Luwu

Wakil Rakyat Beri Syarat Ke Bupati

* Untuk Lanjutkan Bahas Rancangan APBD-P TA 2019

BELOPA—Lembaga legislatif DPRD Kabupaten Luwu Senin (19/8) kemarin menggelar sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Luwu atas di dorongnya draft Ranperda APBD-Perubahan 2019 kabupaten Luwu. dihadapan Bupati Luwu Drs H Basmin Mattayang, para wakil rakyat memberikan tiga syarat kepada Bupati Luwu sekaitan pembahasan R-APBD Perubahan 2019.

“Setelah kami mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Luwu dan jawaban Bupati Luwu, maka kami sampaikan, lembaga legislatif dapat melanjutkan pembahasan Ranperda APBD-Perubahan dengan catatan, Bupati Luwu harus melakukan tiga hal, ” ungkap Ketua DPRD Luwu Andi Abdul Muharrir.

Pertama, kata Andi Abdul Muharrir, meminta Bupati Luwu selaku pihak eksekutif untuk tidak mengeluarkan surat perintah kepada seluruh pejabat OPD untuk melakukan perjanalan dinas keluar daerah. Kedua, meminta kepada Bupati Luwu agar dalam proses pembahasan tidak mengirim pejabat maupun staf pegawai yang tidak memiliki kompetensi dalam kaitan pembahaan Ranperda APBD Perubahan 2019 Kabupaten Luwu.

” Ketiga, kami minta kepada Bupati Luwu untuk memerintahkan kepada pejabat OPD lingkup Pemkab Luwu untuk menyiapkan segala dokumen yang mendukung proses pembahasan Ranperda APBD-Perubahan 2019 Kabupaten Luwu. Permintaan ini kami harapkan menjadi atensi kita semua, ” Kata Andi Abdul Muharrir

Sebanyak delapan fraksi di parlemen DPRD Kabupaten Luwu, Senin (19/8) memberikan pandangan umumnya sekaitan didorongnya Ranperda APBD-Perubahan Tahun anggaran 2019 Kabupaten Luwu, seperti yang diutarakan Yamin Annas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Luwu yang meminta Bupati Luwu selaku pihak eksekutif mempertimbangkan tiga hal, sekaitan pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2019.

” Sebelum kita melanjutkan pembahasan Ranperda APBD-Perubahan 2019, kami merekomendasikan tiga hal kepada Bupati Luwu, pertama kami minta kualitas belanja daerah ditingkatkan dimana sebaiknya seluruh kegiatan OPD memiliki komitmen bersama dengan pihak legislatif. Kedua, kami minta mutasi yang dilakukan betul-betul mempertimbangkan keahlian pegawai. Ketiga, kami mendorrong adanya peningkatan PAD dengan memaksimalkan peran Perusda dan PDAM Luwu, ” kata Yamin Annas. (and/rul)

Click to comment

Most Popular

To Top