Utama

Awasi Praktik Curang Oknum di SPBU

ANTREAN truk di SPBU Karang-karangan. Hingga Kamis kemarin, antrean kendaraan truk menunggu pembelian solar masih terus terjadi di seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Luwu. Nampak antrean terjadi hingga magrib, kemarin. ANDRI/PALOPO POS

* Datang Membeli Berkali-kali, Satgas Intensif Lakukan Pemantauan

PALOPO — Antrean kendaraan diprediksi masih akan terjadi hingga Desember bulan depan. Lantaran adanya pembatasan kuota BBM untuk jenis premium dan solar. Kembali normal setelah tahun baru 2020.
Dari pantauan Palopo Pos di sejumlah SPBU di Luwu Raya, antrean panjang terjadi di Desa Karang-karangan, Kec. Bua dari siang hingga magrib kemarin.

Kuota BBM tahun ini tersisa sedikit. Bersama harus diawasi dari praktik “kotor”oknum yang memanfaatkan situasi ini.
Dinas Perdagangan Kota Palopo dalam mengantisipasi praktik curang tersebut intens mengaktifkan patroli satgas gabungan, yang tugasnya memantau distribusi di SPBU.

“Di Palopo ada tujuh SPBU. Mereka dimaksimalkan turun ke lapangan mengecek tangki timbun dan distribusi BBM ke pengendara. Kalau ketahuan pihak SPBU bermain atau operatornya, maka sanksi tegas diberikan. Bahkan sampai ke penutupan izin usaha,” tegas Kadis Perdagangan Kota Palopo, Zulkifli Halid, Kamis 7 November 2019.
Pihaknya mengaku intens melakukan koordinasinya dengan pihak Depot Pertamina Karang-karangan terkait kelangkaan solar di Kota Palopo.

“Laporkan kalau ada ditemukan ke Sales Brand Manager Pertamina Muh Farid nomor HP 081222505085 atau langsung ke Dinas Perdagangan, tentunya disertai bukti-bukti otentik,” sebutnya.

Disdag juga meminta pihak Pertamina melakukan briefing dengan SPBU agar ke depan jika ada indikasi permainan, ada kendaraan berulang kali masuk membeli, atau memakai tangki rakitan, kalau ditemukan, pihak SPBU akan disanksi berat karena melayani.
Kadis juga mengajak peran serta masyarakat untuk mengawasi praktik curang tersebut.

Informasi dari pihak PT Pertamina, menyebutkan, kapal tanker pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar telah tiba di Tangki Bahan Bakar Minyak (TBBM) Depot Pertamina Karang-karangan pada Senin malam lalu. ”Dengan demikian, distribusi solar normal kembali,” terang Kadis.

Ia juga menjelaskan, penyaluran rata-rata solar ke SPBU sebanyak 43 ribu Kilo Liter (KL) per hari. Ada kenaikan 10 persen dari rata-rata penyaluran normal harian sebesar 39 ribu KL. Khusus untuk TBBM Palopo per Selasa pagi kemarin, sebanyak 1.800 KL dengan ketahanan stok 7 hari.

Adapun antrian kendaraan solar di Palopo karena adanya keterlambatan kapal dikarenakan kondisi cuaca laut dimana saat ini sudah masuk musim penghujan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan pengalihan suplai solar dari Depot terdekat di Parepare
Lanjut Kadis, rata-rata untuk penyaluran hari Senin hanya 4 SPBU yang melakukan penyetoran ke Pertamina dari total 8 SPBU di Kota Palopo. Itu karena pada hari minggu bank tutup, dan baru buka kembali pada hari Senin. ”Penyaluran hari Selasa ini sudah merata disemua SPBU di Kota Palopo,” sebutnya.

Sebagai tambahan, Pertamina telah menyediakan produk terbaru di Kota Palopo yakni dexlite dengan harga Rp10.700 per liter. Produk tersebut merupakan produk gasoil setara dengan solar non subsidi dengan kualitas yang lebih bagus. Saat ini produk tersebut tersedia di SPBU Sampoddo.

Terpisah, Manajer SPBU Binturu, Andi mengatakan, antrean kendaraan terjadi sejak beberapa bulan ini, khususnya untuk BBM jenis solar, disebabkan pasokan bergilir dengan SPBU lain. “Kalau dulunya bisa setiap hari. Sekarang digilir,” katanya.

