Utama

Luteng Penuhi Syarat Administrasi dan Kajian

* Jadi Daerah Otonomi Baru

PALOPO — Persyaratan untuk pembentukan Kabupaten Luwu Tengah semuanya telah dipenuhi. Baik syarat administrasi maupun kajian.

Koordinator Percepatan Pembentukan Luteng, Listan CR kepada Palopo Pos menceritakan, untuk syarat administrasi Kabupaten Luteng meliputi keputusan Bupati Luwu, DPRD Luwu tentang persetujuan pembentukan kabupaten Luwu Tengah dikeluarkan tahun 2008, lalu.
Lalu, penyerahan berkas dan usulan Bupati Luwu ke Gubernur Sulsel dilakukan tahun 2009.

Selanjutnya, kajian BPS Sulsel tahun 2009-2010 tentang kelaikan calon DOB Luteng dilakukan, dan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat.
Dukungan dari DPRD Provinsi Sulsel juga terbit bersama Gubernur Sulsel tentang persetujuan pembentukan Kab. Luwu Tengah.

Usulan tersebut lalu dibawa ke Mendagri dan DPR RI tahun 2012. Di DPR RI, dilakukan raker Komisi II dan Mendagri tahun 2013, yang mengesahkan Rancangan pengusulan DOB di Baleg DPR RI tahun 2013. Lalu, dilakukan kembali pembahasan dan pengesahan 22 RUU DOB lewat paripurna DPR RI tahun 2013 (didalamnya ada Luteng).

Amanat Presiden (Ampres) terhadap 22 DOB dikeluarkan Februari tahun 2014 juga didalamnya ada Luteng.
“Ampres itu dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Listan yang dihubungi tadi malam.

Ia berharap, Luteng diharapkan agar segera bisa diundangkan berdasarkan proses yang sudah ada.
Mantan Anggota DPR RI yang juga pernah ikut membahas grand desain penataan daerah (disertada), Luthfi A Mutty mengatakan, pemekaran daerah saat ini diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014.

Pemerintah diwajibkan menyusun rencana pemekaran melalui disartada (Disain Besar Penataan Daerah). Disartada ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Di dalam PP ini disebutkan bahwa paling lambat 2 tahun setelah UU ini ditetapkan, PP tentag Disartada sudah harus ditetapkan. Artinya, 2016 PP itu sudah harus terbit. Tapi sampai sekarang belum juga terbit. “Saya tahu bahwa draft RPP sudah rampung sejak Oktober 2016.

Saya kebetulan ikut membahas. Alasan pemerintah belum menetapkan PP tersebut karena pemberlakuan moratorium pemekaran. Jadi, jika mau pemekaran daerah maka seharusnya cabut dulu moratorium lalu tetapkan PP Disartada yang draft RPP-nya sudah siap,” ujar mantan Bupati Lutra dua periode ini.

Laporkan ke Gubernur

Mendapat kabar adanya gejolak di wilayahnya, Bupati Luwu, Basmin Mattayang langsung menemui Gubernur Sulsel, Nurdin Abdulllah membahas terkait pemekaran Luwu Tengah di Kantor Gubernur, Jumat (15/11/2019), lalu.

Dimana pertemuan tersebut terkait nasib pembentukan otonomi daerah Kabupaten Luwu Tengah (Luteng).
Bupati Luwu, Basmin Mattayang mengatakan pertemuan ini sangat penting mengingat wilayah Walmas (Walenrang Lamasi) sudah layak dijadikan daerah otonom.

“Dari pertemuan tersebut, Gubernur merespon posistif keinginan masyarakat Luwu terkait pembentukan Luwu tengah, ”ujar Basmin Mattayang.

Untuk itu, Bupati Basmin mengajak masyarakat Luwu khususnya Walmas agar merespon baik sikap Gubernur Sulsel tentang Luteng yang juga sangat mendukung percepatan otonomi daerah.(idr)

Perjalanan Singkat Perjuangan Pembentukan Luteng

– Untuk jadi Provinsi Luwu Raya, dibutuhkan minimal lima daerah kabupaten.
– Saat ini hanya ada empat (Luwu, Palopo, Lutra, dan Lutim)
– Semangat pembentukan Kab. Luwu Tengah digaungkan untuk mencukupkan syarat tersebut.
– Tahun 2008, Bupati Luwu, DPRD Luwu menyetujui pembentukan Kab. Luwu Tengah.
– Tahun 2009, penyerahan berkas dan usulan dari Bupati Luwu ke Gubernur Sulsel.
– Tahun 2010, BPS Sulsel melakukan kajian kelaikan calon DOB Luteng, hasilnya memenuhi syarat.
– Tahun 2012, DPRD Provinsi Sulsel bersama Gubernur Sulsel mengeluarkan persetujuan pembentukan Kab. Luwu Tengah.
– Tahun 2012, persetujuan DPRD Sulsel dan Gubernur diserahkan ke Mendagri dan DPR RI.
– Tahun 2013, Komisi II DPR RI raker dengan Mendagri. Hasilnya mengesahkan Rancangan pengusulan DOB di Baleg DPR RI.
– Tahun 2013, paripurna DPR RI mengesahkan RUU 22 DOB. Luteng masuk di dalamnya.
– Tahun 2014, Presiden SBY menerbitkan Ampres 22 DOB juga didalamnya ada Luteng.
– Tahun 2015- sekarang, moratorium DOB diberlakukan.
* Sumber: Diolah dari berita



Click to comment

Most Popular

To Top