjabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Tana Toraja.

Kebijakan seperti ini pertama kali dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Biasanya, kepala daerah menunjuk sekretaris daerah, asisten, kepala dinas, maupun pejabat kepala bidang menjadi pelaksana tugas (plt) kepala dinas.

Namun, mantan kepala Dinas Koperasi Sulsel itu punya pandangan berbeda. Diakuinya, kebijakannya itu tak populer. Namun, bupati menunjuk dirinya sendiri merangkap jabatan kepala dinas, dianggapnya juga bukan kesalahan.

“Akan lebih salah jika saya saya menunjuk orang yang tidak tepat. Ini karena darurat saja. Saya belum menemukan orang tepat untuk jadi pelaksana tugas,” ujar Nico.

Lantas, apa yang mendasari keputusan bupati merangkap jabatan plt Kadiskes? Nico mengatakan, salah satunya pertimbangan pelayanan kesehatan adalah program penting yang harus dipimpin orang tepat. Jabatan kepala Dinas Kesehatan lowong sejak akhir Februari lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan SDM (BKPSDM) Joni Tonglo mengatakan, surat perintah bupati yang menunjuk dirinya sendiri merangkap jabatan plt kadiskes, sudah melewati proses telaah berdasarkan aturan. “Mungkin ada kekeliruan, tetapi itu hanya soal pengetikan saja. Bukan hal prinsip untuk jadi pelanggaran,” tuturnya.
Rangkap jabatan plt kadiskes, kata dia, juga sementara saja. Joni juga mengaku segera melakukan proses pengisian jabatan dengan sistem lelang.

Kebijakan Bupati Tator tersebut diduga kuat bertentangan dengan kaidah tata kelola pemerintahan daerah yang diatur dalam UU Pemda dan Tata Kelola Jabatan Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam UU ASN.

Sejatinya jabatan Kadis Kesehatan (jabatan pimpinan tinggi madya setingkat eselon II.b) adalah jabatan ASN yang diatur dalam UU Nomor 5 th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hanya dapat diisi oleh PNS baik sebagai pejabat defenitif maupun sebagai PLT atau PLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KDH adalah Jabatan Politik tidak dapat menduduki jabatan baik sebagai penjabat sementara, PLT maupun PLH pada jabatan ASN (jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas) atau yang biasa dikenal pejabat eselon I, pejabat eselon III, Pejabat eselon III, dan pejabat eselon IV.

Seyogyanya Bupati Tana Toraja hati-hati membuat kebijakan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai mal-administrasi.

Karena tidak ada satu alasan pun, keadaan mendesak atau keadaan luar biasa yang memungkinkan bersangkutan melakukan diskresi di luar hukum. Untuk kasus plt Kadis Kesehatan, sehingga terpaksa jabatan tersebut harus dijabat oleh dirinya yang juga adalah Kepala Daerah, masih tersedia cukup banyak pejabat Pemda Kabupaten Tator yang dapat ditunjuk sebagai PLT atau PLH.

Sebagai bahan rujukan hukum yaitu Pasal 234 ayat (2) UU Nomor 23 th 2014 ttg Pemerimtahan Daerah mengatur bahwa: “Kepala Perangkat daerah kabupaten/kota diisi dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan”.

Selain itu memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara K.26-30/V.20.3/99 tanggal 5 februari 2016 perihal kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, diatur bahwa PNS atau pejabat menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas hanya dapat diperintahkan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih di lingkungan kerjanya”.

Jadi dengan demikian.secara hukum Pejabat defenitif, PLT (pelaksana tugas) dan PLH hanya dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil.
Solusinya adalah Bupati Tator dapat menugaskan salah satu pejabat eselon II atau pejabat eselon III dilingkungan Pemkab untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) atau sebagai Pelaksana.

Harian.(PLH). Mantan Pj Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono ikut memberikan tanggapan terkait tindakan Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae yang mengangkat dirinya sendiri sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan.

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri ini menyebutkan keputusan Nico itu sangat menyalahi aturan. Karena posisi kepala dinas harus dijabat pejabat struktural ASN.
“Minimum satu level di bawah eselon IIA ataupun IIB, atau IIIA. Itu boleh, tapi tidak boleh bupati karena itu jabatan politik,” kata Soni saat dikonfirmasi.

Soni menambahkan, kalaupun kewenangan kepala dinas diserahkan ke bupati, harus melalui peraturan bupati yang mengatur penarikan kewenangan dinas tersebut. “Itu boleh, tapi ini tidak umum, tidak wajar digunakan biasanya. Jarang terjadi,” bebernya.
Ia menyarankan, pemkab harus menarik Surat Perintah (SP) tersebut lalu menunjuk ulang Plt. Dikhawatirkan, jika SP tersebut diberlakukan, akan membuat rancu jalannya pemerintahan.

“Masa sekda koordinasi ke kepala dinas yang juga bupati. Kan rancu. Kalau perlu sekda yang rangkap, gak apa-apa. Atau aparat yang lain,” ungkap mantan Penjabat Gubernur Sulsel itu.
Terpisah, Pengamat Hukum dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Sakka Pati, menilai kebijakan Bupati Tator sangat keliru. Menurut dia, seharusnya bupati menugaskan bawahannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pemahaman saya tidak boleh pejabat mengangkat dirinya sendiri. Itu namanya jeruk makan jeruk.

Harusnya yang ditugaskan kedudukannya di bawah yang menugaskan, ya minimal wakil bupati lah,” terang Dosen Hukum Fisipol Unhas ini kepada Pedoman Sulsel, Rabu (13/3/2019).

Sakka Pati menjelaskan dasar hukum terkait Plt mengacu pada Pasal 65 dan 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Kata dia, Plt dijabat wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota.

“Posisi Plt akan muncul apabila gubernur, bupati, dan wali kota di suatu daerah sedang berhalangan sementara. Dalam atuaran itu sudah ditegaskan, otoritas wakil kepala daerah sama dengan kepala daerah,” jelasnya. (idr)

Click to comment

Most Popular

To Top