Luwu

Waspadai Keberadaan Orang asing

* Basmin Buka Rakor Timpora

BELOPA — Rapat koordinasi dan pengukuhan tim pengawasan orang asing (Timpora) tingkat kecamatan berlangsung, kemarin, di Hotel Subur Belopa. Dalam forum yang dilaksanakan Pemkab Luwu bekerjasama pihak kantor Imigrasi Kelas III Palopo menjadi momentum untuk mewaspadai masuknya orang asing di wilayah Kabupaten Luwu yang saat ini menghadapi momentum Pemilu 2019.

Bupati Luwu H Basmin Mattayang dalam sambutannya di hadapan pimpinan OPD dan para camat lingkup Pemkab Luwu sebagai peserta rakor, mengatakan, menghadapi momentum Pemilu 2019, saat ini suasana Kabupaten Luwu sangat kondusif, dimana kondisi ini harus tetap terpelihara dari berbagai potensi gangguan kamtibmas.

“Rakor pengawasan orang asing ini bertujuan menjaga stabilitas keamanan serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran berkaitan keimigrasian. Stabilitas Kabupaten Luwu ini sangat baik. Untuk itu saya berharap semua pihak harus menjaga kondisi ini, termasuk tugas kita dalam menjaga dari gangguan adanya potensi masuknya orang asing,” ungkap Basmin.

Lebih lanjut Basmin mengatakan, keberadaan orang asing yang ada di daerah tentu saja patut diwaspadai. Untuk para camat, lurah dan kepala desa senantiasa melaporkan secara berjenjang kepada pihak terkait jika terdapat orang asing yang datang di wilayahnya masing-masing.

“Sebetulnya mengidentifikasi secara fisik keberadaan orang asing itu mudah, baik dari postur tubuh maupun warna kulit yang berbeda dengan warga lokal. Hanya saja, yang perlu diwaspadai adalah gerak gerik mereka ditempat mereka tinggal. Untuk itu, jika ada tamu yang bermalam di desa silakan dilaporkan,” kata Basmin.

Basmin Mattayang menambahkan keberadaan Timpora sangat penting dalam membantu mengawasi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan warga negara asing di lapangan dan hal ini bukan hanya menjadi tugas instansi keimigrasian, melainkan tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah kecamatan dan masyarakat disekitarnya.

“Kita mulai dari diri kita sendirilah. Awasi diri kita, awasi keberadaan orang asing di lapangan. Mari tanamkan rasa cinta pada tanah air kita dengan menjaga stabilitas negara ini secara baik. Pak camat saya minta awasi daerahnya,” pinta Basmin.

Selain dihadiri sejumlah pejabat lingkup Pemkab Luwu dan jajaran Imigrasi Palopo, kegiatan ini juga dihadiri oleh aparat TNI-Polri serta para Camat se-Kabupaten Luwu.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Palopo, Raden Haryo Sakti, mengatakan, pembentukan timpora hingga tingkat kecamatan, karena mereka inilah yang paling mengetahui aktivitas warga di wilayahnya. ”Dengan adanya timpora di tingkat kecamatan, maka keberadaan orang asing akan lebih bisa teramati dengan baik,” kata R Haryo Sakti.

Menurut R Haryo Sakti, pengawasan terhadap orang asing sebenarnya sudah dimulai saat orang asing terus mengurus visa untuk mengunjungi Indonesia. ”Dalam tahap ini, pemohon visa akan ditanya maksud dan tujuan mengunjungi Indonesia,” ucapnya. Dan ketika tiba di Indonesia, petugas Imigrasi yang ada di bandara maupun pelabuhan juga akan melakukan hal serupa.

Ia juga membeberkan tugas dari timpora tingkat kecamatan ini tidak hanya mengawasi orang asing yang ada di wilayahnya. ”Melainkan juga melakukan sosialisas pada masyarakat mengenai regulasi yang mengatur keberadaan orang asing,” katanya.

Wakapolres Luwu, Kompol Abraham Tahalele yang juga tampil sebagai narasumber mengatakan, kehadiran orang asing biasanya memberi manfaat pula untuk masyarakat, tetapi tidak sedikit pula kehadiran orang asing justru membawa permasalahan sehingga patut diwaspadai.
“Jika mereka hadir dengan tujuan yang baik, saya kira tidak masalah.

Tetapi tidak sedikit pula kita jumpai adanya kasus orang asing yang ditangkap karena melakukan tindak pidana, seperti membawa dan mengedarkan barang haram Narkoba,” Kata Abraham.
Adapun keanggotaan Timpora tingkat kecamatan terdiri dari camat, kapolsek, dan danramil.

Diketahui, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah menindak sebanyak 4.672 orang asing yang melanggar aturan imigrasi sepanjang tahun 2018. Penindakan tersebut terdiri dari deportasi dan pengenaan biaya terhadap pelanggaran aturan.

Berdasarkan catatan Ditjen Imigrasi, sebanyak 299 warga negara Tiongkok telah ditindak. Jumlah tersebut merupakan jumlah warga negara terbanyak yang ditindak. Selain itu, warga negara Afganistan sebanyak 270 orang juga ditindak. Diikuti warga negara Vietnam 261 orang, warga negara Nigeria 253 orang, dan warga negara Malaysia 147 orang. (and/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top