Utama

Raja-raja Dukung Pembentukan Provinsi Luwu Raya

* Di Musyawarah Agung FKN XIII

PALOPO — Raja, Sultan, dan Datu menggelar Musyawarah Agung di gedung ruang pola kantor Wali Kota Palopo, Selasa malam, 10 September 2019. Dari pertemuan yang berlangsung hingga pukul 23:30 Wita, kemarin malam, dihasilkan sejumlah rekomendasi.

Yang Mulia Datu Luwu XL, La Maradang Mackulau Opu To Bau SH membacakan lima poin rekomendasi. Dimulai dari Raja, Sultan, Datu merekomendasikan pembuatan Undang-Undang tentang Keraton/kerajaan.  “Rekomendasi tersebut disampaikan langsung oleh Datu Luwu, La Maradang Andi Mackulau Opu To Bau dengan mengatakan, rekomendasi tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi payung hukum keraton,” kata Datu Luwu.

Hingga saat ini, kata Datu Luwu, belum ada undang-undang sendiri tentang keraton, yang ada itu hanya Perda. Padahal UU khusus keraton akan sangat penting nantinya untuk digunakan dalam mengatur penganggaran dari pemerintah dan mengatur seluruh sistem keraton.

Datu Luwu juga menyebutkan, rekomendasi raja, sultan mendukung sepenuhnya pembentukan Provinsi Luwu Raya, dan menjadi daerah istimewa Luwu Raya. “Melalui Forum musyawarah agung ini, Kedatuan Luwu akan mendorong terbentuknya forum komunikasi daerah pemekaran agar supaya melalui forum inilah nantinya yang akan berbicara dengan pemerintah untuk mencabut moraturium pemekaran daerah,” tegasnya.

Selain itu, Datu Luwu juga menyatakan sikap terkait permasalahan separatisme Papua dan Aceh sedapat mungkin diselesaikan secara baik sesuai peraturan perundangan dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. “Kedatuan Luwu juga merekomendasikan perlunya penguatan peran keraton sebagai mitra pemerintah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan guna membumikan budaya dalam kehidupan,” sebutnya.

Adapun Sekertaris Jendral Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIKN), Gusti Raden Ayu Wandansari Koes Moertiyah menyebutkan, melalui penyelenggaraan musyawarah agung ini, FKN XIII dijadikan sebagai pondasi baru untuk elibatkan seluruh komponen baik itu pemerintah, maupun pemerhati budaya untuk meciptakan FKN yang lebih baik.

“Kita harus memberi ruang yang lebih luas dan manfaat yang lebih besar agar perjuangan dalam menata kembali keraton kini bisa menyerap aspirasi lebih banyak” beber Gusti Raden Ayu Wandansari Koes Moertiyah yang akrab disapa Gus Moer.

Setelah berlangsungnya musyawarah agung tersebut, disepakati pelaksanaan FKN XIV tahun 2014 berlangsung di Provinsi Bali dengan ditandai penyerahan Bendera Pataka FKIKN dari Sekjen FKIKN, Gus Moer kepada Raja Pemecutan Cokorda Pemecutan XI.

Kegiatan selanjutnya dilanjutkan pemberian cendera mata dari Sultan Kutaringin XIV, Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah kepada Sekjen FKIKN, Gus Moer, Datu Luwu, Andi Mackulau, dan Wali Kota Palopo, HM Judas Amir yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan, Karno SSos selaku penanggungjawab acara. (ali/idr)

Click to comment

Most Popular

To Top