Metro

Sah! APBD 2020 Rp1 Triliun

TOMPOTIKKA — DPRD Kota Palopo telah menggelar rapat paripurna penetapan APBD tahun 2020 sebesar Rp1.006.012.489.608 pada Sabtu 30 November 2019 malam, sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, MH melakukan penandatanganan bersama Ketua DPRD Kota Palopo, Hj Nurhaenih, S.Kep.,M.Kes yang juga memimpin rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palopo.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Hj Nurhaenih didampingi wakilnya, Abdul Salam, dan Irvan Majid. Hadir juga sejumlah anggota DPRD. Sedangkan dari pihak eksekutif hadir Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, MH, Wakil Wali Kota, Dr Ir H Rahmat Masri Bandaso, dan sejumlah kepala Perangkat Daerah (PD).

Dalam laporan hasil pembahasan APBD disampaikan anggota Banggar, Nureny menyebutkan, APBD Kota Palopo ditetapkan sebesar Rp1.006.012.489.608. Sementara Belanja Daerah sebesar Rp1.106.452.239.608.

APBD Tahun 2020 mengalami defisit sebesar Rp100.439.750.000, namun akan ditutupi dengan pembiayaan daerah sebesar Rp103.381.125.000, yang diterima dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

“Dari hasil pembahasan yang telah dilaksanakan, maka Banggar DPRD Kota Palopo mengambil kesimpulan bahwa secara umum sistematika Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 telah memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya,” kata Nureny dalam laporannya.

Nureny menyebutkan, adapun hal-hal yang menjadi pembahasan yang telah dilaksanakan dari sisi pendapatan, Banggar DPRD telah menekankan pada optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi dalam mempengaruhi kenaikan pendapatan, hendaknya diikuti dengan kenaikan pendapatan yang signifikan dengan tidak mengganggu stabilitas ekonomi serta sosial dan masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap mekanisme pengelolaannya sehingga meminimalisasi kebocoran-kebocoran yang tidak diinginkan.

“Dari sisi belanja, terutama alokasi belanja langsung hendaknya dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat dan capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, MH menyampaikan dalam sambutan singkatnya bahwa dirinya sangat senang hati menandatangi surat fakta integritas, karena dirinya percaya dengan apa yang dilakukannya. Pasalnya, dirinya sadar betul semua yang melanggar Undang-undang (UU) akan terkena sanksi.

Tampak hadir pada rapat paripurna kali ini, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Palopo, Drs H Burhan Nurdin, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Palopo, Taufiq, dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Palopo, Dr dr H Ishaq Iskandar, M.Kes, Kepala Bappeda Kota Palopo, Firmanza DP, Kepala BPKAD Kota Palopo, H Samil Ilyas, Kepala Inspektur Kota Palopo, H Asir Mangopo, para anggota DPRD, serta para pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo. (rul/rhm)

 



Click to comment

Most Popular

To Top