Toraja

Kadinsos: BDT tak Bisa Diubah

*Terkait Penerima Bansos tak Merata

RANTEPAO–Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Toraja Utara (Torur) dr Henny Sarongallo, angkat bicara.

Itu terkait, banyaknya warga Torut yang tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan. Apakah itu rastra, Program PKH dan Bantuan Rumah layak huni.

Diakui bahwa banyak Kepala Lembang yang datang kepadanya untuk mengganti warga yang dianggap mampu lalu dialihkan kepada warga yang tidak mampu. Namun Kadinsos tetap berpegang pada Basic Data Terpadu (BDT).

Menurutnya, BDT tak bisa diubah. Jika itu dilakukan, maka sudah masuk ranah pelanggaran hukum.
Henny Saroangallo, memgatakan,semua yang mendapat bantuan sosial data yang dimiliki akan di tempel di kantor Lembang dan Kelurahan.

Itu dilakukan dengan harapan agar masyarakat datang dan melihat siapa yang layak dapat bantuan dan tidak.

“Jika sudah ditempel nama-nama yang mendapatkan bantuan di kantor Lembang/kelurahan masyarakat bisa tunjuk bahwa nama ini yang tidak layak dapat bantuan sosial karena dianggap mampu secara ekonomi dan kami juga sudah sosialisasikan di sembilan kecamatan serta akan lanjut di semua kecamatan, ” katanya kepada Palopo Pos, di ruang kerjanya, Kamis, 4 Juli 2019.

Diakuinya, banyak masyarakat yang seharusnya menerima tapi tidak ada didalam BDT. Hal itu sebenarnya tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda).

“Mudah-mudahan daerah kita kedepannya bisa membantu masyarakat yang kurang mampu agar nantinya kita bisa usulkan lewat anggaran dana desa (ADD). Saya kira ada posnya itu dan Pak Lembang tentunya yang lebih tahu tentang itu,” jelas Henny Sarongallo.

Sementara itu, Kabid Penanganan Fakir Miskin, Diece Elda, mengatakan, Bantuan sosial merupakan alokasi dari kementerian datanya langsung dari kementerian.

Daerah dalam hal ini Dinsos, hanya menyalurkan saja datanya Kementerian sosial sumbernya dari data statistik dan dibantu oleh Pemerintah setempat.

“Semua bantuan sosial itu berdasarkan BDT untuk semua penerima bantuan. Bansos itu terdiri dari Rastra, PKH dan Rumah tidak layak huni. Tidak ada yang bisa dapat Bansos jikabtidak terdaftar di BDT,” ungkap Diece Elda.

Masih kata Diece Elda, memang data BDT diakui juga pemerintah pusat bahwa ada errornya, Iklution Error dan exnklusion Error.

Pemerintah pusat yang mengeluarkan istilah ini, karena mereka sadari bahwa datanya tidak failed 100 persen ada errornya.

“Muncul juknis di masing-masing bantuan contohnya rastra, kalau memang Kepala Lembang menganggap ini tidak tepat sasaran dikembalikan ke Lembangnya. Lembangnya sendiri yang lihat mana yang harus diganti melalui musyawarah, karena bisa koq diganti setiap bulan,” pungkasnya.(alb/ded)



Click to comment

Most Popular

To Top