Metro

Banggar tak Setuju Anggaran Jalan

*Pemeliharan Berkala Rp6,9 Miliar

TOMPOTIKKA — DPRD Palopo bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pemkot Palopo melaksanakan pembahasan Perubahan APBD 2019, di Kantor DPRD Palopo, Senin 19 Agustus 2019.

Kali ini, anggota DPRD Palopo yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) tidak menyetujui beberapa penganggaran terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pihak pemerintah.

Salah satu anggota TAPD Pemkot Palopo, Raodah yang juga merupakan Kabid Anggaran BPKAD Kota Palopo menyampaikan adanya usulan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palopo dalam membutuhkan anggaran senilai Rp6,9 Miliar untuk pemeliharaan berkala terhap beberapa ruas jalan yang masuk dalam paket tujuh dan delapan.

“Sesuai usulan Dinas PUPR bahwa dibutuhkan anggaran Rp6,9 Miliar untuk pemeliharaan secara berkala terhadap beberapa ruas jalan,” katanya.
Usulan ini langsung mendapat reaksi dari anggota Banggar DPRD Palopo, Budiman. Politisi PPP ini menilai anggaran senilai Rp6,9 Miliar itu sebaiknya dialokasikan kepada Perangkat Daerah (PD) yang ada di lingkup Pemkot Palopo sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Bagi kami anggaran pemeliharaan paket jalan ini tidak terbilang penting. Sebaiknya anggaran ini dialokasikan kepada semua PD untuk peningkatan mutu pelayanan,” katanya.

Sebab bagi Budiman, di Kota Palopo tidak hanya satu PD yang memiliki peran penting. Misalnya Dinas PUPR yang membutuhkan anggaran sebesar itu terkesan bahwa dinas inilah yang dianggap urgen.
Bahkan, lanjut Budiman, adanya usulan anggaran sebesar itu biaya pemeliharaan hanya menguntungkan oknum tertentu.

“Jangan sampai usulan ini adalah pesanan yang nantinya hanya meguntungkan orang tertentu. Lagi pula masih terdapat 10 paket jalan yang belum tender,” kata Budiman.

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, Hj Hasriani dan Islamuddin dan dihadiri anggota DPRD lainnya, termasuk TAPD Pemkot Palopo. (rul/rhm)

Click to comment

Most Popular

To Top