Utama

THR Honorer Tak Masuk Postur APBD

PALOPO — Disaat pemerintah tengah memperjuangkan pembayaran THR bagi ASN secepatnya, nasib tenaga honorer K2 kian dianaktirikan.
Dengan pekerjaan yang cukup berat, terkadang menggantikan peran ASN, honorer pun tak mendapat alokasi anggaran THR di dalam postur APBD.

Di Luwu Raya, hampir semua daerah kompak tidak mengalokasikan anggaran THR bagi para honorer.
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara misalnya, tidak menganggarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga honorer.

“Di aturan tidak ada menyebutkan honorer diberikan THR, namun, hanya diberikan kepada PNS dan anggota DPRD,” terang Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Ir Baharuddin Nurdin saat ditemui Palopo Pos, Kamis 16 Mei, kemarin.

Menurut Bahar, sapaan akrab mantan Sekretaris Bappeda ini, memang honorer tidak mendapatkan THR, tidak ada dalam regulasi.
Terkait besaran Pemberian THR bagi PNS itu satu bulan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan umum.

Sementara salah satu tenaga honorer K2 Pemkab Lutra, Jamal berharap pemerintah juga mengakomodir para tenaga honorer mendapat THR. Pasalnya, mereka juga bekerja sama dengan jam kerja ASN. Karena itu, kata Jamal, patutlah jika honorer diberikan apresiasi.

Seperti, pemberian THR. “Kasian keluarga kami juga menghadapi lebaran, banyak kebutuhan,” ungkap Security RSUD Andi Jemma Masamba ini.

Hal yang sama juga dikatakan Plt Kepala BPKAD Kota Palopo, Samil Ilyas. Ia menyebutkan, kalau Pemkot Palopo, tidak mengalokasikan anggaran THR bagi tenaga honorer.

“Hanya PNS ji yang dianggarkan,” ucapnya singkat.
Adapun besaran THR yang akan diterima PNS, kata Samil sesuai dengan besaran gaji yang diterima setiap bulannya, berdasarkan golongan.

Honorer dapat THR

Jika pemda se Luwu Raya tidak mengalokasikan THR bagi para honorer, sejumlah daerah lainnya justru mengalokasikan. Seperti yang dilakukan Pemda Tanah Bumbu, Kalsel.

Bukan hanya PNS, para tenaga tidak tetap (PTT) dan honorer di Pemkab Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), juga akan mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar gaji bulanan.
Bahkan, para tenaga honorer juga mendapatkan gaji ke-13. “Juga satu bulan gaji untuk THR dan gaji 13,” kata Sekkab Tanbu, Rooswandi Salem.

Sementara, Pemkab Hulu Sungai Selatan (HSS), seperti tahun sebelumnya, tidak memberikan THR kepada tenaga honorer. “Tidak ada (THR,red),” sebut Kepala Badan keuangan Daerah (Bakeuda) HSS, M Noor.

Secara umum untuk Provinsi Sulsel sendiri, belum ada kabar apakah pemerintah menyiapkan THR dan gaji ke-13 bagi para honorer dan PPT. Apalagi, tidak ada aturan jelas mengenai pemberian THR bagi honorer.
Sementara, untuk pembayaran THR bagi PNS, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo memastikan paling telat 24 Mei 2019.

Sementara itu, pemerintah telah mengeluarkan landasan hukum sekaligus petunjuk teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya tahun 2019. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PM) Nomor 58/PMK/05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit dan pensiunan.

Di situ dijelaskan, besaran THR yang diberikan kepada PNS meliputi meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Sementara bagi pensiun PNS, besaran THR meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. (jun/idr)



Click to comment

Most Popular

To Top