Utama

Pemda Validasi Warga PBI BPJS Kesehatan

* Dampak Kenaikan Iuran 100%, Beban APBD Membengkak

PALOPO — Presiden Joko Widodo telah merestui kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat. Berlakunya, mulai tahun depan. Peserta mandiri kelas I mau tak mau harus membayar iuran BPJS Kesehatan hingga Rp160 ribu, dari sebelumnya hanya Rp80 ribu.

Nasib yang sama juga terjadi pada peserta kelas mandiri II. Kenaikan tarifnya lebih dari dua kali lipat yaitu dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per bulan. Sementara, peserta mandiri kelas III bisa dibilang lebih beruntung karena kenaikannya hanya Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019 lalu.

Kebijakan inipun menimbulkan persoalan baru bagi Pemerintah Daerah. Banyak pemda bahkan mengancam akan meninjau ulang kerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan. Hanya saja, langkah tersebut baru akan diambil jika tidak ada pilihan alias jalan terakhir.

Wali Kota Palopo, HM Judas Amir saat rapat koordinasi dengan para lurah, camat, kepala perangkat daerah, Kamis 31 Oktober 2019 di ruang pola kantor Wali Kota mengungkapkan, sebagai tindak lanjut adanya perubahan pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi peserta mandiri kelas III, ia meminta kepada setiap lurah, dinas kesehatan, disdukcapil agar melakukan validasi data peserta BPJS mandiri kelas III.

“Saya minta datanya divalidkan. Kita rapat lagi 1 minggu kemudian, hari yang sama di ruangan ini (ruang pola,red). Ada datanya atau tidak, kita jalan terus. Karena kita ingin betul-betul yang kita bayarkan iurannya adalah orang yang tepat,” kata Wali Kota HM Judas dengan tegas.

Tahun 2019 ini, Pemkot Palopo mengalokasikan APBD sebesar Rp22 miliar untuk pembayaran klaim bagi peserta BPJS kesehatan kelas III mandiri dengan jumlah peserta mencapai 81 ribu jiwa.

Melalui rakor tersebut, Wali Kota lalu ingin agar data dari peserta kelas III yang dibayarkan Pemerintah Kota Palopo betul-betul tepat sasaran, maka perlu dilakukan validasi ke lapangan.

“Tolong Pak Lurah, kumpulkan ki RT, RW ta’. Cocokkan data peserta BPJS kelas III di daerah ta. Apakah sesuai atau tidak,” perintah Wali Kota.

Pasalnya, Wali Kota Palopo menerima laporan dari hasil survei BPK RI terhadap sampel 3.000 peserta BPJS kelas III di Kota Palopo, ternyata didapat 800 nama diantaranya sudah tidak berstatus warga Kota Palopo.

“Ada yang sudah meninggal, pindah tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Ini yang mau kita sinkronkan. Jangan sampai uang yang kita bayarkan ternyata orangnya sudah tidak ada di Palopo,” ucapnya.

Ditambahkan Wali Kota, Pemkot Palopo berusaha tetap memberikan pelayanan maksimal kesehatan bagi warga Kota Palopo. Meskipun ada kenaikan iuran BPJS, hal tersebut harus diterima karena sudah menjadi keputusan pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, Samil Ilyas menambahkan, dengan naiknya iuran BPJS kesehatan tentunya berdampak pada alokasi anggaran pembayaran di APBD 2020 nanti.

“Kita sementara menyusun APBD 2020. Disitu masuk anggaran pembayaran klaim bagi peserta BPJS kelas III. Jika kita sudah punya data valid, akan lebih bagus lagi dalam penganggarannya. Kita tidak mau bayarkan klaim kepada orang yang sudah bukan warga Palopo lagi,” ungkapnya.

Selain peserta mandiri, BPJS juga sudah mengerek iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mulai Agustus 2019 dan peserta pekerja penerima upah (PPU) pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), PNS, prajurit, anggota Polri, kepala desa, dan perangka desa per Oktober 2019.

Pengamat ekonomi Unanda, Rafiqa Assaf SE M.Si menanggapi, persoalan ini seharusnya kita melihat dengan bijak.
Dampak kenaikan iuran BPJS ini memang kelihatannya membebani masyarakat, tapi secara ekonomi tidak menaikkan inflasi.

Pemerintah menaikkan iuran BPJS karena adanya defisit yang terjadi.
“Karena iuran yang dibayarkan peserta tidak sebanding dengan pengeluaran untuk menutupi defisit,” ujarnya, kemarin.

