Toraja

Serapan APBD Torut Capai 29,1 Persen

* Kepala DPPKAD: Yang dari Pusat Belum Cair

RANTEPAO — Kepala DPPKAD Toraja Utara, Matius Sampelalong menguraikan penyerapan anggaran belanja tahun 2019 hingga Triwulan II baru terealisasi sebesar 29,16 persen.

Matius menjelaskan, kalau APBD Kabupaten Toraja Utara TA 2019 sebesar Rp1.118..611.260.550, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp559. 817.628 .105,80 kemudian, belanja langsungnya Rp558.793.578.444,28.

“Dari APBD Kabupaten Toraja Utara untuk pendapatan yang Rp1.118 .611.206.550 , terealisasi sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar Rp325.610.953.802,82 dan realisasinya sekitar Rp29,16 persen, data yang saya ambil ini adalah data dari Sindak Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, dan data tersebut masih sekitar 1 persen yang belum di posting. Satu persen karena data di Sindak keuangan itu biasanya setelah di rekon ke kasda semua pertanggungjawaban masuk itu baru di posting,” jelas Mathius saat ditemui di kantornya, Kamis, kemarin.

Masih ia mengatakan, Pendapatan atau APBD Kabupaten Toraja Utara sampai dengan bulan Juni 2019 baru terealisasi sekitar 29,16 persen. Oleh karena dana-dana, transfer dari pusat, dana DAK. Karena dana DAK itu data kontrak dikirim ke kementerian keuangan baru di transfer dari sana yang tahap pertama, dan data kontrak itu sementara di LPSE masalah kontrak untuk pembangunan fisik, dan yang untuk non fisik itu sementara cair.

“Untuk dana transfer dari pusat yang dana-dana DAK itu nanti sekitar bulan Juli atau Agustus 2019 baru tahap pertama, itulah yang mengakibatkan realisasi APBD dalam hal pendapatan itu masih minim,” sebutnya.
Kemudian untuk belanja di Kabupaten Toraja Utara itu sebesar Rp1.118.611.206.550, terealisasi sampai dengan bulan Juni 2019 baru Rp193.661.903.664.

Realisasinya belanja itu baru 17,31 persen, di dalamnya itu ada belanja tidak langsung dan ada belanja langsung. Belanja tidak langsung itu adalah belanja pegawai (gaji ASN), dan belanja bantuan ke lembang, serta belanja hibah itu semua masuk di belanja tidak langsung.

Untuk belanja tidak langsung realisasinya 24,52 persen. Jumlah ini di dalamnya itu meliputi belanja PNS yang rutinnya setiap bulan, tapi kalau untuk belanja-belanja seperti belanja bantuan keuangan ke pemerintah Lembang itu, untuk tahap pertama tinggal beberapa Lembang yang belum ditransfer uangnya ke rekening lembang karena belum memasukkan semua persyaratan-peryaratan untuk kelengkapan dokumen tersebut.

Untuk belanja langsung Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp558.793.578.444,20. Realisasinya itu baru Rp56.374.169.778, sekitar 10,09 persen. “Kenapa baru 10,09 persen? Itu yang ada di Sindak Keuangan,” ujarnya.

Yang belum masuk terposting ini paling tinggi 1 atau 2 persen. Kenapa baru sampai seperti itu? Dijelaskannya, karena belanja modal bahwa dana-dana transfer dari pusat karena itu yang lebih banyak dana transfer dari pusat dibanding dengan Pendapat Asli Daerah (PAD), dan dana transfer dari pusat kebanyakan masuk di infratruktur, fisik, dan sementara untuk di tender. Serta dananya juga belum masuk di kas daerah.

“Kalau sudah ada dana transfer dari pusat ini harus direalisasikan. Itu outomatis harus direalisasikan,” sebutnya.

Realisasi serapan anggaran meningkat di kabupaten Toraja Utara itu ketika mulai kelihatan saat di akhir triwulan ketiga, itu akan melonjak nantinya, karena dananya sudah masuk dari pusat. (alb/idr)



Click to comment

Most Popular

To Top