Utama

LPAN: Tempatkan Pejabat Sesuai Kompetensi

Lembaga Pemantau Aparatur Negara (LPAN), Andreas Tandi Lodi

PALOPO — Rendahnya serapan anggaran yang dilakukan Perangkat Daerah (PD) menjadi perhatian Wali Kota Palopo. Pasalnya, sudah memasuki akhir Triwulan II, masih ada PD yang dibawah 20 persen. Bahkan ada hanya 1 persen.

Ketua Lembaga pemantau Aparatur Negara (LPAN) Andreas Tandi Lodi mengungkapkan, rendahnya serapan anggaran disetiap PD lingkup Kota Palopo yang telah memasuki akhir pertengahan tahun itu, merupakan ketidakseriusan pejabatnya dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian, katanya, sudah perlu Wali Kota Palopo HM Judas Amir mengevaluasi secara menyeluruh pimpinan mulai eselon II, III, dan IV, serta sesegera mungkin melakukan penyegaran. “Ya kalau bisa lewat mutasi berdasarkan kompetensi dari setiap ASN, serta berdasarkan latar belakang pendidikan,” ujarnya, saat dihubungi tadi malam.

Ia mencontohkan, di Dinas Pemuda dan Olahraga, sejumlah ASN di dispora yang pendidikannya adalah Sarjana Pertanian. “Kan lucu tidak nyambung. Berikut pejabat yang selalu pakai istilah ABS (asal bapak senang) sebaiknya segera ‘dibuang’ alias diparkir,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyinggung akan rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya kejenuhan pejabat saat ini, dan perlu dievaluasi menyeluruh.

“Saatnya generasi muda yang promosi karena pendidikan merekapun saat ini juga sudah lumayan,” sebutnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pendidikan Kota Palopo, Dr Suaedi menjelaskan, terkait dengan kinerja PD/SKP, kata Suaedi, itu tidak serta-merta menyalahkan individu.

“Yang harus diperhatikan minimal dua hal. Yaitu, sistem di dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan itu juga harus dievaluasi apakah tidak ada kendala di dalam sistem sampai membuat serapan rendah, lalu selanjutnya, jangan sampai SDM pejabat yang tidak sanggup melaksanakan aturan sistem itu,” kata Dr Suaedi, mantan Rektor Uncok, akhir pekan lalu.

Ia melanjutkan, kalau melihat sistem pemerintahan dan orangnya, keduanya perlu dievaluasi.
“Kalau terkait orangnya, tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi lalu menjadi alasan dia dicopot. Kalau saya harus ada evaluasi terhadap kinerja pejabat. Evaluasi dilakukan tim independen yang paham betul kinerja pejabat dengan melihat dari pelbagai indikator,” sebutnya.
Jadi, evaluasi dilakukan berdasarkan kinerjanya, bukan berdasarkan pribadinya atau dukungannya.

Setelah itu diketahui ini kelemahan mendasarnya jika secara personal. Barulah dicari orang yang bisa sesuai dengan kriteria jabatan yang diisi.
“Kalau bisa menggunakan banyak mekanisme indikator. Misalnya ada sistem seleksi terbuka, supaya kinerja pemerintahan dipimpin Wali Kota bisa lebih pesat perkembangan apabila diisi orang yang tepat,” ungkapnya.

Orang yang tepat di sini maksudnya adalah, orang atau pejabat yang setiap jabatan membutuhkan 1 kompetensi tertentu. “Jadi orang di atas butuhnya kompetensi ini. Lalu, yang kedua, selain juga harus bisa memahami sistem pemerintahan dibangun Pak Wali Kota, meskipun dia hebat tapi tidak nyambung dengan pimpinan (Wali Kota,red) akan sulit juga.

Jadi harus paham betul sistem yang dibangun Pak Wali Kota, dengan begitu ketika diinformasikan sudah langsung jalan. Jalan antara instruksi dengan pemahamannya, dan paham yang dilakukan, dan tahu apa maksud yang diinginkan pimpinan,” jelasnya.

“Kalau dia tidak paham mau pimpinan, lain diinginkan, lain dikerjakan, atau paham yang dinginkan tapi tidak tahu caranya,” pungkasnya.(idr)



Click to comment

Most Popular

To Top