Utama

20 Ribu Ton Beras Bulog Terancam Disposal

* Kasubdivre Palopo: Lura dan Toraja Tersalurkan Semua

PALOPO — Sebanyak 20 ribu ton beras Bulog terancam disposal alias dibuang. Hal ini disebabkan, lantaran lama waktu penyimpanan di gudang lebih dari empat bulan.

Hingga saat ini, penyaluran beras Perum Bulog baru 85 ribu atau 12 persen dari target 700 ribu ton sampai akhir tahun 2019 ini. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi mengatakan, bahwa 20 ribu ton beras itu telah disimpan lebih dari empat bulan, sehingga berpotensi mengalami penurunan mutu.

Lanjut dia, berdasarkan rapat koordinasi terbatas, telah disetujui sebanyak 20 ribu beras yang menumpuk di gudang segera dibuang. “Sudah disetujui oleh rakortas untuk di-dispol,” ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, perihal beras boleh dibuang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Isi Permentan itu antara lain menyebutan, CBP wajib dibuang bila telah melampaui batas waktu simpan minimal empat bulan atau berpotensi adanya penurunan mutu.

Sayangnya, kata Tri Wahyudi, aturan tersebut tidak didukung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena apabila beras dibuang, Perum Bulog tidak mendapatkan ganti rugi. Apalagi jumlah beras yang dibuang itu dalam jumlah besar.

Sampai saat ini, pihak Kemenkeu dengan pihak terkait masih melakukan kajian terkait anggaran ganti rugi. Padahal, Perum Bulog harus segera mendapatkan ganti rugi.

“Karena ini uang negara, harus diganti oleh Kementerian Keuangan. Alhamdulillah Permentan-nya ada tapi di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nggak ada. Jadi di PMK-nya nggak ada. Jadi nggak bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Harapannya, antara Kementan dan Kemenkeu ada sinkronisasi di mana dalam pemerintahan Jokowi periode kedua ini memfokuskan pada harmonisasi antara kementerian, sehingga kebijakan yang dikeluarkan saling mendukung.

“Permentan-nya ada, PMK-nya nggak ada. Jadi kami bingung. Itu cukup besar nilainya. Kalau ini disposal tidak ada yang bayar ya pasti jadi potensi temuan BPK. Ini saya kira sinkronisasi kebijakan mesti disegerakan,” ucap dia.

Ketika dikonfimasi, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani belum bisa berkomentar lebih banyak terkait beras Perum Bulog di-dispol. Sebab masih akan dibahas dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto.

“Nanti kita lihat kalau sudah dirapatkan di Menko ya. Saya lihat semuanya,” ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku belum mengetahui secara detil permintaan dari Perum Bulog. Untuk itu akan dipelajari dahulu apa yang diinginkan Perum Bulog.

“Saya nanti lihat ya. Saya lihat apa itu permintaannya,” ucapnya.
Terpisah, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, persoalan tersebut karena belum ada adanya aturan soal ganti rugi beras yang telah beberapa bulan disimpan.

“Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian seharusnya bisa mengkondisikan hal ini,” ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (29/11).

Kendati belum diatur mengenai ganti rugi, namun menurut Huda, memang harus ada ganti rugi. “Dan betul harus diganti oleh pemerintah karena merugikan Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” tukas Huda.

Sementara itu, Kepala Sub Divre Perum Bulog Palopo, Lisnawati saat dikonfirmasi apakah kondisi ini juga terjadi di wilayah kerjanya, dikatakannya hal itu tidak ada. Lantaran seluruh beras yang ada di gudang Bulog Subdivre Palopo mulai dari Luwu, Palopo, Lutra, Lutim, Toraja, semua tersalurkan.

“Alhamdulillah semua tersalurkan. Kalau yang 20 ribu ton itu adanya di gudang Bulog nasional. Kalau kita tidak ada,” ujarnya.

Serap 8.157 Ton Beras

Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Divre) Palopo baru menyerap 8.157 ton beras. Padahal, target tahun ini 26 ribu ton. Sementara panen petani hampir selesai.

“Kita masih terus dan terus (melakukan pembelian),” kata Kepala Bulog Sub Divre Palopo, Lisnawati.

Namun katanya, kualitas beras petani terbilang bagus lantaran penjemuran gabah sesuai standar. Itu jelas mempengaruhi harga beli. Untuk diketahui, harga beli beras oleh Bulog Rp8.030 per kilogram (kg).

“Kita masih jalan untuk membeli beras karena kemampuan gudang kita masih mencukupi untuk itu. Kemampuan gudang kita sebanyak 33.100 ton, jadi masih sangat memungkinkan untuk melakukan penyerapan di Luwu Raya dan Toraja,” katanya.

Untuk musim panen ini, pada awal November pembelian beras oleh petani terbilang tinggi dibanding sabelumnya. Serapannya mencapai 5.797 ton. Dan pada Mei lalu, sebanyak 2.393 ton.

Meski masih jauh dari target, ia mengatakan stok masih aman untuk 3-6 bulan kedepan. Apalagi kata Lisna, Bulog saat ini lebih fokus menjaga kestabilan harga di pasaran melalui program KPSH yakni ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dengan beras medium yang didrop ke mitra mereka di pasar.

“Jadi kalau misalnya per hari keluar dari bulog 1-2 ton untuk stabilisasi harga ke pasar itu masih sangat mencukupi,” jelasnya.(idr)

– 20 Ribu Ton Beras Terancam Dibuang di gudang nasional.
– Alami penurunan mutu lantaran disimpan lebih 4 bulan.

Subdivre Bulog Palopo Serap 8.157 ton beras, dari target 26.000 ton tahun ini.

Harga beli beras Bulog Rp8.030 per kg dari petani.



Click to comment

Most Popular

To Top