Toraja

Kasasi Ditolak, Kalatiku Akan Ajukan PK

*Sengketa Lapangan Gembira Rantepao

RANTEPAO–Meski Kasasi Pemerintah Daerah Toraja Utara, di tolak MK, namun upaya hukum tetap akan ditempuh Pemda. Tidak akan mundur dan tetap akan memperjuangkan hak atas tanah di lapangan Gembira Rantepao.

Berikut tanggapan Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan, terkait lahan yang berada di lapangan Gembira Rantepao, dimana saat ini telah berdiri bangunan sekolah, Puskesmas, Kantor Samsat, Kantor Dinas Kehutanan, PT.Telkom, PT. Pusri Pupuk, Kantor Lurah, dan Kantor Lingkungan Hidup Toraja Utara.

Bupati Torut, Kalatiku Paembonan, menjelaskan sejak awal, ketika pihak penggugat melayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Makale, Pemda ketika itu juga segera menyiapkan seluruh dokumen yang dapat dihimpun dan berbagai pihak terkait dengan masalah Lapangan Pacuan Kuda ini, yang mengetahui sejak dari dulu.

“Kita mendapatkan penjelasan dan penegasan dari mereka semua terhadap status tanah itu.

Yang kedua, kita juga langsung membentuk tim pengacara, yang terdiri dari pengacara pemerintah daerah dan pengacara Negara (Kejaksaan). Nah bergulir terus kasus ini, akhirnya atas keputusan Pengadilan Negeri waktu itu kita dinyatakan kalah,” beber Kalatiku, baru-baru ini.

Menanggapi putusan Pengadilan Negeri itu, lanjut Kalatiku, yang kemudian diperkuat lagi dengan Pengadilan Tinggi, dirinya selaku Bupati Toraja Utara langsung melayangkan surat ke Presiden tentang kronologis keberadaan Lapangan Gembira sejak dari zaman Belanda sampai Jepang hingga kemerdekaan, yang intinya bahwa tidak ada satu alasan sedikitpun bahwa pihak keluarga Haji Ali memiliki dasar kepemilikan tersebut.

Karena ketika putusan Pengadilan Negeri itu keluar, masih kata Kalatiku, sempat mendapat kunjungan dari anak pertama dari Ambo Bade, dan memberikan kesaksian bahwa ayah mereka tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak Haji Ali.

Dan atas keterangan seperti itu bupati mengundang Kapolres dan pihak penyidiknya dan disidik serta dibuatkan berita acara terhadap kesaksian dari anak kandung Ambo Bade ini.

Anak kandung Ambo Bade ini menegaskan bahwa orang tua mereka tidak pernah menjual tanah itu. Bahkan yang terjadi adalah bahwa Haji Ali itu minta dipinjamkan dokumen tanah yang dimiliki Ambo Bade untuk dijadikan alat transaksi dengan seorang pedagang (pengusaha Cina) di Rantepao.

Jadi, dari kesaksian anak pertama Ambo Bade ini teryakinkanlah kita bahwa tanah itu bukan milik Haji Ali.

“Kita tidak hanya melapor ke Presiden, kita juga melapor ke Ombudsman, Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etika hakim saat pengambilan keputusan tersebut, bahkan dari hakim yang mengadili perkara ini kita laporkan ke Ombudsman dan Presiden.

Hakim yang memutuskan perkara itu juga menyatakan penyesalan dalam sebuah diskusi di acara perkawinan, yang ketika itu ditanyakan oleh pengacara Pemda,’ terangnya.

Jadi, jangan ada satu pun pihak yang menganggap Pemda tidak maksimal berbuat untuk kasus ini. Sejak dari awal telah melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika masih dikalahkan di Pengadilan Tinggi, kasus tersebut juga dilaporkan ke Jaksa Agung dan Jaksa Agung menugaskan Direktur Peradilan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung (Bapak Yohanis Tanak), untuk menjadi penasehat hukum Pemda Toraja Utara dalam rangka proses di kasasi di Mahkamah Agung.

“Kalau memang kita kalah (kasasi ditolak), kita juga harus melihat bagaimana kondisi eksternal dari proses ini. Karena apa, Ketua Mahkamah Agung itu adalah anak dari Haji Ali dan hanya dia dari seluruh bersaudara yang tidak menggugat tetapi diwakili oleh anaknya, yang bernama Irfan. Jadi, saya heran, kalau kekalahan kita ini kita arahkan tidak pada sasaran. Marilah kita membicarakannya tentang ini agar supaya kita bisa mendudukan persoalan pada tempatnya. Yang terpenting sekarang, berikanlah masukan yang positif,” pungkas Bupati.(alb/ded)



Click to comment

Most Popular

To Top