Utama

Palopo “Quatrick” Raih WTP

* Di Era Wali Kota Judas Amir

MAKASSAR — Kota Palopo berhasil kembali meraih predikat WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Senin 20 Mei 2019, kemarin di Makassar.

Penghargaan itu diterima langsung Wali Kota Palopo, HM Judas Amir.
Ini adalah penghargaan WTP yang ke empat (quatrick) kalinya di raih Kota Palopo era kepemimpinan HM Judas Amir, dan menjadi WTP yang ke delapan sejak Kota Palopo berdiri.

Kota Palopo sebelumnya juga meraih WTP untuk pengelolaan anggaran pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan terakhir 2019.
Selain Kota Palopo, ada enam daerah lain di Sulsel yang mendapat.

Yakni, Kabupaten Bulukumba, Gowa, Bone, Soppeng, Sinjai, serta memberikan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kota Pare-pare.

Penghargaan diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, penanggungjawab pemeriksaan Wahyu Priyono disaksikan Ketua DPRD Kota Palopo Harisal A Latief, serta rombongan pejabat kepala Perangkat Daerah Pemkot Palopo, Camat dan Lurah, serta staf terkait, perihal keuangan daerah.

Melalui siaran pers humas, Wali Kota HM Judas Amir merasa bersyukur atas capaian itu. “Kami bersyukur. Ini sudah empat kali. Tentu ini adalah hasil kerja kita semua,” katanya.

Judas berharap, kedepannya dapat kembali mempertahankan prestasi tersebut. WTP dapat menjadi penyemangat Pemerintah Kota Palopo dalam mensejahterakan rakyatnya.

“Kita berharap agar kinerja semakin ditingkatkan lagi agar tahun berikutnya kita dapat kembali meraih penghargaan ini maupun penghargaan lainnya,” katanya.

Ditambahkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palopo, Samil Ilyas, laporan atas SPI dan kepatuhan, dimana untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut.

“BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan,” katanya.

Laporan WTP ini atas SPI dan kepatuhan ini untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan, disajikan dalam laporan nomor 28.B/LHP/XIX.MKS/05/2019 dan nomor 28.C/L HP/XIX.MKS/05/2019, tanggal 16 mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tersebut.

Sesuai dengan undang-undang nomor 15 tahun 2004 dan undang-undang nomor 15 tahun 2006 BPK setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan kecukupan informasi laporan keuangan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 3 Laporan utama yaitu LHP atas LKPD tahun anggaran 2018 LHP atas sistem Pengendalian internal (SPI) dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.

Sesuai dengan mandat pasal 20 dan pasal 21 undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas Hasil pemeriksaan BPK berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban memberi penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LHP ini DPRD sebagai lembaga perwakilan mempunyai fungsi pengawasan Menindaklanjuti temuan BPK antara lain dengan melakukan pembahasan bersama dengan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Itulah yang tertera dalam siaran pers Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 BPK Perwakilan Makassar.(idr)



Click to comment

Most Popular

To Top