Luwu Timur

Perusahaan Harus Bayar THR

*Paling Lambat H-7 Lebaran

MALILI –– Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja dan Perindustrian (Distrnsnakerin) Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Hubungan Industrial (HI) menegaskan agar perusahaan melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan paling lambat H-7 lebaran.

“Seluruh perusahaan di Kabupaten Luwu Timur agar memperhatikan jadwal pembayaran THR terhadap karyawannya paling lambat 7 hari sebelum lebaran,” tandas Nasrullah selaku Kepala Bidang HI kepada Wartawan Selasa 21 Mei 19 kemarin.

Menurutnya, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. “Ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan,” ujarnya.

Menurutnya, pembayaran THR ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Disinggung jumlah besaran THR kata Nasrullah, setiap pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah.

Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Lebih jauh Ia menjelaskan, bahwa untuk hubungan kerja PKWT (Perjanjian kerja waktu tertentu) ketika kontrak kerjanya berakhir sebelum hari raya tentu tidak dapat THR.

Sementara karyawan kategori Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT) jika kontraknya berakhir 30 hari sebelum hari raya tetap berhak mendapatkan THR, paparnya.

Keluarnya aturan tersebut maka diwajibkan perusahaan melakukan pembayaran THR, ketika hal itu tak diindahkan maka diberikan sanksi admistrasi dan diberikan denda 5 persen dari total THR.

“Oleh sebab itu, saya himbau kepada seluruh karyawan ketika tak mendapatkan THR-nya maka segera adukan atau konsultasikan ke kami (Distransnaker Lutim),” kuncinya. (krm/him)



Click to comment

Most Popular

To Top