Opini

Penerapan Denda pada Bank Syariah, Solusi atau Polusi?

ilustrasi

Muchlish Khomainy
Mahasiswa PPS UIN Alauddin Prodi Ekonomi Islam

HINGGA saat ini perkembangan atau market share perbankan Syariah tidak pernah atau rata-rata maksimal hanya menyentuh kisaran 4-5% dari market share sektor perbankan secara nasional.

Hal ini tentunya dilatarbelakangi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketidakpercayaan masyarakat khususnya umat islam terhadap sistem perbakan syariah itu sendiri karena adanya penerapan denda pada proses pembiayaan. sebagian besar umat islam beranggapan bahwa penerapan denda tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem perbankan konvesional pada umumnya.

Paradigma yang muncul tersebut tidaklah salah, namun kurang tepat apabila pemikiran tersebut digeneralisasi apalagi memunculkan sikap skeptis terhadap perbankan syariah yang ada saat ini. Sebagai negara yang mayoritas muslim pemikiran tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap upaya tumbuhkembang perbankan Syariah.

Dalam perspektif para praktisi perbankan Syariah, penerapan denda merupakan bentuk dari kehatian-hatian (Prudential) dalam menjalankan sistem dan operasional perbankan. Pendapat mereka tentunya didukung oleh Fatwa DSN/MUI N0.17 Tahun 2000 dan No.43 tahun 2004 yang membolehkan penerapan sanksi/denda tersebut.

Menerapkan denda adalah salah satu cara yang ditempuh dengan batasan yang telah di atur dan ditentukan oleh DSN perbankan Syariah tersebut. Batasan denda yang dimaksud adalah denda yang diterapkan dalam hutang piutang atas transaksi jual beli (akad murabahah) dan bukan transaksi hutang piutang dalam hal pinjam meminjam uang (riba).

Yang perlu digarisbawahi adalah penerapan denda merupakan suatu perkara yang boleh diterapkan namun bukan sesuatu yang diwajibkan, artinya penerapan denda tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak saaat melakukan akad, namun hal yang paling penting dalam penerapan denda tersebut adalah transparansi dalam memberikan informasi alasan dan tujuan penerapan denda, baik itu untuk kepentingan bank maupun kepentingan nasabah.

Yang pertama, untuk kepentingan bank, sejatinya penerapan denda adalah salah satu upaya menjaga ekosistem dan eksistensi perbankan syariah meskipun penerapan denda tersebut tidak dijadikan sebagai bagian dari pendapatan bank, namun diharapkan dapat menekan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) menjadi lebih rendah.

Bisa dibayangkan apabila denda tersebut tidak diterapkan, tentunya akan menjadikan bank Syariah rentan mengalami kerugian yang besar dan akan sulit mempertahankan eksistensi mereka ditengah persaingan dan kompetitor perbankan lainnya. Pada saat yang sama perbankan syariah dituntut / diamanahkan oleh nasabahnya selain mengharapkan keberkahan / kebaikan dengan bertransaksi bank Syariah tapi juga dapat mengelola dana mereka secara professional selain menguntungkan juga penuh kehati-hatian (prudential) agar tidak merugikan berbagai pihak.

Yang Kedua, untuk kepentingan nasabah, seperti uraian diatas bahwa selain menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential), bank syariah juga memberikan tanggung jawab moril kepada nasabah, yang mana denda tersebut merupakan bagian dari upaya mengingatkan nasabah bahwa kewajiban mereka kepada bank adalah suatu yang harus diselesaikan. Riba memang perkara yang dilarang, namun membayar atau menyelesaikan kewajiban/hutang juga merupakan hal yang wajib diselesaikan.

Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah apakah penerapan denda ini meskipun dengan batasan tertentu akan mencederai atau bahkan menjadikan momok tersendiri dan dianggap polusi tentang tidak syar’inya bank Syariah?
Jawabannya seperti yang diuraikan diatas bahwa penerapan denda tersebut memiliki batasan, misalnya harus disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak, penerapan denda tidak berdasarkan besar atau kecilnya nominal pembiayaan melainkan dari nominal tearing yang ditentukan atau bahkan bisa dengan nominal yang sama berapapun besarnya pembiyaan yang diberikan.

Yang berikutnya nasabah diberikan kesempatan atau pilihan untuk mengajukan pengahapusan sebahagian atau kesuluruhan denda, namun bank akan memberikan apresiasi bagi nasabah yang tetap memiliki tanggung jawab moril atas akad yang telah disepakati bersama dan denda yang dibayarkan oleh nasabah akan tetap diterima oleh bank namun tidak diakui sebagai pendapatan atau keuntungan bisnis dan dalam rangka upaya menjaga kemurnian ( kehalalan) suatu transaksi syariah
Dengan kata lain dibayar atau tidaknya denda tersebut tidak memberikan kontribusi apapun kepada Bank walau hanya satu rupiah, denda tersebut akan dialokasikan untuk kepentingan sosial dan sarana umum seperti bantuan pembutan MCK dan jalan di daerah terpencil, dsb.

Apakah sesuai Syar’i? meskipun hal ini masih terdapat perbedaan dan silang pendapat dikalangan ulama, namun terlepas dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa apa yang diterapkan oleh bank Syariah terkait denda ini adalah selain dari bagian penerapan prinsip kehati-hatian (prudential) tetapi juga merupakan salah satu solusi agar dapat terus berkompetisi di tengah upaya menjaga eksitensi dari perbankan Syariah. (*)



Click to comment

Most Popular

To Top
.