Jika pemerintah, lanjutnya, tidak melanjutkan kerja sama dengan BPJS tentu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat akan terbengkalai padahal salah satu tugas pemerintah adalah pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Karena itu harus ada skema lain yang harus dibuat oleh pemerintah jika memang ada wacana untuk memutuskan kerjasama dengan BPJS karena dianggap membebani anggaran.

Selain itu masyarakat sebagai peserta BPJS di sisi lain sepatutnya juga disiplin membayar iurannya setiap bulan karena hal ini juga menyangkut kepentingan masyarakat
“Diharapkan kenaikan iuran BPJS ini dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Lutra Kaji Ulang

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengaku akan mengkaji terlebih dahulu terkait kenaikan BPJS Kesehatan sebesar 100%.
Hal ini diungkapkan Bupati Luwu Utara Indah Putri indriani kepada Palopo Pos, Kamis 31 Oktober 2019, kemarin.

Menurut Indah, sapaan akrab orang nomor satu di Bumi Lamaraginang bahwa, Pemda Lutra akan mengkaji dahulu dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. “Jadi kami akan kaji terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah,” kata Indah.

Sementara itu, kepala BPKAD Lutra, Ir Baharuddin Nurdin mengatakan dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan untuk PBI Pusat tidak masalah karena ditalangi APBN.

Sementara untuk PBI daerah ini agak berat karena anggarannya dua kali lipat dan hal ini menjadi beban di APBD 2020. Sementara pihaknya juga melaksanakan pilkada serentak yang anggaran cukup besar kurang lebih Rp48 miliar.

Masih kata Bahar, tahun ini untuk PBI daerah kurang lebih 70 ribu jiwa yang dicover sudah melebih jumlah orang miskin di Lutra karena PBI pusat juga telah mengcover kurang lebih 140 ribu jiwa. “Jadi kita akan verifikasi jumlah yang dicover untuk menentukan berapa yang ril yang harus kita anggarkan, jangan sampai ada orang mampu menjadi beban APBN, dan APBD,” pungkas Bahar.

Defisit

Pemerintah berharap kebijakan ini bisa mengobati defisit yang diderita oleh BPJS Kesehatan sejak lembaga ini hadir pada 2014 lalu. Lihat saja, BPJS Kesehatan membukukan defisit sebesar Rp3,3 triliun pada 2014 dan membengkak pada 2015 menjadi Rp5,7 triliun.

Kemudian, menjadi Rp9,7 triliun pada 2016 dan Rp9,75 triliun pada 2017. Lalu pada 2018 defisit sebesar Rp9,1 triliun.

Sementara, hitung-hitungan BPJS Kesehatan menunjukkan defisit tahun ini diproyeksi mengerucut dari perkiraan semula Rp32,8 triliun menjadi Rp13,3 triliun berkat kenaikan peserta PBI dan PPU.

Bahkan, Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Maruf mengatakan manajemen optimistis tahun depan mencatatkan surplus sebesar Rp17,3 triliun. Surplus itu terjadi lantaran ada tambahan dana dari peserta mandiri kelas I-III yang jumlah iurannya sudah mulai naik.

Kemudian, surplus kembali terjadi pada 2021 meski dengan angka yang lebih rendah, yaitu Rp12 triliun. Selanjutnya, BPJS Kesehatan memprediksi surplus pada 2022 sebesar Rp5,8 triliun dan 2023 sebesar Rp 1,2 triliun.(jun/idr)

 

Grafis

Kenaikan Dua Kali Lipat Iuran BPJS Kesehatan

Kelas I
Dari Rp80.000 Jadi Rp160.000

Kelas II
Rp51.000 Jadi Rp110.000

Kelas III
Rp25.000 Jadi Rp42.000
* Sumber: Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019

Khusus Kota Palopo Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Kelas III : 81.000 Jiwa
Anggaran pembayaran klaim ke BPJS Kesehatan : Rp22 Miliar

Pemda Lutra cover 70 ribu warga PBI

Alasan Perlunya Kenaikan Iuran

Mengobati defisit BPJS Kesehatan sejak 2014-2018

Defisit Tahun 2014 : Rp3,3 T
Tahun 2015 : Rp5,7 T
Tahun 2016 : Rp9,7 T
Tahun 2017 : Rp9,75 T
Tahun 2018 : Rp9,1 T

Kenaikan Iuran 100% akan mengerucutkan defisit Rp32,8 T tahun 2019 menjadi Rp13,3 T.



Click to comment

Most Popular

To Top