Misalnya, kata dia, Senin, lalu, SPBU-nya dapat jatah solar. Untuk hari Selasa dan Rabu digilir untuk SPBU lainnya di Kota Palopo.
Hal ini dilakukan lantaran kuota BBM untuk tahun 2019 sebenarnya sudah over limit. Bahkan, beberapa subsidi kuota untuk tahun 2020 dialihkan ke akhir tahun ini.

Untuk mensiasati kurangnya solar, pihak SPBU Binturu juga menyediakan BBM Dexlite (pengganti solar) dengan harga Rp10.700 per liter. Harganya cukup mahal jika dibandingkan dari harga solar yang hanya Rp5.150 per liter
Untuk itu, ia juga mengaku tidak melayani permintaan pembelian solar atau bensin tanpa ada surat dari Dinas Perdagangan.

Ia juga menerapkan kebijakan untuk tidak melayani pembelian menggunakan jerigen tanpa ada rekomendasi dari Dinas Perdagangan. “Itupun juga kalau ada rekomendasinya dari dinas, kita hanya bisa layani sampai 2-3 jerigen saja. Karena BBM ini juga harus dibagi ke pengendara lain,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua harian BPC Hiswana Migas Luwu Raya, H Burhanuddin mengatakan, kondisi stok memang tidak memadai. Setiap SPBU hanya mendapatkan 8 ton per hari. “SPBU hanya dapat 8 ton per hari, kami kroscek ke Pertamina kemarin, stok saat ini sudah dalam posisi mendekati habis untuk tahun ini dan diupayakan untuk tetap tercukupi hingga 31 desember mendatang,” katanya.

Setiap SPBU menurut H Bur, sapaan akrabnya, itu memiliki kuota masing masing dengan 8 ton. “Melihat kondisi saat ini yang antre memang idealnya itu 16 ton atau dua kali muat,” katanya.

Kuota 8 ton ini juga sudah berlangsung sejak lama. Hanya memang, lanjutnya, ada kondisi dimana konsumsi solar truk itu cukup besar. Seperti musim panen, distribusi logistik barang yang besar dan sebagainya.

Pihaknya tetap berupaya meminta tambahan melalui pemerintahan agar kondisi ini tidak ber larut larut. “Ada upaya untuk pemerintah bersurat meminta tambahan kuota ini melihat kondisi yang ada, karena dengan kondisi ini itu pasti mmebutuhkan antrian untuk mendapatkan bahan bakar,” jelasnya.

Pengamat Ekonomi Unanda, Rafiqa Asaff SE M.Si menyebutkan, sebelumnya pemerintah sudah menetapkan dalam APBN tahun 2019 khusus untuk solar subsidi jatahnya hanya 14,5 juta kilo liter.
Saat ini memang sudah langka dan diperkirakan akan habis bulan November ini.
Karena itu tiap daerah dijatah. Khusus untuk Sulawesi Selatan, dari data yang ada justru sudah over jatahnya 17 persen.

Jika solar subsidi ini habis maka bisa fatal. Soalnya tadi dianggarkan dalam APBN hanya 14,5 juta kilo liter. Maka terpaksa masyarakat (terutama nelayan dan petani ) akan mengkonsumsi solar non subsidi. Tentu ini memberatkan.

“Pemerintah harus mengawasi penyaluran BBM jenis solar ini. Bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian. Jangan sampai solar subsidi ini dibeli oleh pihak yang tidak berhak,” pungkasnya.

Usulan Penambahan Kuota

Kepala Dinas Perdagangan menambahkan, beberapa waktu lalu ia bersama sejumlah kepala dinas dari daerah lain melakukan pertemuan di Makassar dengan pihak Pertamina.

Dalam pertemuan tersebut ditegaskan, kalau untuk wilayah Kota Palopo tahun depan (2020), Disdag Palopo mengusulkan penambahan kuota BBM solar dan premium. Penambahan kuota diusulkan 40 persen dari kuota tahun ini.

Dirincikan Zulkifli, jumlah stok BBM jenis solar tahun 2019 sebanyak 16.544 kilo liter, untuk premium sebesar 21.409 KL. Sedangkan usulan tahun 2020 yang masuk ke Pertamina, BPH Migas untuk solar sebanyak 28.800 KL, dan untuk premium 25.920 KL.

“Namanya usulan jadi bisa saja diterima atau dikurangi. Kita tunggu saja keputusan akhir tahun dari Pertamina bersama BPH Migas dan Kemenkeu,” kata Kadisdag. (rul/ikh-idr)



Click to comment

Most Popular

To Top