Luwu Timur

2 Mantan Petinggi Inco Dipenjara

*Dua Lainnya Masih DPO, Terbukti Garap Hutan Lindung

MALILI — Setelah tujuh tahun buron, dua orang mantan petinggi PT. Inco(sekarang PT. Vale) Sorowako, Luwu Timur, akhirnya dieksekusi oleh petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur.

Adalah mantan senior vice president PT. Inco bernama Chio D Bagun dan Ir. Ernest Lawrence, selaku senior Project PT. Inco, warga Negara Indonesia. Keduanya kini dijebloskan ke dalam Rumah Tahanan (Rutan) Masamba, Luwu Utara.

Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Luwu Timur, Irmansyah Asfari SH, mengatakan keduanya dieksekusi pada Jumat 19 Juli 2019 lalu. “Saat ini keduanya menjalani penahanan di Rutan Masamba sesuai perintah pelaksanaan putusan yang tertuang dalam Putusan pengadilan No B-01//P.4.36/Euh.3/07/2019,” ungkap Irmansyah Asfari, saat konfrensi pers di kantor Kejari Luwu Timur, Senin 29 Juli 2019 kemarin.

Sedangkan dua petinggi lainnya masih buron dan belum diketahui keberadaannya. Yakni Cladio Renato Chaves Bastos, yang juga selaku vice president PT. Inco, warga Negara Brasil dan Piter Wiilliem Louis Fenato yang merupakan General Maneger Project PT.Inco, Tbk warga Negara Canada,
Dalam kasus ini, kejaksaan menyita kendaraan alat berat yang digunakan Chiko D Bangun Cs untuk menjalankan aksinya dalam pembuatan jalur operasional perusahaan dalam kawasan hutan lindung serta uang denda sebesar Rp5 miliar.

Irmansyah Asfari menambahkan, sebelumnya pada tanggal 23 Februari 2017, PT. Vale telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), namun Mahkamah Agung dalam Putusanya Nomor 87 PK/PID.SUS/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 menolak permohonan PK dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan PK tersebut tetap berlaku.

Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2019, terpidana Ciho D. Bangun dan Terpidana Ir.Ernest Lawrence Parulian Marpuang mengajukan permohonana PK di Pengadilan Negeri Malili. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2014 menyebutkan bahwa permohonan PK khususnya dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.

Permohonan PK yang dilakukan lebih dari satu kali hanya dibolehkan apabila ada suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana.

“Untuk sidang PK ini telah kami laporkan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis dan kami akan kawal pelaksanaan dari sidang pemeriksaan PK tersebut,” tandas Irmansyah.

Seperti diketahui, persoalan tersebut berbuntut di Pengadilan Negeri Malili dalam putusan no 103/PID B/2011/PN.ML, namun putusan PN Malili membebaskan terdakwa dengan pertimbangan dianggap tidak terbukti dikarenakan tanda tapal batas hutan tidak berada di TKP, kemudian PJU gelar Kasasi. Alhasil terdakwa petinggi perusahaan tersebut ditetapkan putusan Mahkama Agung (MA) No 1279 k/pidsus/2012 dengan hukuman dua tahun penjara dan denda lima miliar.

Terbukti turut serta menggunakan kawasan secara tidak sah sesuai uu no 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dan tidak mengntongi izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan.

Aksi ini tercium, bermula ketika pihak masyarakat lingkungan melakukan pengaduan adanya tindakan yang di lakukan pihak perusahan, dalam mengelola hutan yang berstatus kawasan hutan lindung untuk dibuat jalan raya operasional perusahaan dari blok Soroako menuju Bahudopi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Sulawesi Tengah, dengan ukuran sepanjang 800 meter dan lebar lima meter.

Sementara kawasan tersebut, diatur dalam perlindungan kawasan hutan lindung sesuai dengan SK menteri kehutanan Ri nomor SK 434/Menhut – 11/2009, selain penetapan hukuman terdakwa petinggi PT. Inco, Negara juga merampas beberapa kendaraan yang mereka gunakan dalam memperlancar aksinya. (krm/him)

Click to comment

Most Popular

To Top