Opini

Demonstrasi di Indonesia dan Hongkong

Oleh: Andi Muhammad Irvandi Thamrin S.IP

(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia) 

Sebuah negara dalam sistem pemerintahan demokrasi, demonstrasi merupakan hal lumrah bagi setiap warga negara dan dijamin dalam konstitusi, dalam beberapa periode sejak Indonesia merdeka, beberapa kali terjadi demonstrasi besar, sebut saja pada tahun 1998 pada saat itu masyrarakat yang diwakili oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut reformasi tata kelola negara Republik Indonesia yang mana pada saat itu pemerintah yang dipimpin presiden Soeharto yang terkesan otoriter berusaha untuk ditumbangkan dan berganti ke demokrasi seutuhnya, dimana kebebasan berpendapat tidak dibatasi lagi.

Pada era sekarang pasca reformasi, muncul kembali demonstrasi besar yang menuntut agar dibatalkannya kebijakan pemerintah mengenai RKUHP, RUU KPK dan RUU lainnya hal ini dituntut karena banyaknya pasal kontroversial di dalam RKUHP maupun RUU KPK, demonstrasi tidak hanya terjadi di ibu kota Jakarta tapi juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dalam kasus RUU KPK mahasiswa dan beberapa masyarakat menganggap RUU tersebut syarat akan kepentingan elit politik karena malah akan melemahkan kinerja KPK kedepannya dalam statusnya sebagai lembaga independen negara yang menjadi harapan masyarakat dalama menangani kasus korupsi, sedangkan mengenai RKUHP banyak pasal kontroversial yang mesti dikaji ulang lagi karena terlalu mencampuri ranah privasi individu, presiden Jokowi pun mengakui hal tersebut dalam keterangan persnya di media lokal beberapa waktu yang lalu.

Hal yang serupa juga terjadi di negara negara demokrasi seperti di hongkong, proses demonstrasi juga dilakukan bagi mereka yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahnya. Hong Kong jadi bagian dari China pada 1997 setelah diserahkan oleh kolonial Inggris. Namun berdasarkan perjanjiannya, Hong Kong masih menerapkan sistem pemerintahan, sosial, dan politik mereka sendiri, berbeda dengan sistem satu partai China. Itulah sebabnya ada istilah “satu negara, dua sistem” untuk wilayah berpenduduk 7,3 juta orang ini. Di wilayah semi-otonom Hong Kong, rakyat punya kebebasan lebih banyak dalam menggelar aksi protes, mengkritik pemerintah, hingga kebebasan media. Hal-hal tersebut adalah kemewahan di China.

Gejolak demonstrasi di Hong Kong tahun ini dimulai ketika seorang pemuda Hong Kong yang melakukan pembunuhan di Taiwan tidak dapat diekstradisi untuk dihukum di mana ia melakukan kejahatan. Chan berhasil kabur ke Hong Kong. Taiwan telah meminta agar Chan diekstradisi, namun tidak bisa karena tak punya perjanjian untuk itu. Lewat kasus ini RUU Ekstradisi diajukan ke parlemen oleh pemerintah hongkong agar tidak terjadi masalah serupa kedepannya dan menghindarkan stigma negatif bahwa hongkong adalah tempat pelarian para kriminal. Namun hal ini mendapat pertentangan dari masyarakat hongkong yang pro demokrasi karena mereka menganggap hal ini bisa saja menjadi cara china untuk mengontrol hukum bahkan mengontrol pemerintahan hongkong ke depannya.

Perbandingan Demonstrasi di Indonesia dan Hongkong

Didalam proses demonstrasi kedua negara yakni Indonesia dan hongkong memiliki persamaan dan perbedaan. Dilihat dari tujuannya Indonesia maupun hongkong sama-sama ingin membatalkan produk hukum yang akan disahkan pemerintahnya masing-masing, Indonesia dalam hal ini menuntut pemerintah untuk membatalkan pengesahan RKUHP dll, dan menekan  presiden untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang – undang (perppu) KPK karena menganggap UU KPK yang terbaru hanya akan melemahkan KPK, sedangkan Hongkong menuntut pemerintahnya agar membatalkan pengesahan RUU Ekstradisi.

