Utama

UMP Sulsel Bertambah Rp243.418

* Dari Rp2.860.382 Menjadi Rp3.103.800

PALOPO — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51%. Itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Gubernur wajib mengumumkan kenaikan UMP 2020 pada 1 November.
“Dalam pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali kota dan/atau wakil Wali kota,” demikian dikutip dari SE Menaker, Kamis (17/10/2019).

Apabila teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tetap tidak dipatuhi, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan diberhentikan sementara selama 3 bulan.

Selanjutnya, jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara tapi tetap tidak menaikkan UMP, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Sanksi tersebut sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang diatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan pasal 78 ayat (2), pasal 80 dan pasal 81.

Gubernur menetapkan UMP dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov). Berikutnya, UMK tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2019.

Di Provinsi Sulsel khususnya, UMP pekerja tahun 2019 sebesar Rp2.860.382. Jika ditetapkan nantinya dengan kenaikan 8,51 persen di tahun 2020, akan menjadi Rp3.103.800. Jadi akan ada kenaikan Rp243.418.

Palopo

Di Palopo, Kepala Disnaker Kota Palopo, Kodrat R , S.Sos, M.Si menyampaikan jumlah perusahaan yang terdaftar di Disnaker di Kota Palopo sebanyak 563 perusahaan. Dimana jumlah pekerja/buruh sebanyak 5.173 orang.

Ditambahkan, Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Disnaker Palopo, Subair, penetapan UMP 2020 akan ditetapkan Gubernur Sulsel, Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah MAgr, melalui surat keputusan gubernur Sulsel.

Jika pada UMP tahun 2019 dalam keputusan itu, ditetapkan UMP Susel sebesar Rp2.860.382 per bulan, yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, yang harus diberlakukan sejak Januari 2019.
Ia mengatakan, UMP yang baru nantinya wajib diberlakukan bagi perusahaan yang memiliki aset Rp250 juta ke atas.

“Kewajiban untuk penerapan UMP ini tidak berlaku bagi usaha kecil mikro (UKM) yang asetnya di bawah Rp250 juta,” jelasnya.
Subair mengatakan, bagi perusahaan yang memenuhi syarat dan tidak menerapkan UMP sesuai dengan keputusan ini, maka sanksi pidana dan perdata menanti.

“Sesuai UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, jika tidak menerapkan UMP, maka bisa disanksi pidana 1-4 tahun, dan denda hingga Rp100 juta – Rp400 juta,” terangnya.

Subair juga menjelaskan, kenaikan UMP menjadi Rp2,8 juta per bulan itu diambil dari hitungan kenaikan 8% UMP di Indonesia. Sehingga di Sulsel naik menjadi Rp2,8 juta, dari Rp2,6 juta di 2018.(idr)

Prakiraan UMP 2020 di 34 Provinsi:

1. Nangroe Aceh Darussalam dari Rp 2.916.810 jadi Rp 3.165.030
2. Sumatera Utara dari Rp 2.303.403 jadi Rp 2.499.422
3. Sumatera Barat dari Rp 2.289.228 jadi Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan dari Rp 2.804.453 jadi Rp 3.043.111
5. Riau dari Rp 2.662.025 jadi Rp 2.888.563
6. Kepulauan Riau dari Rp 2.769.683 jadi Rp 3.005.383
7. Jambi dari Rp 2.423.889 jadi Rp 2.630.161
8. Bangka Belitung dari Rp Rp 2.976.705 jadi Rp 3.230.022
9. Bengkulu dari Rp 2.040.000 jadi Rp 2.213.604
10. Lampung dari Rp 2.240.646 jadi Rp 2.431.324
11. DKI Jakarta dari Rp 3.940.973 jadi Rp 4.276.349
12. Banten dari Rp2.267.965 jadi Rp 2.460.968
13. Jawa Barat dari Rp 1.668.372 jadi Rp 1.810.350
14. Jawa Tengah dari Rp 1.605.396 jadi Rp 1.742.015
15. Jawa Timur dari Rp 1.630.059 jadi Rp 1.768.777
16. DIY dari Rp 1.570.922 jadi Rp 1.704.607
17. Bali dari Rp 2.297.967 jadi Rp 2.493.523
18. NTB: dari Rp 2.012.610 jadi Rp 2.183.883
19. NTT dari Rp 1.793.293 jadi Rp 1.945.902
20. Kalimantan Selatan dari Rp 2.651.781 jadi Rp 2.877.447
21. Kalimantan Timur dari Rp 2.747.561 jadi Rp 2.981.378
22. Kalimantan Barat dari Rp 2.211.500 jadi Rp 2.399.698
23. Kalimantan Tengah dari Rp 2.663.435 jadi Rp 2.890.093
24. Kalimantan Utara dari Rp 2.765.463 jadi Rp 3.000.803
25. Sulawesi Selatan dari Rp 2.860.382 jadi Rp 3.103.800
26. Sulawesi Utara dari Rp 3.051.076 jadi Rp 3.310.722
27. Sulawesi Tenggara dari Rp 2.351.870 jadi Rp 2.552.014
28. Sulawesi Tengah dari Rp 2.123.040 jadi Rp 2.303.710
29. Sulawesi Barat dari Rp 2.369.670 jadi Rp 2.571.328
30. Gorontalo dari Rp 2.384.020 jadi Rp 2.586.900
31. Maluku dari Rp 2.400.664 jadi Rp 2.604.960
32. Maluku Utara dari Rp 2.508.092 jadi Rp 2.721.530
33. Papua dari Rp 3.240.900 jadi Rp 3.516.700
34. Papua Barat dari Rp 2.934.500 jadi Rp 3.184.225



Click to comment

Most Popular

To Top