Politik

Keluarkan Rekomendasi Perhitungan Ulang

Bawaslu Digugat Tolak

PALOPO-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo dilapor terkait pelaksanaan pemilu 2019. Diduga, pelaporan ini karena Bawaslu menolak mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara di KPU Palopo.

Gugatan ini dilayangkan caleg Hanura, Pratiwi Lanteng Bustami.
Sidang perselisihan tersebut dilakukan di ruang sidang Bawaslu Provinsi Sulsel, Jl Andi Pettarani Makassar. Dalam sidang tersebut caleg Pratiwi di dampingi oleh kuasa hukumnya Y.Jhody Pama’TAN,SH dan Abd.

Rahman,SH MH, dengan agenda sidang penyampaian hasil permohonan atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh komisioner Bawaslu Kota Palopo atas nama Dr.Asbudi dan kawan-kawan selaku ketua Bawaslu kota palopo dan Mahmuddin,S.Pi, dan kawan-kawan selaku ketua dan anggota PPK kecamatan Bara Kota palopo.

Kuasa hukum penggugat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang di kumpulkan dari beberapah TPS di Kota Palopo, tentang hasil perhitungan rekapitulasi jumlah suara di formulir pengisian telah di temukan banyak keanehan dan kejanggalan antara lain,
bahwa adanya banyak foto copy scan kotak pengisian yg dirubah angkanya tapi di tanda tangan basah oleh saksi di mana tanda tangan tersebut kelihatan secara kasat mata direkayasa dan diduga di palsukan.

Selanjutnya, bahwa tanda tangan saksi oleh partai-partai diduga di lakukan oleh satu orang saja karna garis-garis tanda tangan mirip semua yang di duga di palaukan. Selain itu
bahwa hasil foto copy scan plano saksi ada TPS yang hanya satu caleg yang diisi besaran suaranya sementara caleg lain tidak mendapat suara di TPS tersebut.

Demikian juga di dapatkan dari rekaman video melalui handphone. Dimana petugas TPS melakukan perhitungan kertas suara dalam satu garasi rumah dan hanya di hadiri oleh beberapah orang tanpa ada saksi.
Bahwa proses perhitungan suara melalui plano ada sangat terlihat jelas kalau nama saksi di scan nama tidak di tulia langsung oleh saksi yg bersangkutan.

“Bahwa dari sekian kejanggalan-kejanggalan tersebut di atas dalam waktu dekat akan membuat laporan secara resmi di kepolisian tentang adanya pemalsuan tanda tangan saksi yang di lakukan oleh oknum-oknum tertentu karena ini sangat jelas terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen negara,” katanya.

Ketua Bawaslu Palopo, Asbudi Dwi Saputra membenarkan adanya gugatan tersebut yang dialamatkan kepadanya dari partai Hanura terkait pelaksanaan pemilu 2019. Menurutnya, gugatan dikarenakan Bawaslu tak mengeluarkan rekomendasi untuk perhitungan suara ulang. “Ini terjadi saat rekapitulasi di tingkat KPU. Kami tidak mengeluarkan rekomendasi dikarenakan berbagai pertimbangan,” katanya, siang kemarin.

Adapun pertimbangan yang dimaksudkan adalah berdasarkan pasal 73 ayat 1 PKPU nomor 3 tahun 2019 tentang perhitungan suara ulang yang meliputi, perhitungan suara ulang di TPS atau perhitungan suara ulang di tingkat PPK. Selain itu, berdasarkan pasal 74 ayat 1 dan 2 PKPU nomor 3tahun 2019.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi Tingkat Kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 huruf b.

Lanjut Asbudi, bahwa berdasarkan pasal 75 PKPU 3 tahun 2017 penghitungan Suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK. “Bahwa Setelah mendengar penjelasan dari PPK Kecamatan Bara dan Panwaslu Kecamatan Bara, maka kami menyampaikan bahwa apa yang dimintakan oleh saudara saksi telah dipenuhi ditingkat kecamatan bahkan sampai tiga kali dilakukan penghitungan suara ulang sehingga tidak berdasar lagi jika dilakukan lagi pada tingkatan rekapitukasi perolehan suara di KPU Kota Palopo,” katanya.(rul)

Hadir dalam sidang itu adalah ketua bawaslu palopo Dr. Asbudi, ketua PPK kecamatan Bara Kota Palopo, Mahmuddin S.Pi dan ketua KPU Palopo, Abbas Johan,SH MH serta semua komisioner Bawaslu provinsi sulsel. (ary-rul)



Click to comment

Most Popular

To Top