Ragam

DPRD Sulsel Sahkan Perda Desa

Ketua Pansus Ranperda Desa DORD Sulsel, Dr H Husmaruddin SE MM mengikuti sidang paripurna pengesahan tiga Perda di DPRD Sulsel, Makassar, Jumat, 1 November 2019.

* Husmaruddin: Pemprov Bisa Alokasikan ADD dalam APBD Provinsi

MAKASSAR— DPRD Sulsel mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Percepatan Pembangunan Pedesaan pada sidang paripurna, Jumat, 1 November 2019. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) bisa mengalokasikan Anggaran Dana Desa (ADD) dalam APBD Sulsel.

”Alhamdulillah, 2 hari terakhir sudah menyelesaikan 3 Ranperda. Salah satunya merupakan inisiatif dari beberapa anggota DPRD melalui Pansus yang diamanahkan kepada kami dengan judul RanPerDa Fasilitasi Percepatan Pembangunan Pedesaan yang telah ditetapkan oleh DPRD bersama Gubernur Sulsel,” kata Ketua Pansus Ranperda Desa DPRD Sulsel, Dr H Husmaruddin SE MM usai paripurna kepada Palopo Pos, Jumat, 1 November 2019 malam.

Perda inisiatif ini didorong untuk mendukung Program Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah dalam membangun konektivitas antar wilayah pelosok-pelosok dengan Indikator Indeks Desa Membangun. Jenis bantuan yang diatur dalam Perda ini yakni bantuan program ke desa, bantuan pembiayaan, dan bantuan keuangan desa.

”Insya Allah punya manfaat besar menyelesaikan masalah pada 2.255 desa di Sulsel. Karena dengan Perda, Pemprov bisa mengalokasikan ADD dalam APBD Provinsi Sulsel,” kata legislator PAN asal Dapil Luwu Raya.

Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah bersama Ketua DPRD Sulsel, menandatangani berita acara pengesahan Ranpeda jadi Perda, salah satunya Perda Sulsel tentang Desa.

Lanjut Husmaruddin, dari 2.255 desa di Sulsel, yang masuk kategori mandiri baru tiga desa, sangat tertinggal dan tertinggal 1.110 desa. Ini yang harus menjadi prioritas intervensi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten selain ADD dari APBN yang langsung ke desa.

Kemudian, desa kategori berkembang 1.093, kategori maju 49 desa, dan kategori mandiri baru tiga desa. Padahal desa mandiri adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh terbitnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Perda Desa juga menfasilitasi perencanaan pembangunan pedesaan, mengamanahkan Pemda untuk merancang Kawasan Prioritas Percepatan Pembangunan Pedesaan, lalu diusulkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemerintah pusat.

Perda Desa sangat penting untuk percepatan pembangunan bagi desa tertinggal di Sulsel, termasuk di Luwu Raya. Seperti desa di wilayah pegunungan Bastem, desa di wilayah pegunungan Seko dan Limbong Kab. Luwu Utara, di Luwu Timur.

”Manfaat Perda Desa sangat besar. Dulu tingkat desa bukan kewenangan provinsi. Namun dengan adanya Perda Desa, kini desa jadi kewenangan Pemprov. Pemprov bisa merespon bantuan desa yang tidak dijangkau oleh ADD,” kata Husmaruddin. (ikh)



Click to comment

Most Popular

To Top