Luwu Timur

Warga Mendesak Tutup Pabrik Latanindo

*Sawah Tercemar BBM, Petani Gagal Panen

MALILI — Teguran Sekda Lutim yang memerintahkan pabrik stone crusher PT Latanindo di Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur langsung direspon warga. Misalnya, Forum Alinasi Tambang Luwu Timur (FATAL) mendukung Pemkab untuk menutup permanen pabrik tersebut.

Menurut Ketua Forum Alinasi Tambang Luwu Timur (FATAL), Mashudi, Selasa 11 Juni 2019 kemarin, aktivitas pabrik stone chruser PT Latanindo sangat merugikan. Masyarakat gagal panen padi akibat sawahnya dicemari limbah bahan bakar minyak (BBM). Juga menyebabkan polusi udara terhadap masyarakat sekitar pabrik.

Selain itu PT Latanindo diduga tidak mengenal jam kerja karena karyawan bekerja sampai jam dua malam. Karyawan juga digaji di bawah standar sehingga melanggar UMR/UMK. “Pengambilan material di belakang Sungai Lembo dan dilakukan pada hari libur,” ungkap Mashudi.

FATAL juga membeberkan bahwa Perjanjian Kesepakatan Kompensasi dengan masyarakat sekitar perusahaan tidak ada. Konpensasi talangan dari perusahaan Latanindo tiap bulan tidak ada terhadap masyarakat yang mendapatkan dampak perusahaan.

Perusahaan ini juga mempekerjakan karyawan diluar aturan Depnaker dan aturan lembur yang tidak sesuai standar yaitu tanggal merah, hari Minggu, lembur otomatis diluar aturan 8 jam kerja yang sudah diterapkan pemerintah.

Tidak ada jaminan Jamsostek untuk Karyawan. Pembagian THR untuk masyarakat sangat nihil setiap tahun. Kendaraan PT Latanindo yang keluar dari perusahaan, muat atau tidak muat material sering melaju diluar batas kecepatan berlalu lintas.

”PT Latanindo diduga keras memiliki kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen sehingga dapat merugikan PAD Lutim. Karyawan setiap bulan digaji tanpa slip bukti, dan perjanjian agrimen Kesepakatan kerja antara perusahaan dan karyawan juga tidak ada,” terang Mashudi.FATAL menilai PT Latanindo kebal hukum.

Terungkap fakta pabrik batu pecah clouser dibangun di Kec Mangkutana tanpa dilengkapi dokumen izin mengelola serta melakukan tambang galian C yang tidak memiliki dokumen isin tambang dari Dinas Pertambangan Provinsi Sulsel sehingga dampak yang ditimbulkan sangat buruk buat masyarakat.

Makanya, masyarakat mengecam keras Direktur PT Latanindo segera melakukan ganti rugi atas kerugian masyarakat akibat dampak limbah yang mengaliri persawahan sehingga masyarakat gagal panen.
”Jika PT Latanindo tutup mata, maka kami akan menindaklanjuti ke ranah hukum Polres Lutim dan minta PT Latanindo segra ditutup sampai dilengkapi dokumen yang sah. Juga menangkap para pelaku penambang ilegal serta fasilitas yang digunakan,” tandasnya.

Pimpinan PT Latanindo, Rendi yang dikonfirmasi sebelumnya, membantah aktivitas pabrik di Mangkutana merugikan masyarakat. ”Laporan masyarakat itu tidak benar,” ucapnya. (akm/him)

Click to comment

Most Popular

To Top