Utama

Pemangkasan Eselon Sudah Final

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

* Suaedi: Kinerja Pejabat Lebih Terukur

PALOPO — Pemerintah serius melakukan program reformasi birokrasi antara lain dengan pemangkasan jabatan eselon. Jumlah jabatan struktural yang gemuk akan dikurangi.

Presiden Joko Widodo ingin jabatan struktural cukup eselon I dan II. Eselon III, IV, dan V dipangkas saja demi efisiensi dan efektivitas birokrasi.

Sejalan dengan itu pemerintah juga tengah merancang jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) agar ideal.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, idealnya jumlah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) lebih banyak daripada PNS.

“Best practice di luar negeri, PNS 30 persen, PPPK 70 persen. Dengan porsi tersebut, lebih fleksibel dan tidak kesulitan dalam melakukan tata kelola kepegawaian,” terang Bima di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Rabu (30/10).

Nantinya, PNS hanya diisi oleh pegawai level pengambil kebijakan. Sedangkan PPPK diisi oleh jabatan fungsional yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti tenaga kesehatan, guru, dan lainnya.

“Guru dan tenaga kesehatan akan diarahkan semuanya menjadi PPPK. Sebab, pemerintah kesulitan melakukan distribusi guru dan tenaga kesehatan yang berstatus PNS. Di awal daftar, mau ditempatkan di daerah bukan asalnya. Namun, beberapa tahun kemudian minta pindah dengan berbagai macam alasan. Akibatnya terjadi kekosongan,” bebernya.

Berbeda bila guru, tenaga kesehatan, dan pelayanan publik lainnya dijadikan PPPK. Yang menolak ditempatkan di wilayah A misalnya, dipersilakan mundur atau berhenti kerja.

“Yang jadi PPPK tidak bisa minta pindah sesuka hatinya. Sebab, penempatan mereka sudah diperhitungkan sesuai kebutuhan. Kalau minta pindah otomatis dia berhenti kerja. Makanya pemerintah ke depan secara bertahap akan lebih banyak merekrut PPPK dibandingkan PNS,” tandasnya.

Menjadi PPPK, lanjut Bima, bukan hal buruk bagi ASN. Sebab, pendapatannya setara PNS. Sedangkan pensiun, setiap PPPK bisa ikut asuransi. Yang tidak ingin ikut asuransi pensiun, sah-sah saja.

Dari data yang diperoleh Palopo Pos, kalau jumlah PNS eselon di Indonesia sebagai berikut. Eselon I sebanyak 286 orang, eselon II sebanyak 9.400 orang, eselon III sebanyak 52.100 orang, dan eselon IV sebanyak 186.100 orang.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Palopo, Dr Suaedi Fachruddin menanggapi. Ia mengatakan dengan adanya rasionalisasi pejabat eselon di kepegawaian akan berdampak positif pada kinerja.

“Sangat positif. Justru bagus. Lebih efektif dan efisien mengelola pemerintahan,” kata mantan Rektor UNCP saat dihubungi kemarin.
Lanjutnya, dengan sistem baru ini, kinerja ASN akan lebih terukur. “Merit system bisa berjalan dan membuat pejabat eselon I dan II terukur kerjanya,” pungkasnya.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse



Click to comment

Most Popular

To Top