Pendidikan

Perguruan Tinggi Buka Kelas Jauh akan Disanksi Berat, Ini Penegasan Prof Jasruddin

Kepala LLDKTI Wilayah IX Sulawesi, Prof Dr Jasruddin, M.Si saat berdialog dengan Pimpinana PT se Tana Luwu dan Tana Toraja di Aula Rumah Sakit Mega Buana Palopo, Selasa, 27 Agustus 2019

* Dari Dialog LLDIKTI dan APTISI Komisariat Tana Luwu dan Tator

PALOPO– Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi, Prof Dr Jasruddin, M.Si mengingatkan kepada perguruan tinggi agar tidak melanggar Permen Nomor 51 tahun 2018 pada pasal 67 dan pasal 73 mengenai penyelenggaraan kelas jauh di luar domisili.

Hal tersebut disampaikannnya, pada dialog Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah IX Sulawesi, Komisariat Tana Luwu dan Tana Toraja gelar dialog bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX Sulawesi, di Aula Rumah Sakit Mega Buana Palopo, Selasa 27 Agustus 2019.

Dikatakannya, bila ada yang melakukan pelanggaran tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai Permen Nomor 51 Tahun 2018 pada pasal 67 dan pasal 73. Karena untuk pembelajaran jarak jauh di luar domisili Perguruan Tinggi memperoleh ijin secara tertulis dari Direktur Jenderal pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dikti.

“Untuk pembelajaran yang dilaksanakan di daerah berbatas langsung dengan domisili harus mendapat ijin secara tertulis dari Kepala LLDikti IX Sulawesi,” sebutnya.

Menurutnya, kalau hal itu tidak diindahkan maka mereka akan menerima sanksi. Sanksi yang diberikan pada pasal 73 yakni sanksi administrasi berat berupa pencvabutan izin program studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (3) huruf b. Juga dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik.

Disebutkan, pada pasal 68 ayat (3) ada beberapa poin-poin penting sanksi yang diberikan di antaranya penghentian bantuan keuangan, hibah, dan atau bentuk bantuan lainyang diperuntukkan bagi perguruan tinggi.

Selain itu, lanjutnya, penghentian layanan pemerintah bagi perguruan tinggi, penghentian penerimaan mahasiswa baru, larangan melakukan wisuda, penghentian proses usul pembukaan Program Studi baru, dan penarikan dosen yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan.

Sementara itu, untuk pasal 73 ayat 2, disebutkan bahwa perguruan tinggi yang dikenakan sanksi administratif berat harus mengumumkan pencabutan izin Program Studfi melalui media massa nasional.

Pada kesempatan tersebut dirinya juga menyampaikan tentang hasil pemeringkatan dan klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2019. Selain itu memberikan masukan dan motivasi kepada pimpinan dan seluruh civitas Perguruan Tinggi khususnya Tana Luwu Tana Toraja. Yakni bagaimana meningkatkan tata kelola dengan baik dan memenuhi syarat-syarat penilaian sehingga dapat menaikkan peringkat Klasterisasi.

Untuk diketahui APTISI Komisariat Tana Luwu Tana Toraja yang diketuai Dr. Nilawaty Uli, S.ASi Apt, M.Kes melakukan beberapa kegiatan seminar dan workshop yang diikuti oleh Perguruan Tinggi Tana Luwu Tana Toraja di Bulan Agustus ini termasuk dialog penguatan lembaga PT yang digelar bersama LLDIKTI di RS Mega Buana Palopo.

”Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Moga apa yang dilakukan APTISI Komisariat Tana Luwu Tana Toraja makin eksis ke depan,” kata Ketua Stikes Mega Buana ini. (indra rachman)

Click to comment

Most Popular

To Top