Metro

DPRD Kunjungi Lokasi Tanah di Jl Bakau

*Usut Pembelian Lahan di Balandai

BALANDAI — DPRD Kota Palopo terus mengusut pembelian lahan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo yang terletak di Jalan Bakau, Balandai.

Bahkan, beberapa anggota DPRD melakukan peninjauan lokasi yang dibebaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu itu sejak 1980. Adapun kunjungan ini, beberapa anggota DPRD Palopo, yakni Islamuddin, Alfri Jamil, Budirani, dan Bakri Tahir melakukan kunjungan ke lokasi untuk memastikan status lahan itu, Selasa 13 Agustus 2019.

Bahkan, di lokasi tersebut, turut hadir pihak Dinas Pertanahan, warga setempat, termasuk pihak yang menjual lahan tersebut.
Salah satu warga sekitar, Ansar mengungkapkan jika lahan yang terletak sebelah timur SMAN 4 itu murni telah dibebaskan pemerintah waktu itu. Warga yang bermukim di lokasi itu sebelumnya rela berpindah tempat dikarenakan pemerintah akan mendirikan fasilitas umum, seperti sekolah dan rumah ibadah.

“Memang benar lahan ini sudah dibebaskan. Pemerintah waktu itu akan membangun sarana umum. Atas dasar itulah warga yang mendiami lahan itu berpindah karena pemerintah membebaskannya dengan tujuan akan dilakukan pembangunan,” kata Ansar.

Ansar mengakui sempat melakukan protes terhadap pihak yang rencananya akan mendirikan sebuah bangunan pribadi dari salah seorang yang dekat dengan Bupati Luwu, Abdullah Suara waktu itu.
Hanya saja itu gagal dan warga setempat menolak karena tidak sesuai janji pihak Pemerintah sebelumnya.

“Bahkan sebelumnya lahan ini terdapat tiga sertifikat dengan objek yang sama. Dan kami juga memang pernah mencari data-data atas status lahan itu dan rupanya sebagian dari lahan yang dibebaskan ini tidak memiliki daftar aset di Pemkab Luwu,” terang Ansar kepada anggota DPRD saat berada di lokasi tersebut.

Anggota DPRD Palopo, Islamuddin mengatakan bahwa terjadi pembayaran atas pembelian lahan itu kepada Pemkot Palopo 2017 lalu. Hanya saja bagi politisi Demokrat ini lahan tersebut sebelumnya dibebaskan dan malah Pemerintah sendiri yang membelinya. Artinya terjadi pembayaran dua kali dengan menggunakan dana APBD.

Selanjutnya, Bakri Tahir mengatakan lahan yang dibeli Pemkot Palopo seluas 1,4 hektar itu yang dibeli 2017 dipastikan sudah dibebaskan Pemkab Luwu pada 1980. Bakri juga memperlihatkan beberapa bukti surat keterangan terkait pembebasan lahan itu. Untuk itu pihaknya akan menindak lanjuti perihal ini.

“Persoalan ini kami laporkan ke BPKP. Selanjutnya, pihak BPKP akan melakukan pemeriksaan terkait masalah ini. Karena kuat dugaan jika lahan yang dibeli Pemkot Palopo ini sudah dibebaskan sebelumnya,” tegas Bakri.(rul/rhm)



Click to comment

Most Popular

To Top