Toraja

Inspektorat “Semprot” Dinkes

*Pada Sosialisasi BOK Lintas Sektor

RANTEPAO--Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Toraja Utara (Torut) menggelar sosialisasi Biaya Operasional Kesehatan (BOK) lintas sektor dan program tingkat kabupaten. Acara yang dihadiri Camat, Kepala Lembang, Lurah dan Kepala Puskesmas beserta jajarannya se Toraja Utara dibuka Wakil Bupati (Wabup) Taorut, Yosia Rinto Kadang, Senin, 25 Maret 2019.

Pada kesempatan itu, turut hadir Kepala Inspektorat Torut, Hendrik Lemon dan Kepala Dinas Kesehatan Torut, Elizabeth R Zakaria.
Hendrik Lemun SE, merasa kesal dengan kinerja Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Torut. Bahkan, pada kesempatan itu Kepala Inspektorat memarahi pegawai Dinkes Torut karena kinerja mereka dinilai lamban. Itu terkait para pegawai yang tidak membuat laporan pertanggung jawabannya setiap bulannya.

“Jangan dikasi gaji kalau belum masukan pertanggung jawaban,karena kalau tidak ada laporan pertanggung jawaban jadinya amburadul laporan keuangan. Jika diperiksa KPK bisa hancur kita, Jangan coba-coba bermain anggaran,” terangnya dihadapan Kepala Puskesmas, Kepala Lembang, Lurah dan Camat, siang kemarin.

Jika pertanggung jawaban tiap bulan tidak dikasi masuk, masih kata dia, maka apa yang apa yang bisa dikerjakan jangan hanya datang absen lalu pulang.

Kepala Inspektorat juga menyoroti hasil Studi Banding yang hanya terkesan habiskan Anggara, begitu pulang tidak tahu apa hasil dari studi banding itu. Karena itu pulang kembali nol, pergi kosong pulang nol.

“Seharusnya pulang dari studi banding terisi dan harus mengimplementaskan ilmu yang telah diperoleh, tapi nyatanya tidak sesuai hasil,” ujar Kepala Inspektorat ini.

Masih Kepala Inspektorat, menegaskan, terkait PKH masih banyak orang miskin yang tidak dapat. Justru yang tidak layak mendapatkan karena rata-rata kehidupan di kampung pake sarung putih dan sarung merah mala itu yang mendapatkan bantuan.

“Harusnya kepala Lembang mendata betul berapa yang miskin untuk diberi bantuan agar tidak salah dalam pendataan. Sehingga tepat sasaran dalam pendistribusian PKH tersebut. Kepala Lembang harusnya siapkan data-data agar tidak keteran saat diminta data dari inspektorat,” tutup Kepala Inspektorat mengeluh.(alb/ded)

Click to comment

Most Popular

To Top