Utama

Swing Voters Tinggi, Negara Merugi Rp7,4 T

PALOPO — Jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan atau swing voters menjadi perhatian serius Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters (PSV) Adhie M Massardi.

Dalam catatan beberapa lembaga survei, jumlah swing voters mencapai 30 hingga 35 persen. Bagi Adhie, angka ini terbilang cukup tinggi.
“Itu kalau diitung dari jumlah pemilih yang 192 juta, maka jumlahnya sekitar 60 jutaan,” terangnya dalam diskusi di TVOne sesaat lalu, Rabu (13/3).

Dia kemudian menyoroti jumlah anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggarkan berdasar jumlah pemilih. Tercatat, anggaran KPU untuk 192 juta pemilih mencapai Rp 24,7 triliun.
“Artinya, kalau 30 persen pemilihnya off, berarti Rp 7,4 T uang negara dihamburkan. Jadi harus ada pertanggungjawabannya ini,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Dosen Komunikasi Politik UIN Alauddin Makassar, Dr Firdaus Muhammad mengatakan, Tingginya angka Golput menjadi ancaman berdemokrasi. Selain turut merugikan negara akibat anggaran besar, tapi lebih pada kualitas demokrasi yang tergerus akibat tingginya golput. Proses sirkulasi elite lebih berkualitas dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik.

Bagi penyelenggara Pemilu, yakni KPU Palopo, melalui Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM KPU Kota Palopo, Abdullah Jaya Hartawan menjelaskan, golongan putih atau golput menyeruak di tengah tenggat pemilu presiden dan legislatif 2019 yang kurang lebih tinggal dua bulan.

Pro-kontra tentang golput pun mengalir tanpa akhir di percakapan media sosial maupun media daring. Fenomena ini adalah momok yang sangat berbahaya bagi demokrasi, karena jika suatu saat yang datang pada kotak suara secara nasional hanya orang yang mencalonkan beserta keluarga dan kerabatnya saja, hal itu merupakan tanda bagi kehancuran demokrasi itu sendiri.

Banyak usaha dari berbagai pihak untuk menekan kekuatan golput ini. Apa pun pemaknaannya, muaranya adalah satu, golput akan memengaruhi jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu. Menekan jumlah golput menjadi perhatian bagi KPU. Salah satu indikator sukses pemilu, adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

KPU menargetkan pada pemilu 2019 ini tingkat partisipasi sebesar 77,5 persen. Meningkat dibanding realisasi partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014 yang sebesar 75,11 persen. Itulah sebabnya KPU sangat rajin melakukan sosialisasi pemilu sampai pada kelompok masyarakat terkecil sekali pun.
Apakah terget tersebut akan tercapai? Jawabannya akan terlihat seusai pemilu nanti.

“Kami KPU Palopo pada prinsipnya mengimbau masyarakat tidak golput. Masyarakat diminta menggunakan hak pilih, masyarakat akan terdidik menjadi pemilih cerdas. Pemilih yang menggunakan haknya dengan pertimbangan rasional. Bukan pemilih yang secara rasional memutuskan untuk tidak memilih alias golput, ” kata Abdullah Jaya Hartawan, dalam rilisnya beberapa waktu lalu.

Upaya lainnya, lanjut Jaya, guna menurunkan angka Golput yakni dengan cara mendorong masarakat dan khususnya pemilih pemula dan muda yang biasanya disebut milineal untuk menyalurkankan suara atau hak pilihnya yang baik dan sebenar-benarnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Saat ini kami bersama Relawan Demokrasi yang dibentuk di sebelas basis semakin gencar menggelar sosialisasi, terutama bagi pemilih pemula dan juga massif melakukan aksi pencerdasan edukasi politik kepada masyarakat, ” jelas Jaya.

Hanya saja, lanjutnya, peran dan tanggungjawab peningkatan partisipasi publik pun, tidak cukup bila hanya dengan sosialisasi pemilu oleh KPU. Memahami perilaku pemilih, bisa menjadi kata kunci. Dan peran penting memahami pemilih ini harus dipikul oleh pemerintah dan partai politik (Parpol).(idr)

Click to comment

Most Popular

To Top