Persamaan kedua, yaitu media sosial digunakan sebagai alat untuk menghimpun kekuatan dan support dari masyarakat luas contohnya di Indonesia muncul tagar #GejayanMemanggil, #ReformasiDikorupsi dll, hal ini membuat masyarakat luas banyak yang memberikan dukungan terhadap para demonstran yang turun kejalan karena melihat ada yang tidak beres dengan kebijakan pemerintah dan elit politik yang sedang di rancang bersama sama untuk melemahkan sebuah lembaga anti korupsi, sama halnya di Indonesia, pemerintah Hongkong menganggap media sosial menjadi media buat para demonstran untuk menghimpun kekuatan sekaligus menyatukan pikiran dan aspirasi yang akan mereka suarakan melalui demonstrasi. Respon kedua pemerintah pun sama dengan mengancam akan mematikan akses internet untuk meredam demonstrasi.

Persamaan ketiga, yaitu sama-sama berujung bentrok baik di Indonesia maupun hongkong,  untuk meredam demonstrasi aparat menembakkan gas air mata ke arah demonstran, sebaliknya demonstran merespon dengan melempar batu bahkan menghancurkan beberapa faslilitas publik. Bahkan di Indonesia sampai ada yang menelan korban jiwa karena ada oknum aparat yang represif dengan menembakkan peluru tajam ke arah demonstran.

Sedangkan pola pola perbedaan demonstrasi di Hongkong dan Indonesia, yaitu di Hongkong demonstran menggunakan pakaian serba hitam dan mengunakan payung sebagai simbol protes terhadap kebijakan pemerintah, sedangkan di Indonesia demonstran menggunakan almamater masing – masing kampus dan membawa simbol simbol organisasi Gerakan, perbedaan yang kedua dari segi waktu, demonstrasi di Indonesia hanya memakan waktu beberapa hari saja padahal jika dilihat dari jumlah tuntutannya lebih banyak dari hongkong, beda dengan hongkong yang hingga saat ini demonstran di hongkong masih turun ke jalan, sejak RUU Ekstradisi digaungkan  pemerintah harus menghadapi demonstran hongkong hampir tiap pekan. Singkatnya waktu demonstrasi di Indonesia bisa jadi karena aksi ini merupakan spontanitas masyrakat terhadap isu isu yang berkembang tanpa terkoordinir dengan baik, bisa dilihat dengan demonstran ada yang berasal dari pelajar tingkat sma/smk yang juga ikut demonstrasi karena merasa negara sedang tidak baik – baik saja. Selain itu munculnya ancaman DO oleh beberapa universitas kepada Mahasiswa menjadi salah satu faktor singkatnya waktu demonstrasi di Indonesia.

Perbedaan yang paling menonjol dari demonstrasi di Indonesia dan Hongkong adalah di Hongkong demonstran yang awalnya hanya menuntut untuk membatalkan RUU Ekstradisi tuntutannya semakin masif menuntut kepala eksekutif Hongkong Carrie Lam untuk mundur dari jabatannya karena di anggap pro china, sedangkan di Indonesia Demonstran tidak menuntut Jokowi untuk mundur tetapi hanya menuntut agar membatalkan RKUHP & UU KPK dengan mengeluarkan perppu. Dalam hal ini demonstran masih berharap dengan pemerintahan Jokowi periode kedua bisa mengakomodir tuntutan para demonstran.

Harapan Demokrasi

Demonstrasi dari kedua negara ini menjadi peringatan untuk  masing-masing negara dalam membuat atau merubah produk hukum, dalam hal ini harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, tidak semena – mena melakukan perubahan tanpa sosialisasi yang masif ke masyarakat apalagi di era keterbukaan sekarang sangatlah mudah untuk menyampaikan dan menerima informasi. Presiden Jokowi pernah mengatakan dalam periode keduanya beliau sudah tidak ada beban karena ini adalah periode terakhirnya memimpin Indonesia, maka dari itu beliau harus membuktikan kata katanya dengan lebih bijak dalam menerima aspirasi masyarakat dan tidak tunduk dengan tekanan dari elit partai politik, selain itu negara harus hadir dalam proses demokrasi dengan tidak melakukan tindakan represif kepada demonstran dan memberi ruang demonstran untuk memberikan hak menyampaikan pendapatnya, sehingga tidak ada lagi korban jiwa dari proses demokrasi yang akan datang. Indonesia harusnya berkaca pada lembaga negara hongkong yang mana hasil terbaru, parlemen hongkong resmi membatalkan RUU Ekstradisi sesuai tuntutan para demonstran. Semoga hal ini juga bisa terjadi di Indonesia, dan membuktikan kepada dunia internasional bahwa demokrasi di Indonesia masih baik – baik saja. (*)



Click to comment

Most Popular

To Top