Toraja

Dinsos Pasangi Stiker Rumah Warga Penerima Rastra-PKH

RANTEPAO — Banyaknya warga yang mampu, namun tetap mendapatkan rastra dan PKH. Sehingga Kepala Dinas Sosial Toraja Utara akan meniru langka- langkah beberapa kabupaten di Sulsel, diantaranya, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Bone dengan membuat stiker yang bertuliskan Warga Miskin Penerima Bansos Rastra dan PKH.
Stiker ini kemudian akan ditempel di depan rumah warga penerima manfaat PKH dan rastra.

Hal ini diambil lantaran warga yang dikategorikan mampu namun terdaptar didalan sistem Basic Data Terpadu (BDT) sehinggah sulit untuk mengeluarkannya, adapun jika ingin dikeluarkan harus melalui musyawarah dilembang setempat bersama masyarakat, sehinggah nantinya dapat digantikan dengan warga yang betul-betul berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut.

“Kami tinggal menunggu desain stiker dari Kabupaten Yang telah melaksanakan,agar nantinya dengan menempel langsung stiker tersebut di rumah warga ,sehinggah kita berharap nantinya jika pemasangan stiker yang bertulisakn warga miskin yang mendapat bantuan Bansos dirumahnya ada yang mundur, jika setelah dipasang dirumah warga lalu dia mencabut berarti warga tersebut mampu karena malu dikataian Miskin,” kata dr Henny Sarongallo, Kadis Sosial Toraja Utara, Sabtu 6 Juli 2019, lalu.

Sementara terpisah Kepala Lembang Salu Sarre, Kecamatan Sopai,Toraja Utara Andi Surawijaya kepada Palopo Pos, Ahad 7 Juli 2019 mengatakan, terkait dengan langkah-langkah dengan melaksanakan musyawarah itu sudah kami lakukan. “Kami adakan musyawarah lembang dengan menghadirkan semua warga yang kurang mampu yang benar-benar miskin di Lembang Salu Sarre. Saat kami melakukan Musyawarah di Kantor Lembang kendalanya adalah Pemerintah lembang atau sesama warga harus menunjuk dan megungkapkan siapa diantara warga yang tidak mampu tersebut yang dianggap sudah layak,” sebutnya.

Hal inilah yang menjadi kendala karena baik pemerintah lembang atau masyarakat yang hadir tidak ada yang berani untuk menunjuk siapa yang mampu sehinggah dikeluarkan dari daftar BDT.

Lanjut Kalem Salu Sarre tuturkan jika pemerintah lembang menunjuk orang-orang yang sudah mapan dikawatirkan kedepan nantinya akan menjadi Bumerang buat kami Kepala Lembang, demikian pula dengan sesama warga masyarakat nantinya akan menimbulkan gesekan diantara mereka.

“Jadi agar semua aman tidak ada gesekan baik pemerintah Lembang dan masyarakat ,saya hanya bisa katakan pemerintah lembang cukup memberi masukan- masukan, lalu pihak terkait meninjau langsung ke lapangan untuk menyesuaikan dengan masukan kami, sehingga tidak terjadi gesekan antara warga masyarakat, tutup Pak Dede Sapaan akrab Keplem Salu Sarre ini.(alb/idr)

Click to comment

Most Popular

To Top